Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Dinas P2B Jakarta Selatan terhadap pembangunan Rusunami Kalibata karena pengembang tidak mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam tahap penjualan sampai melakukan pembangunan. Namun penyegelan tersebut tidak dilakukan sedini mungkin sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga menimbukan kerugian pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris. Hasil dari penelitian menyarankan agar pengembang selalu mematuhi ketentuan mengenai perizinan, bagi pemerintah sebelum membual kebijakan harus memperhatikan kesiapan aparat yang akan menjalankan dan kelengkapan perangkat hukum yang mengatur, sedangkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perizinan."

"Dalam memilih jenis properti hunian yang akan diterapkan di Fatmawati dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Hal itu agar pengembang bisa memaksimalkan profit yang diperoleh. Pengembang tidak bisa asal membangun walaupun secara kasat mata bangunan bertingkat lebih menguntungkan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis Properti Hunian. Untuk itu dibuat kerangka pengambilan keputusan jenis properti hunian agar pemilihan properti yang akan dibangun dilahan tersebut tepat. Kerangka tersebut meliputi analisis pendahuluan, analisis konsep properti hunian, dan analisis finansial. Dengan kerangka ini diharapkan pengembang dapat memutuskan jenis properti yang menguntungkan dan bisa dilaksanakan.

---

In choosing the type of residential property which will be implemented in a comprehensive needs analysis of Fatmawati. It's that developers can maximize the profit earned. Developers can not build a home albeit invisible-rise buildings more profitable. Many aspects must be considered in choosing the type of Residential Property. It created a framework for decision making so that the selection of residential properties to be built dilahan property is appropriate. The framework includes a preliminary analysis, analysis of the concept of residential property, and financial analysis. With this framework is expected the developer can decide what kind of property that is profitable and can be executed."

"Skripsi ini membahas mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender Jakarta Timur tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi pengumpulan data. Pengembangan Rusunami Klender menjadi kewenangan Perum Perumnas selaku pemegang Hak Pengelola. Selain itu, pengembangan Rusunami Klender juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Meskipun persyaratan administratif pengembangan Rusunami Klender belum diselesaikan oleh Perum Perumnas, seperti audit bangunan, persetujuan penghuni minimal 60 persen, serta penyelesaian Hak Guna Bangunan penghuni. Di samping itu, penelitian ini juga mengajukan satu pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana relasi kuasa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender tahun 2019? Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan teori urban regime yang dikembangkan oleh Clarence N. Stone pada tahun 1993. Hasil temuan dari skripsi ini adalah Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun relasi kuasa untuk mempermudah rencana pengembangan Rusunami Klender. Relasi kuasa yang dibangun bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif terkait dengan persetujuan warga penghuni Runami Klender."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi lapangan serta studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah rancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang teridentifikasi.

---

ABSTRACTThis study discusses the information system analysis and design of flats management at HGBD of Jakarta Provincial. The purpose of this study is to design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by both managers and residents. This research is a case study using primary and secondary data. The method used are interviews, field observations and literature study. The conclusion of this study is the design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by management and residents in order to solve the identified problems."

"Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner.Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian

---

The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires.

The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling."

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

---

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.

Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

"Proyek Rusunami merupakan proyek rumah susun yang ditujukan untuk kalangan menengah bawah sebagai realisasi kepedulian pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak, sehat dan terjangkau bagi masyarakat. Konstruksi bangunan ini menggunakan konstruksi beton bertulang yang terdiri dari 6 sampai 20 lantai. Dalam proses pembangunannya, pelaksana proyek menggunakan metode pracetak untuk konstruksi kolom, balok, pelat lantai dan tangga.Berangkat dari hal diatas maka kontraktor atau investor diharapkan dapat menekan biaya seminimal mungkin dalam rangka pemenuhan kebutuhan Rusunami tersebut disesuaikan dengan kerangka kebijakan pemerintah. Hal ini mutlak dilakukan tanpa harus mengorbankan kualitas dan fungsi dari proyek. Walaupun potensi yang sangat besar tetapi risiko investasi pada proyek ini masih terlalu tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk melakukan studi value engineering pekerjaan arsitektur proyek Rusunami Pulogebang yang dilakukan dengan pedekatan pasar.Dalam penulisan tugas akhir ini penyusun menggunakan data historis dan informasi lainnya mengenai proyek Rusunami Pulogebang sehingga muncul gambaran mengenai besaran Rencana Anggaran Biaya proyek. Optimalisasi Rencana Anggaran Biaya proyek dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh serta data primer (RAB Rusunami Pulogebang), hasilnya akan dilakukan analisa kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan besaran Rencana Anggaran Biaya proyek yang sesuai dengan desain kriteria yang berorientasi terhadap pasar hingga metode konstruksinya.Dengan adanya Rencana Anggaran Biaya yang didasari pada studi value engineering pekerjaan arsitektur yang tepat dan dilakukan dengan pendekatan pasar, maka akan didapatkan suatu Rencana Anggaran Biaya yang baik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi skema pendanaan dan perolehan keuntungan yang ditetapkan investor dan kontraktor ke depan.

---

Rusunami project is a project which take place as a result of government's policy in order to assist the middle low financially viable community level in the urban area. The construction of this project has been conducted using reinforced concrete method applied to most of the building's section which stands from 6 to 20 stories. In the construction process carried out by the contractor, the building is being built using precast method in several section of the building's element such as slabs, columns, and stairs.

Departing from the statement above, thus contractor or investor is expected to minimize the project's cost in order to reach the government's policy objectives for the community. This stage of action is a must do state without sacrificing the quality and function of each of the element involved in the building structural properties. Therefore this research is made to signify a market based architectural value engineering for this project.

The research is using historical data and other information related to Pulogebang rusunami Project in order to illustrate the condition of the project's construstion cost structure. Optimalization of this cost structure is conducted based on the actual secondary data provided by the developer of this project, quantitative analysis will be applied to the result of the data which has been processed. This step is taken to signify the worth of te cost structure that has already been sincronized with the market's criteria for the product they desire.

With the presence of a Construction cost structure that has already been implied with a correct market based architectural value engineering, hence the actual cost structure can be modified in order to maximize the worth of he project's investment value which can be illustrate in the financing schem in the next research that will be conducted separately."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015, melalui pendekatan Effectiveness or impact evaluation. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hasil evaluasi kebijakan insentif tersebut dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya yang ditinjau berdasarkan kriteria efektivitas insentif pajak. Metode yang digunakan adalah adalah metode kualitatif dengan cara berpikir induktif dengan melihat pola yang khusus ke umum. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan dalam pemberian insentif pembebasan PPN atas penyerahan Rusunami menyebabkan pelaksanaan insentif tidak memenuhi kriteria efektivitas insentif pajak di Jakarta. Ketentuan tersebut terutama dalam hal batasan harga jual/unit yang tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015 sehingga menyebabkan insentif tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

---

This research discuss about evaluation of tax incentives policy for VAT exemptions on the delivery of basic flats owned in Jakarta for year 2008 ndash 2015 through Effectiveness or impact evaluations approach. The purpose of this study is to describe about implementation of tax incentives for vat exemption on the delivery of basic flats with characteristics of effective tax incentives. This research use qualitative method with inductive approach to see things from particular to general.

The result of this research show that the tax incentives is not work effectively, specially in Jakarta. This is caused by the threshold for sale price of basic flats that did not comply with Jakarta rsquo s condition, so the tax incentives can not be used in Jakarta."

"Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia menurut laporan worldometers pada Desember 2020. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan pokok manusia berupa rumah atau tempat tinggal juga meningkat. Dikutip dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tahun 2021, backlog perumahan mencapai 8,2 juta dengan kenaikan backlog sekitar 500 ribu/tahun. Selain itu, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020, dikatakan bahwa Backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan program yaitu “Proyek 1000 Menara” dengan membangun hunian vertikal berupa rumah susun jenis rusunawa atau rusunami. Dalam pelaksanaan pembangunannya, ditemukan beberapa kecelakaan konstruksi salah satunya pada proyek Rumah Susun Pasar Rumput. Salah satu pekerjaan yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup banyak yaitu pekerjaan arsitektur sehingga diperlukan analisis lebih lanjut guna memitigasi kecelakaan konstruksi. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, didapatkan bahwa terdapat 258 uraian aktivitas pekerjaan arsitektur proyek Rusunawa/Rusunami, serta 17 potensi bahaya faktor risiko sehingga dapat tersusun 70 sasaran dan program. Mengacu pada faktor risiko, terdapat 30 sub komponen sumber daya K2 yang secara umum digunakan untuk memitigasi kecelakaan konstruksi, khususnya pada pekerjaan arsitektur. Oleh karena itu, dapat juga tersusun perhitungan estimasi biaya K2 berdasarkan kuantitas/jumlah kebutuhan masing-masing sub komponen sumber daya K2.

---

Indonesia is ranked fourth with the largest population in the world according to the worldometers report in December 2020. As the population in Indonesia increases, the basic human needs in the form of housing also increase. Quoted from the Association of Indonesian Housing and Settlement Developers (Apersi) in 2021, the housing backlog reaches 8.2 million with an increase in the backlog of around 500 thousand / year. In addition, according to the Ministry of Public Works and Public Housing at the end of 2020, it is said that the housing backlog reached 7.64 million units as of early 2020. Therefore, the government is working with the Ministry of PUPR to implement the program, namely the "1000 Tower Project" by building vertical housing in the form of rental apartment of the type of Rusunawa or Rusunami. In the implementation of its construction, several construction accidents were found, one of which was in the Proyek Rumah Susun Pasar Rumput. One of the jobs that has quite a lot of work activities is architectural work so that further analysis is needed to mitigate construction accidents. Based on the results of data collection and analysis, it was found that there are 258 descriptions of architectural work activities for the Rusunawa/Rusunami project, as well as 17 potential hazard risk factors so that 70 targets and programs can be arranged. Referring to the risk factors, there are 30 sub-components of construction safety resources that are generally used to mitigate construction accidents, especially in architectural work. Therefore, it can also be arranged to calculate the estimated safety cost based on the quantity/number of needs of each sub-component of construction safety resources."

"Penelitian ini membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan pengenaan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan nilai jual objek pajak sampai dengan satu miliar rupiah. Wacana pembebasan pengenaan PBB yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, direspon oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP sampai dengan satu miliar rupiah di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pertama, manfaat kebijakan ini adalah Pemda DKI meringankan beban masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, selain itu pelayanan publik terutama pelayanan terkait PBB dapat lebih maksimal kemudian biaya pemungutan juga semakin rendah. Kedua, biaya penerapan kebijakan tersebut yaitu masih adanya potensi penghindaran pajak yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat, kemudian adanya masyarakat yang tidak berhak dapat menikmati pembebasan PBB, selain itu potensi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat juga dapat timbul serta terjadinya kehilangan pendapatan yang harus ditanggung oleh Pemda DKI.

---

This study discusses cost and benefit to the policy of tax exemption on land and building on the house , rental flat and owned flat the taxable value of up to one billion rupiah. Idea which initiated by the Minister of Agrarian and Spatial Planning, responded by Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to describe the advantages and disadvantages tax exemption policies for property tax on the house, rental flat and owned flat with taxable value up to one billion rupiah in Jakarta using qualitative descriptive method. The results of this research first, the advantages of this policy is the government of Jakarta to ease the burden on the community, especially the poor society, besides public services, especially services related to the property tax can maximize then the cost of collection also lower. Second, the weakness of these policies is still the potential for tax avoidance is very easily done by the people, then the people who are not entitled (free rider) can enjoy exemption tax on land and building Rural Cities, in addition to the potential social jealousy among the community may also arise as well the loss of revenue that must be borne by the government of Jakarta."