Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Kendala penerapan sanksi administrasi terhadap industri yang beroperasi tidak memenuhi kelengkapan ijin (Studi kasus CV.SGM Randuagung ,Singosari,Malang M.A.Safa'at,M.Fadli

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Intan Retno Heryanti

Pengenaan sanksi administratif berupa denda terhadap pemenuhan kewajiban penyelenggara telekomunikasi pada izin penyelenggaraan telekomunikasi = Imposition of administrative financial sanctions toward telecommunication operators compliance on telecommunication operating license

" Keberadaan suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan suatu bentuk Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut berisi mengenai kewajiban-kewajiban setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya kewajiban tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tertuang dalam Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut maka penyelenggara telekomunikasi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besaran nilai dendanya telah diatur ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44173

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Majifi Azzam

Analisis evaluasi penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian dan pembetulan surat pemberitahuan, serta keterlambatan penyetoran pajak: studi kasus Kanwil DJP Jakarta Selatan II = Analysis evaluation of policy implementation reduction or removal of administrative sanctions delayed submission and correction of tax return as well as delay in remittance of tax :case study Kanwil DJP Jakarta Selatan II

" Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S66538

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Suci Pratiwi

Desain sistem informasi akuntansi pengelolaan PPN (Studi Kasus PT. XYZ) = Design of VAT accounting information system (Case Study in PT. XYZ)

" Pemerintah Republik Indonesia menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 37/PMK.03/2015. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan lain, terutama perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha tertentu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji desain ideal sistem informasi PPN, menggunakan metode FAST, untuk mengurangi sanksi administrasi pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran. Hasil penelitian adalah sistem informasi akuntansi PPN memerlukan sinergi antara kantor pusat dan unit ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arsa Mufti Yogyandi

Penerapan pilihan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara menurut hukum keuangan publik = The application of administrative sanctions and criminal in procuring government goods and services which are potential adverse state finances according to law on public finance

" Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45030

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Krisna Fikri Adli

Analisis Formulasi Kebijakan Penurunan Besaran Tarif Sanksi Administrasi atas Penolakan Keberatan dan Banding Wajib Pajak = Analysis of Policy Formulation for Reduction of Administrative Sanction Tariff on Taxpayer Objection and Appeal Rejection

" Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpajakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ashrinov Hanum Salsabila

Kewenangan Gubernur dalam menghapus sanksi administrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana covid-19 ditinjau dari hukum perpajakan = The authority of The Governor in abolishing DKI Jakarta regional tax administration sanctions during covid-19 disaster emergency response status using taxation law approach.

" Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada negara Indonesia dalam aspek ekonomi, hal tersebut berdampak pula pada kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 sebagai bentuk penanganan atas kondisi tersebut. Penelitian skripsi ini membahas mengenai penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19. Penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Primayani Yustyasari

Pengawasan pengelolaan pajak daerah di pemerintah Kabupaten Pesisir Barat = Supervision management of local taxes in Pesisir barat district government

" Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengelolaan pajak daerah. Kedua, sanksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penyimpangan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan berbagai upaya sebagai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45258

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rara Yunisda Pangesti

Analisis program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2017 = The Analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017

" ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa alasan dilakukannya kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Amalia Ghassani

Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 (Studi Kasus: KPP Wajib Pajak Besar Dua) = Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions in Order of Year of Taxpayer Development 2015 (Case Study: Large Tax Office Two)

" Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian