Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sarah Lyndiani Hudioro
Tanggung jawab notaris terkait pelanggaran dalam akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuatnya : studi kasus Putusan Nomor 01/Pts/MPW.JKT/V/2009 = Notary's responsibility related to infringements of the power of attorney for sale and the power evacuation agreement that he made : case study of Decision Number 01/Pts/MPW.JKT/2009 / Sarah Lyndiani Hudioro
" ABSTRAK
Akta Notaris pada hakikatnya berfungsi untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Dengan pelanggaran Notaris dalam pengeluaran akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan tanpa adanya akta pengikatan jual beli mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang tidak dibuat sesuai prosedur telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu bentuk pertangungjawaban Notaris adalah dengan pengenaan sanksi administratif. Disamping itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi keperdataan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Nurlailatul Qodriyah
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam E-Commerce Berbentuk User Generated Content (UGC) Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen = Responsibility of Business Actors in E-Commerce in the form of User Generated Content (UGC) After The Issuing of Minister of Communication and Informatics Circular Letter Number 5/2016 Based on Customer Protection Law
" ABSTRAK
Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat dan beragam jenis. Salah satu jenis e-commerce adalah yang berbentuk user generated content. Jenis ecommerce ini seringkali disalahgunakan oleh pedagang yang dapat mengunggah langsung konten/barang dagangannya, sehingga mengakibatkan penyelenggara sistem elektronik turut bertanggungjawab. Menanggapi hal ini pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika mengeluarkan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia sistem elektronik dan pedagang merchant . Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan meninjau kesesuaian ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library