Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri properti merupakan salah satu industri yang sangat rentan dipengaruhi kondisi makro ekonomi. Ekpansi industri bisnis sejak 5 (lima) tahun terakhir meningkat dengan pesat. ini dipengaruhi kondisi konsisi sosial politik yang relatif stabil dan kondusif, tingkat Produk Domestik Bruto meningkat dan tingkat inflasi menurun yang mengindikasikan daya beli masyarakat meningkat dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cenderung menurun dimana hal ini berdampak pada penurunan suku bunga komersial seperti suku bunga atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).BNI sebagai bank umum memiliki salah satu unit bisnis yang bergerak di bidang penyaluran kredit. BNI melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi risiko bermasalah yang dimiliki antara lain B3 (Rescheduling, Reconditioning & Restructuring), Balloon Payment (IBP), Debt to Equity Swap (DES), Pengelolaan aset Debitur, Debt to Assets Swap (DAS), Debt to Convertible Bond Swap, diskon penyelesaian kredit dan kepailitan.PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak pada industri properti. PT.XYZ menjadi debitur BNI sejak tahun 1997 dengan fasilitas pertama sebesar Rp.44.000.000.00 puluh empat milyar rupiah), lalu pada awal tahun 1998 mendapatkan tambahan kredit sehingga menjadi Rp. 166.841.812.000,- dan setelah dikurangi angsuran,posisi kredit terakhir PT.XYZ adalah sebesar Rp. 166.224.812.000,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). PT.XYZ merupakan salah satu perusahaan yang mengalami dampak atas krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997

---

The property industry is one industry that is very vulnerable to macroeconomic conditions. The expansion of the business industry since the last 5 (five) years has increased rapidly. This is influenced by relatively stable and conducive socio-political conditions, the level of Gross Domestic Product has increased and the inflation rate has decreased which indicates an increase in public purchasing power and the interest rate for Bank Indonesia Certificates (SBI) which tends to decrease which has an impact on lowering commercial interest rates such as the interest rate. interest on Home Ownership Loans (KPR).

BNI as a commercial bank has a business unit engaged in lending. BNI makes various efforts to minimize its problematic risk, including B3 (Rescheduling, Reconditioning & Restructuring), Balloon Payment (IBP), Debt to Equity Swap (DES), Debt asset management, Debt to Assets Swap (DAS), Debt to Convertible Bond Swap, credit settlement and bankruptcy discounts.

PT. XYZ is a company engaged in the property industry. PT.XYZ has been a BNI debtor since 1997 with the first facility of Rp. 166,841,812,000, - and after deducting installments, the last credit position of PT. XYZ is Rp. 166,224,812,000,- (one hundred and sixty six billion two hundred twenty four million eight hundred and twelve thousand rupiah). PT. XYZ is one of the companies that experienced the impact of the monetary crisis that hit Indonesia in mid-1997."

"Dalam penelitian tesis ini menganalisis kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, dan perpanjangan pinjaman. Meski membantu sejumlah debitur, kebijakan ini menemui hambatan dan profitabilitas bank dan risiko wanprestasi, sehingga Bank harus hati-hati dalam memberikan restrukturisasi terutama untuk UMKM. Dalam pemberiannya Bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur membayar kembali kredit setelah pemulihan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang yaitu UMKM harus beradaptasi dengan perubahan, beralih ke model online, dan memperkuat keberadaannya di platform digital. Pemerintah membantu UMKM dengan memberikan program restrukturisasi kredit untuk membantu mereka melewati dampak ekonomi pandemi. Program ini berhasil mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM di Kota Tangerang.

---

In this thesis research, we analyze banking policies in implementing credit restructuring for debtor affected by the Covid-19 pandemic and the efforts made by MSMEs as a result of the Covid-19 outbreak in Tangerang City. The research method used is doctrinal research, in order to provide a systematic explanation related to the rule of law.. This research is analytical descriptive in nature using secondary data sourced from legal literatur material, then analyzed qualitatively. The research results showed that banking policy in implementing credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic was to provide payment delays, interest rate reductions, and loan extensions. Although it helps a number of debtors, this policy encounters obstacles to bank profitability and default risk, so banks must be careful ini providing restructuring, especially for MSMEs. In granting it, the Bank must consider the debtor’s ability to repay credit after economi cecovery. The efforts made by MSMEs due to the Covid-19 outbreak in Tangerang City, MSMEs must adapt to changes, switch to online business models, and strengthen their presence on digital platforms. The government is helping MSMEs by providing credit restructuring programs to help them get through the economic impact of the pandemic. This program has succeeded in accelerating economic recovery, specifically in the MSME sector in Tangerang City."

"Kredit macet seringkali menjadi permasalahan berkepanjangan yang dialami tiap-tiap Bank. Namun demikian Bank senantiasa memberikan dukungan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal untuk kelangsungan usaha mereka melalui pemberian kredit. Salah satu upaya penanggulangan kredit macet adalah dengan Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang menunjukan itikad baik untuk bekerjasama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN merupakan dasar bagi Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari kredit macet Bank Pemerintah. Lembaga PUPN ini diadakan untuk melakukan penarikan kembali dana-dana pemerintah yang macet dalam pengembaliannya secara efektif dan efisien dan waktu yang singkat tanpa melalui proses Pengadilan. Meningkatnya jumlah kredit bermasalah mengakibatkan pemerintah merasa perlu diadakan revisi dalam tata cara penghapusan piutang negara/daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Tesis ini bertujuan untuk meneliti upaya penyelesaian kredit macet pada Bank Mandiri melalui sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

---

Non- performed loans often become long standing issues for any commercial Bank. Nevertheless, Banks continue to help business people who needs capital funds to keep their business going through provision of loans/credits. One way to resolve non-performed loans is through Loan Restructuring. Loan Restructuring is a tool to save non-performed loan which is done by the Bank to the debitors who actually have good intention to cooperate and whose business are still running and potential, so that the creditors are able to make the loan repayment. Law Number 49 of 1960 regarding Committee of State Claims Management (PUPN) is the basis for processing the non-performed loans in the State Bank. This Committee on State Claims Management (PUPN) institution was established to collect the government fund which becomes non-performed loans in an effective and efficient way and in a short period of time without going through a Court process Due to the fact that non-performed loans increased, the government sees that it is necessary to revisit the mechanism of offsetting non-performed loan as stated in Government Regulation Number 33 of 2006, which is inconsistent to Law Number 49 of 1960. This thesis examine the settlement of non-performed loan at State Bank (Bank Mandiri) before and after the enactment of Government Regulation Number 33 of 2006."

"Penelitian ini bertujuan menjawab fenomena yang melatarbelakangi motivasi pengambilan keputusan pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur UMKM terdampak COVID-19 di BPD X. Penelitian ini menggunakan strategi berupa studi kasus (single case study) dengan menggunakan unit analisa berjenjang (multiple embedded unit analysis). Data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menggunakan analisa konten, tematik, dan perbandingan konstan dengan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengevaluasi fenomena pengambilan keputusan restrukturisasi kredit pada masa COVID-19 menggunakan institutional logics. Institutional logics relevan dalam menjelaskan hubungan perilaku individu dengan institusi yang dapat memengaruhi sebuah tindakan. Hasil penelitian menunjukkan symbolic carriers (regulasi) memengaruhi material carriers (perilaku aktor, rutinitas, internal prosedur) sehingga terjadi praktik coupling sebatas pada penyusunan SOP yang merujuk pada POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, sementara praktik decoupling terjadi pada penerapan SOP dalam memutuskan restrukturisasi kredit di BPD X pada masa COVID-19. Terdapat multiple logics dari praktik restrukturisasi, yaitu logika rutinitas, aktor, dan prosedur. Kemudian, terjadi logika yang saling berkompetisi (competing logics) yaitu logika prosedur dan aktor dalam memberikan pertimbangan dan keputusan kelayakan debitur dan skema restrukturisasi kredit. Logika prosedur merupakan logika dominan (dominant/overarching logics) yang memotivasi BPD X dalam pemberian keputusan restrukturisasi kredit.

---

This study aims to answer the phenomena that lie behind the decision to grant credit restructuring to MSME debtors affected by COVID-19 at BPD X. This research approach uses a qualitative single case study method with multiple embedded unit analyses. Data were obtained from observation, documentation, and semi-structured interviews. This study uses content analysis, thematic, and constant comparison with the NVivo 12 Plus software. The uniqueness of this study is evaluating the phenomenon of decision-making of credit restructuring using institutional logics. Institutional logic is relevant to explain the relationship between individual behavior and institutions that can influence action. The results of the study show that symbolic carriers (regulations) affect material carriers (actor behavior, routines, internal procedures) thereby triggering the coupling practice that is limited to the preparation of SOPs referring to  POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, while the decoupling practice occurred in the implementation of SOPs in deciding credit restructuring at BPD X during COVID-19. There are multiple logics of this restructuring practice, namely the logic of routines, actors, and procedures. Then, the competing logics are the logic of procedures and the logic of actors in providing considerations and decisions on debtor eligibility and credit restructuring schemes. The logic of procedure is the dominant logic that motivates BPD X in making credit restructuring decisions."

"Bank merupakan lembaga keuangan yang memilki peran penting dalam rangka kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan perbankan. Salah satunya adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini tentunya ditujukan agar debitur yang membutuhkan dana dapat mendapatkan pinjaman dan agar bank juga mendapat keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam pemberian kredit, bank harus berpegang kepada prinsip kepercayaan karena uang yang dipinjamkan kepada debitur merupakan uang titipan dari nasabah yang lain, meskipun telah berhati-hati tidak menutup kemungkinan bahwa kredit yang diberikan dapat menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai faktor. Bank akan selalu berusaha untuk meminimalkan angka kredit bermasalah, diantaranya melalui upaya restrukturisasi kredit. Melalui Penelitian dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum perkreditan pada perbankan di Indonesia serta upaya restrukturisasi kredit bermasalah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai upaya restrukturisasi kredit bermasalah antara PT. X dan PT. Y dengan Bank Z.

---

Banks play an important role in creating and alleviating social welfare through its? activities. One of which is providing loans. Loans are given so that the debtor in need would be able to have funds and the bank would also benefit from receiving interests. In providing loans, a bank must uphold the fiduciary principle as the money belongs to other clients that have placed their trust upon said bank. Even when Banks have done their tasks carefully, there is still a possibility for the loan to become a non-performing loan. Non-performing loans occur due to numerous factors. Bank will always try to minimize the number of non-performing loans, one of the ways is through loan restructuring. By using normative legal research, this research will discuss the legal aspects of loans in banking and also loan restructuring as a method to mitigate non-performing loans. This research will also discuss the loan restructuring agreement in the non-performing loan between PT. X and PT. Y with Bank. Z."

"Skripsi ini membahas mengenai Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL. PT. Bank BRI Tbk. memberikan restrukturisasi kredit sebagai cara untuk meminimalisasi kerugikan bank akibat kredit bermasalah terhadap dana yang telah bank keluarkan melalui kredit. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan kesesuaian restrukturisasi kredit yang terjadi pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL dengan ketentuan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian melalui bahan?bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan wawancara dengan narasumber sebagai bahan pendukung. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa restrukturisasi kredit yang terjadi dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan restrukturisasi kredit perbankan yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses about Loan Restructuring as a recovery action for non performing loan Case study Court Verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL . PT. BRI Tbk. provides loan restructuring as a way to minimize bank losses due to non performing loans to funds that banks have incurred through credit. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation of loan restructuring and the suitability of loan restructuring that occur in the case with the regulation.

This research uses normative juridical method that is research done through literatures as secondary data and interview with resource person as research supporting material. In this thesis the author concludes that loan restructuring that occur in the case of court verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL has been held in accordance with the provisions of banking loan restructuring in Indonesia."

"Notaris memiliki peran yang penting dalam kegiatan pemberian kredit maupun penyelamatan kredit oleh perbankan walau dengan banyaknya perubahan gaya hidup dan perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 namun kebijakan ini memberikan dampak negatif di berbagai sektor salah satunya perekonomian dalam skala nasional maupun daerah, salah satunya di Kota Jayapura. Sebagai bentuk respon keadaan pandemi, bank umum konvensional di Kota Jayapura melaksanakan restrukturisasi kredit sebagai solusi terhadap terjadinya kemungkinan kredit macet yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 3 (tiga) bank umum konvensional, tesis ini membahas bagaimana akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Bank X, Bank Y, dan Bank Z pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura, mengapa peran Notaris diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada semasa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura dan bagaimanakah pelaksanaan jabatan notaris apabila dilibatkan dalam restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura. Bentuk penelitian tesis ini ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data data sekunder dan data primer yang didapatkan berdasarkan wawancara kepada bank maupun notaris-notaris. Hasil penelitian tesis ini berbentuk deskriptif analitis yang menjelaskan secara menyeluruh, objektif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa terdapat 4 (empat) akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh ketiga bank yaitu adanya perubahan kesepakatan kreditur dan debitur, kekuatan pembuktiannya dibawah tangan, klausula perjanjian yang tidak solutif, dan sulitnya dilakukan pembuktian. Peran Notaris sangat dibutuhkan sebab akan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Apabila dilibatkankan, Notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN dan kode etik.

---

Despite the various changes in lifestyle and economy brought by the Covid-19 Pandemic, notaries play an essential role in lending and credit rescue by banks. The government enacted Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to combat the spread of Covid-19 during the epidemic, but this policy had a detrimental influence on a variety of sectors, including the economy on a national and regional scale, including Jayapura City. As a result of the pandemic, conventional commercial banks in Jayapura City implemented credit restructuring as a way to avoid bad debts caused by the Covid-19 Pandemic. Based on research conducted at three (three) conventional banks, this thesis will discuss how the legal consequences of Bank X, Bank Y, and Bank Z implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, how the role of a Notary is required in implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, and how the position of a Notary is implemented if involved in credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City. This thesis research takes the form of normative juridical research with secondary and primary data. According to the findings of this thesis research, the legal consequences of implementing credit restructuring by Bank X, Bank Y, and Bank Z are changes in creditor and debtor agreements, the strength of the evidence is underhanded, the agreement clauses are not solutive, and it is difficult to prove. The role of a notary is very much needed since it provides legal certainty and protection. If involved, the Notary will continue to carry out his position in accordance with the UUJN and the code of ethics."

"Secara langsung maupun tidak langsung pandemic covid-19 di Indonesia berdampak pada sektor perbankan khususnya dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan penurunan kolelktibilitas kredit debitur. Tujuan dari penellitian ini untuk menganalisis dampak pandemic covid-19 terhadap pertumbuhan kredit di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan menggunakan Pool Data pada periode bulanan yang dimulai sejak Januari 2018 s.d Desember 2022 dengan metode Olrdinary Least Squere (OLS) melalui pendekatan kegagalan kolektibilitas, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, inflasi, lokasi usaha, periode pandemic covid, periode Restrukturisasi kredit, dan PDRB di 9 sektor usaha. Penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan kredit di PT. Bank Nelgara Indonesia di pengaruhi secara negative dan signifikan oleh kegagalan kolektibilitas, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, inflasi pandelmi colvid-19, dan restrukturisasi kredit. Untuk variabel lokasi usaha di pulau jawa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit karena pendudukan Indonesia sebesar 53,11% bertempat tinggal di pulau jawa dan seluruh lokasi perusahaan tumbuh dan berkembang di pulau jawa.

---

Directly or indirectly the covid-19 pandemic in Indonesia has an impact on the banking sector, especially in lending to the public and decreasing debtor credit collectibility. The purpose of this research is to analyze the impact of the covid-19 pandemic on credit growth at PT Bank Negara Indonesia Tbk by using Pool Data in the monthly period starting from January 2018 to December 2022 with the Ordinary Least Squere (OLS) method through the approach of collectibility failure, credit period, credit interest rate, inflation, business location, covid pandemic period, credit restructuring period, and GRDP in 9 business sectors. This study proves that credit growth at PT Bank Nelgara Indonesia is negatively and significantly influenced by collectibility failure, credit period, credit interest rates, inflation pandelmi colvid-19, and credit restructuring. For the business location variable on the island of Java, it has a positive effect on credit growth because 53.11% of Indonesia's population resides on the island of Java and all company locations grow and develop on the island of Java."