Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agripina Tanto
Analisis tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dengan Sertifikat Hak Pengelolaan : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2018 = Analysis of overlapping land tenure rights based on The Letter of Land Physical Ownership with Rights to use Certificate : case study Supreme Court Verdict Number 37/K/TUN/2018
" Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Richardo
Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo
" ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sudah membereskan hak atas tanah milik Susuna Dewi sebelum diterbitkannya sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat kepada PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, sertipikat HGB No. B119/Kuningan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38725
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library