Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

---

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."

"Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah melakukan hubungan fisik dalam bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Tindakan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan akan diukur dari tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diperhitungkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, jabatan, penghasilan, status pernikahan, status pernikahan orang tua, gaya hidup, tingkat kebebasan bergaul, pernah patah hati atau tidak, mempunyai masalah finansial atau tidak, tingkat kejenuhan, self image, need for acceptance, tingkat kepuasan hidup, tingkat berahi, dan tingkat kerohanian. Dengan menggunakan metode CHAID akan direduksi faktor-faktor yang diduga signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan juga profil orang-orang yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian faktor-faktor tersebut akan diperiksa dengan metode perbandingan dua model regresi. Selain itu, akan dilihat juga apakah faktor-faktor tersebut berbeda antara pria dan wanita. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat kerohanian, tingkat kebebasan bergaul, tingkat berahi, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan antara pria dan wanita berbeda. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan pada wanita, sedangkan pada pria tidak mempengaruhi.

---

Fornication is sexual intercourse between two people who are not married to each other. Fornication will be measured from the level of tendency of fornication. In this study, the factors which be used as factors that influence the level of tendency of fornication are the level of education, age, occupation, income, marital status, parental marital status, life style, level of free sex, broken heart, financial problem, level of burnout, self image, need for acceptance, level of life satisfaction, level of desire, and spirituals level. The significant factors that influence the tendency of fornication will be searched by CHAID Method. In addition, the significant factors on men and women will be compared using the comparing two regression method. The result showed that the significant factors that influence the tendency of fornication are spiritual level, the level of free sex, the level of libido, and level of education. Factors that influence the tendency of fornication between men and women are different. The level of education affects the tendency of fornication in women, whereas in men does not affect.

"

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan retribusi terminal di Kota Sukabumi pasca penghapusan retribusi terminal tipe A dengan menggunakan analisis SWOT melalui empat instrumen yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kota Sukabumi kehilangan sebagian potensi penerimaan retribusi terminal akibat penghapusan retribusi terminal pada terminal tipe A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat enam alternatif strategi bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pasca penghapusan retribusi terminal tipe A antara lain seperti penyesuaian tarif dan optimalisasi lahan dan sdm.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve bus station rsquo s user charges after the deletion of type A bus station user charges with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Problem occured that Sukabumi City has lost some of its potential revenue of bus station rsquo s user charges due to the deletion of type A bus station user charges. This research classified as qualitative with descriptive design.

The results showed that based on SWOT analysis, there are six alternative strategies for Sukabumi City that can be used in improving bus station rsquo s user charges revenue after the deletion of type A bus station user charges."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan oleh McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dilihat dari prosedur identifikasi, identifikasi sudah bersifat otomatis, terdapat prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri, dan kewajiban wajib retribusi diketahui secara jelas. Dilihat dari prosedur penetapan, penetapan bersifat otomatis, penilai atau yang menetapkan tidak atau setidaknya sedikit melakukan diskresi, dan penetapan dapat dikonfirmasikan dengan sumber lain. Dilihat dari prosedur pemungutan, pembayaran dilakukan secara otomatis, pembayaran dapat dipaksakan, kelalaian diketahui dengan jelas, bukti penerimaan jelas untuk dicermati oleh pemerintah daerah, dan pembayaran mudah.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place . The purpose of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place based on administration of local taxes and charges theory by McMaster. The research rsquo s approach used in this study is the quantitative approach with field reasearch and literature research as data collection rsquo s methods, qualitative as a data analysis. The result of this study concludes that administration of roadworthiness test fees collection in Ujung Menteng roadworthiness test place in terms of identification procedures, identification is automatic, there is an inducement to people to identify themselves, and liability is obvious. In assessment procedures, assessment is automatic, the assessor has a little or no discretion, and the assessment can be checked against other information. In collection procedures, payment is automatic, payment can be induced, default is obvious, actual receipt are clear to the controllers in central office, and payment are easy."

"Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana. 

---

The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate"

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah (PAD) bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memungut retribusi daerah dari retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana yang telah diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengelola penerimaan retribusi dari sektor pariwisata khususnya pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan keuangan daerah dari James McMaster dalam karyanya yang berjudul Urban Financial Management. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisatanya, antara lain dengan melakukan promosi pariwiasata  secara masif melalui media sosial, mengerahkan tim pengawas untuk petugas pemungutan retribusi di lapangan, menyediakan sistem pembayaran loket wisata non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, melakukan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Sayangnya, belum terdapat kolaborasi dengan pihak swasta yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah dari pariwisata hanya terbatas pada objek wisata yang dikelola atau dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

---

Tourism is one sector that can be a source of local revenue (PAD) for every region in Indonesia. Regional governments can collect regional levies from recreation, tourism and sports service fees as generally regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. This research aims to dig up information regarding how the Karanganyar Regency Government managed user charges revenues from the tourism sector, especially after the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the regional financial management strategy of James McMaster in his work entitled Urban Financial Management. The method used is qualitative with a post-positivist approach, and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies to collect secondary data. The results of this research show that the Karanganyar Regency Government has made several efforts to manage its tourism sector user charges revenues, including by carrying out massive tourism promotions through social media, deploying a supervisory team for levy collection officers in the field, providing a non-tourist ticket payment system. cash to increase efficiency, provide human resource development and training in the tourism sector, and so on. Unfortunately, there has been no collaboration with the private sector specifically aimed at increasing regional levy revenues. Receipt of regional levies from tourism is only limited to tourist attractions managed or wholly owned by the regional government."