Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewi Friana
Pembatalan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Penggantian Direksi Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/PDT/2018) = Revocation of The Treatise Deed on The Extraordinary General Meeting of Shareholders Concerning The Position of Directors in a Limited Liability Company (Case Study of Supreme Court Decision No. 549 K/PDT/2018).
" ABSTRAK
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Kalingga Hermawan
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanpa Didasarkan Kuasa Dan Tanda Tangan Pemegang Saham Yang Ditunjuk Pada Notulen Rapat (Analisis Putusan Nomor 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xi/2021) = Responsibilities of a Notary in Making the Deed of Decision Statement that is not Based on Power of Attorney and the Signature of the Shareholders Appointed in the Minutes of the Meeting (Analysis on The Decision Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta /XI/2
" Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library