Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewi Friana
Pembatalan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Penggantian Direksi Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/PDT/2018) = Revocation of The Treatise Deed on The Extraordinary General Meeting of Shareholders Concerning The Position of Directors in a Limited Liability Company (Case Study of Supreme Court Decision No. 549 K/PDT/2018).
" ABSTRAK
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Kalingga Hermawan
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanpa Didasarkan Kuasa Dan Tanda Tangan Pemegang Saham Yang Ditunjuk Pada Notulen Rapat (Analisis Putusan Nomor 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xi/2021) = Responsibilities of a Notary in Making the Deed of Decision Statement that is not Based on Power of Attorney and the Signature of the Shareholders Appointed in the Minutes of the Meeting (Analysis on The Decision Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta /XI/2
" Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alisangihe, Carla Tania
Keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham dibawah tangan yang tidak dinyatakan secara notariil (studi kasus) = The validity of the minutes of the general meeting of shareholders which is not notarized (case study) / Carla Tania Alisangihe
" Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang- Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroan maupun data perseroan harus dimohonkan persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk keperluan permohonan dan pemberitahuan ini, perubahan anggaran dasar perseroan ditentukan harus dinyatakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42433
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqky Ramadhan Putra
Implikasi hukum terhadap ketidaksesuaian antara akta notariil dengan akta risalah rapat bawah tangan yang merugikan pemegang saham : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019 = Legal implications for the irrelevance of the notarial deed and the private deed of the statement of meeting resolutions which incur losses to the shareholders : case study of the Decision of Notary Regional Supervisory Board of the Province of DKI Jakarta Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019
" Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library