Ditemukan 155 dokumen yang sesuai dengan query
Ita Zaleha Saptaria
"
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sanksi Notaris diatur ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27493
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Gamal Abdul Nasir
"
Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29095
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Arsa Mufti Yogyandi
"
Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45030
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Thoha
"
Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Keadaan ini menyebabkan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu mendapatkan akibat hukum baik berupa hukuman pidana, maupun tuntutan ganti rugi atas ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30097
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S7259
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aviatie Agustina
"
ABSTRAK
Masalah sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan menjadi bagian dari issue nasional Amerika Serikat pada akhir tahun setelah meningkatnya kerusuhan-kerusuhan dalam negeri Selama kurun waktu 1984-1986 1984 di Afrika Selatan. tuntutan agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi datang dari dalam negeri, dunia internasional bahkan masyarakat kulit hitam Afrika Selatan. Kwartal terakhir tahun 1986 suatu paket sanksi ekonomi yang cukup keras disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Sanksi ekonomi dimaksudkan untuk menekan pemerintah Pretoria agar memperbaiki kebijaksanaan apartheidnya ...
"
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S8647
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cindya Mulia Kencana
"
Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya serta bagaimana penerapan sanksi hukum dan etika terhadap dokter yang tindakannya menghalangi penyidikan dengan menganalisis Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Eva Achjani Zulfa
Depok: Inca Publishing, 2016
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
