Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Oki Triastuti
" ABSTRAK
Pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai negeri, berusaha menyediakan perumahan bagi para pegawai negeri. Rumah negara yang dapat dimiliki/dibeli oleh pegawai negeri dengan cara menyewa beli hanyalah Rumah negara golongan III. Setelah harga yang disepakati dalam perjanjian sewa beli tersebut telah dilunasi, maka beralihlah hak kebendaan atas Rumah tersebut dan pemegang Surat Izin Penempatan dapat pula memohonkan pendaftaran hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan maupun mengalihkan hak prioritas atas tanahnya kepada pihak ketiga. Pokok permasalahan ... "
2009
T26203
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Radityas Megha Widyadari
" ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik ... "
2016
T45832
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Sion
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dias Pasah Ramadhani
" ABSTRAK
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan dari Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1684 atas nama Het Gouvernement van Nederlands Indie. Selain itu, sebelum diterbitkan sertipikat tersebut telah dibangun Rumah Negara Golongan II yang telah ditempati penghuni berdasarkan Surat Izin Penghunian. Maka dari itu, terbitnya Sertipikat tersebut telah membuat penghuni merasa hak prioritasnya terlanggar. Pada akhirnya Putusan MA No. 48 PK/TUN/2016 ... "
2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faiza Khalifa Pancaputri
" Sengketa Rumah Negara khususnya dalam penguasaan Rumah Negara terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut muncul karena alasan atau sebab yang beragam. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Rumah Negara merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Negara atau Pegawai Negeri untuk menunjang kebutuhan hunian dalam melaksanakan tugas negara. Pemanfaatan Rumah Negara yang dihuni akan disesuaikan dengan ketentuan masing- masing status/ golongannya. Sengketa hukum Rumah Negara terkait pemanfaatan dan penguasaan Rumah Negara dapat disebabkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Avie Sekar Lantri Lestari
" ABSTRAK
Skripsi ini memfokuskan penelitian pada persoalan hukum pemenuhan hak Pensiunan untuk melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara oleh Instansi pemilik barang. Persoalan pemenuhan hak pengalihan rumah negara tersebut salah satunya ditunjukkan dalam kasus rumah negara ?Komplek Pajak Kemanggisan? pada Putusan PTUN No. 173/G/2008/PTUN.JKT. Persoalan tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan Instansi pemilik barang dalam melaksanakan kewajiban menetapkan status rumah negara yang bersangkutan yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Instansi pemilik barang tersebut kemudian menimbulkan kerugian yang besar bagi penghuni rumah negara yang berimbas ... "
2016
S64363
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library