Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Luhftia Puti Saras Asih

Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)

" ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah dengan diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPAT. Selain menjadi bukti telah terjadinya jual beli, Akta Jual Beli juga menjadi salah satu syarat untuk dilakukan pendaftaran ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51824

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivania Evelin Adelia Antony

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pemalsuan Identitas dan Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 412/PDT/2018/PT DKI) = Responsibilitiy of Land Deed Officer for Identity and Signature Forgery in Sale and Purchase Deed (Study of DKI Jakarta High Court Decision Number 412/PDT/2018/PT DKI)

" Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksa identitas data diri dan dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada kebenaran formil saja. Meskipun pengenalan penghadap telah dilakukan, masih dijumpai permasalahan hukum terkait akta PPAT. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan akta adalah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kory Ulama Sari Budiarti

Pembatalan Akta Jual Beli Atas Ketidaksesuaian Hak Milik Atas Tanah Studi Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Mrs = Cancellation of Sale and Purchase Deed of Incompatibility of Land Ownership Right for Court Decision Study No. 9 / Pdt.G / 2017 / PN.Mrs

" Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalan salah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi pada Putusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuan mengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian atas pembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yang mengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elva Monica Hubertina

Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktb) = Assignment Of Land Rights From Community Property Without Couple Prior Consent Of Based On The Kotabaru District Court Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Ktb.

" Tesis ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang dibuat oleh PPAT tanpa adanya persetujuan pasangan suami istri terhadap pihak ketiga. Permasalahan berikutnya adalah tanggung jawab PPAT atas jual beli tersebut. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ewaldo Shael

Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik (analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY) = The responsibility of PPAT when enacted sale and purchase land and building deed without approval ex wife seller and the protection of buyer in good faith (analysis case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby)

" Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk PPAT lebih berhati-hati dalam pembuatan akta jual beli tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan dapat secara tegas menolak apabila tidak sesuai dengan peraturan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45431

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gelar Dwihandaya

Implikasi pembatalan akta jual beli akibat tidak termuatnya surat keterangan tanah tidak sengketa: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor K 2877/Pdt/2016 = Implications of cancellation of sale and purchase deed due to not completion of land certificate not disput: analysis the Supreme Court decision of Republic Indonesia number K 2877/Pdt/2016

" Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah pihak penjual kepada pihak pembeli. Perjanjian jual beli tanah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu PPAT dalam bentuk akta autentik. Pada prakteknya seringkali pihak dalam jual beli tidak beritikad baik yang berdampak pada gugatan mengenai pembatalan Akta Jual Beli. Pembatalan Akta Jual Beli ini menimbulkan permasalahan mengenai kewenangan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli, status tanah dalam Akta Jual Beli yang dibatalkan dan implikasi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54303

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Yoland Shinta Martuani

Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Sudah Terikat Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2022)” = The validity of the deed of sale and purchase of land whose object has been tied to the agreement of sale and purchase of land by another party (STUDY OF THE DECISION OF THE AGUNG COURT NUMBER 7 PK / Pdt / 2022)

" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli tanah yang objeknya sudah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli pihak lain dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ananda Muhammad Risqullah

Akibat hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara suami istri yang dilakukan secara terselubung : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1471 K/PDT/2020 = Legal consequences of the transfer of land rights through sale and purchase between husband and wife conducted covertly : study of Supreme Court Decision Number 1471 K/PDT/2020

" Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dan pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama yang dilaksanakan di hadapan PPAT. Dalam proses pembuatan akta jual beli syarat sah jual beli harus terpenuhi agar tidak terjadinya pembatalan akta jual beli. Salah satu syarat dalam akta jual beli yaitu kewenangan seseorang dalam menjual maupun membeli objek tersebut. Dalam Pasal 1467 KUHPerdata mengatur bahwa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Irene Septania Taruna

Pembatalan akta jual beli karena perbuatan melawan hukum : studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 405 K/PDT/2005 = Dissolution of sale and purchase deed due to unlawful act : case study of Supreme Court Resolution No. 405 K/PDT/2005

" Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk membatalkan putusan-putusansebelumnya. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat kasus melalui peraturan perundang-undangan terkait Hasil analisa menyatakan bahwa suatu akta jual beli memiliki ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39033

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutadjulu, Dara Nabila

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

" Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT membuat Akta Jual Beli untuk anggota keluarga. Sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana peran kode etik PPAT terhadap pelanggaran jabatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49389

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian