Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query

Charla Ferina Anindra

Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Legal position of the Sale and Purchase Agreement of a Land Which Has Been Included in Boedel Bankruptcy (Case Study of Decision No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 and Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/ PN.NiagaJ.kt.Pst).

" Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang berisikan janji yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum dapat dilaksanakannya jual beli. Dalam praktik, terdapat perjanjian pengikatan jual beli yang tak kunjung dibuat akta jual beli hingga pihak penjual yakni PT. ASCO dinyatakan pailit dan objek dalam perjanjian pengikatan jual beli ditetapkan sebagai boedel pailit PT. ASCO sebagaimana Putusan No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan Putusan No. 15/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan a quo terdapat perbedaan dalam majelis hakim menilai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Frita Sofia Haryana

Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Adanya Minuta Akta (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/PDT.G/2018/PN.SBY) = The Evidence Power of Copies of Sale and Purchase Deeds Made Without Minutes of Deed (Study Case: Surabaya District Court Decision Number 51/PDT.G/2018/PN.SBY)

" Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta otentik yang diterbitkan notaris memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devina Ruth Merida

Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Bawah Tangan Terkait Pemenuhan Syarat Subyektif Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN MLG Cancellation of The Underhanded Sale and Purchase Agreement Regarding The Fullfilment of Subjective Requirements Based on The Decision of The Malang District Court Number 12/Pdt.G/2017/PN MLG.

" Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERKAIT PEMENUHAN SYARAT SUBYEKTIF BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 12/PDT.G/2017/PN MLG. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rachmi Siti Awlyanti

Pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perjanjian pengikatan jual beli yang bermasalah karena objek belum dipecah : studi putusan pengadilan tinggi jawa barat nomor 570/pdt/2016/pt.bdg = The making of deed of sale and purchase practice with blank deed of sale and purchase agreement form linked to the status of land that has not been divided : study of west java high court decree number 570/pdt/2016/pt.bdg

" Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta jual beli. Tesis ini membahas mengenai praktik pembuatan akta jual beli bengan blanko kosong terkait dengan status tanah yang belum dipecah, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54589

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rachuela

Perjanjian pengikatan jual beli antara PT. ?XYZ? degan konsumen dalam kaitannya dengan pelindungan terhadap pembeli: studi kasus apartemen XYZ

" ABSTRAK
Penjualan apartemen dapat dilakukan dengan cara "pre project selling", dimana penjualan dilakukan pada saat bangunan apartemen belum jadi dan jual beli dilakukan dengan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang berbentuk perjanjian standar antara Penjual dan Pembeli. Dalam PPJB Apartemen "XYZ" ini terdapat ketidakseimbangan kewajiban, antara lain prestasi yang tidak seimbang dimana Pembeli dituntut melakukan cicilan secara rutin namun tidak diimbangi oleh prestasi Penjual yang seharusnya juga melakukan pembangunan secara bertahap; Denda keterlambatan dimana sanksi ... "

2007

T18979

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ritonga, Christa Adiratna

Pembuatan PPJB oleh notaris atas harta bersama yang belum dibagi tanpa persetujuan mantan isteri (analisis putusan MPW Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI Jakarta/III/2015) = The making of binding sale and purchase agreement by a notary on a shared property that has not been divided without the consent of the ex wife analysis of rulling of the supervisory council of notaries territory of Jakarta Nomor 02/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI Jakarta/III/2015) / Christa Adiratna Ritonga

" ABSTRAK
Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan Notaris yang tidak seksama dalam menjalankan jabatannya dengan seksama untuk membuat akta autentik. Notaris membuat Akta PPJB untuk Penghadap mantan suami dimana obyeknya berupa harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian tanpa meminta persetujuan dari mantan isterinya. Sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai analisis kedudukan PPJB tersebut, bagaimana akibat pembuatan PPJB dan bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap perkara yang termuat dalam Putusan Majelis ... "

2017

T46944

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shahnaz Amanda

Upaya hukum terhadap kepemilikan objek yang diperoleh dari jual beli dalam boedel pailit pada putusan MA RI Nomor: 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 = Legal efforts of object ownership obtained from sale and purchase in bankruptcy asset on Indonesia Supreme Court awards Number 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

" Kepailitan yang menimpa PT Eurogate Indonesia menimbulkan banyak persoalan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh PT Mars Bintang Timor atas perjanjian jual beli yang dilakukan sebelum PT Eurogate Indonesia dinyatakan pailit. PT Mars Bintang Timor mengklaim bahwa secara hukum barang-barang objek jual beli tersebut tidak patut untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit karena transaksi telah terlaksana dan PT Mars Bintang Timor adalah pemilik sah dari barang tersebut. Sehingga PT Mars Bintang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47750

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Fatia Moy

Tanggung jawab notaris terhadap kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pembuatan pengikatan jual beli pada akta studi kasus: putusan majelis pengawas wilayah notaris Sumatera Barat Nomor: PTS.03/MPWN/SBR/2016 = a notary responsibility for an error in stating the object location in creating a sale and purchase agreement in deed case study: the verdict of the notary supervisory assembly of West Sumatera number : PTS.03/MPWN/SBR/2016

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena Notaris melakukan kesalahan terhadap penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, dengan kata lain, Notaris telah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris yang terdapat kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli serta tanggung jawab Notaris terhadap ... "

2018

T50762

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Finisia

Pelanggaran jabatan notaris terhadap pemalsuan tanda tangan pada minuta akta studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no: 146K/PID/2015 = Notary s violation of signature forgery on original of the deed study case: supreme court decision no. 146K/PID/2015

" ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana, salah satunya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya terhadap pemalsuan tanda tangan pada akta autentik. Penulis tertarik membahas tentang sanksi hukum yang diberikan terhadap Notaris dalam hal pemalsuan tanda tangan pada akta, kemudian akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan ... "

2018

T51464

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fennieka Kristianto

Prinsip keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun = The Balance principle between consumers and business actors on conditional of sale and purchase agreement of flats

" Pembangunan rumah susun di perkotaan faktanya memunculkan persoalan-persoalan serius. Berbagai regulasi mengatur pengawasan pembangunan dan penyelesaian transaksi rumah susun, belum menjangkau tujuan ideal suatu pembangunan. Disintegrasi regulasi rumah susun, menunjukkan penyelenggaraan urusan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, belum komprehensif dilaksanakan. Permasalahan jual beli rumah susun lebih banyak merugikan pihak konsumen. Berdasarkan fakta tersebut, relevan untuk menganalisa kesesuaian jangkauan prinsip keseimbangan dengan dimensi kontekstual dinamika terkini masyarakat modern dan dimensi normatif peraturan perundang-undangan di ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

D2776

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian