Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek.

---

This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market.

In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators.

The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time."

"Penelitian ini menganalisis tentang preferensi pelaku pasar keuangan terhadap penggunaan instrumen Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo Surat Berharga Syariah Negara dan Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada treasury sembilan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 85,38% market share dari keseluruhan BUS/UUS. Kuesioner terdiri enam dimensi pengukuran, yaitu Likuiditas, Tenor, Pricing, Biaya/Imbalan, Sanksi dan Preferensi lain. Preferensi pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut termasuk rendah karena BUS/UUS relatif tidak memiliki kesulitan likuiditas, Tenor yang kurang variatif, Pricing dan biaya/imbalan yang kurang menarik. Fitur-fitur yang dapat ditambahkan agar instrumen tersebut lebih menarik adalah variasi Tenor, Pricing dan biaya/imbalan. Tesis ini merekomendasikan kepada regulator keuangan syariah (BI/Kementerian Keuangan) untuk mempertimbangkan fitur-fitur tersebut sehingga meningkatkan minat pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut.

---

This research analyzes the preference of Islamic money market players to use instruments of Bank Indonesia Islamic Repo certificate, government sukuk Repo and Reverse Repo of the government sukuk. This is being analyzed since their preferences are quite low. Technically, data and information are collected through questioners to nine Islamic commercial banks (BUS)/Islamic banking windows (UUS) treasuries representing 85,38% of the total Islamic banking market shares. The questioners contain six dimensions, namely liquidity, maturity term, pricing, cost/yield, penalty and other preferences. The preferences of islamic money market players to use those instruments are low because BUS/UUS relatively do not have liquidity problems, maturity term, pricing and cost/yield is quite limited. However, there are some features that can be included to increase the preferences, which are variaties of maturity terms, pricing and cost/yield. Then, the thesis recommends the Islamic finance regulators (BI/Ministry of Finance) to consider those features in order to increase the preferences of Islamic money market players to use those instruments."

"

Skripsi ini menganalisa akuntabilitas hukum dalam pengalihan kepemilikan saham pada transaksi repurchase agreement (repo), dengan fokus khusus pada Putusan Nomor 1491 K/PID.SUS/2016 dan Nomor 1104 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, undang-undang, dan analitis. Bahan hukum primer mencakup dua putusan pengadilan tingkat akhir dan peraturan perundang-undangan terkait, didukung oleh bahan hukum sekunder. Transaksi repo muncul dari perkembangan dinamis di pasar modal. Istilah "repo" dapat berarti perjanjian jual beli dengan janji untuk membeli kembali atau menjual kembali saham pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Variasi pemahaman ini dapat menyebabkan tanggung jawab yang berbeda bagi para pihak yang terlibat. Masalah hukum dalam makalah ini muncul dari dua putusan pengadilan akhir dengan peristiwa hukum yang serupa—transaksi repo saham di mana pembeli mengalihkan saham repo tanpa persetujuan penjual. Dalam Putusan No. 1491/K.Pid.Sus/2016, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana penggelapan. Sebaliknya, Putusan No. 1104/K.Pid.Sus/2017 menghasilkan terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan. Skripsi ini berpendapat bahwa tindakan pembeli yang mengalihkan saham tanpa persetujuan penjual dalam transaksi repo seharusnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak (wanprestasi) daripada tindak pidana. Selain itu, makalah ini menyarankan bahwa penerapan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 dapat secara efektif menangani isu-isu inti dalam kedua kasus tersebut.

 

---

This paper analyzes the legal accountability in the transfer of ownership of shares in repurchase agreement (repo) transactions, specifically focusing on Decision Number 1491 K/PID.SUS/2016 and Number 1104 K/PID.SUS/2017. The research employs normative juridical methods, using case, statute, and analytical approaches. Primary legal materials include the two final court decisions and relevant legislation, supported by secondary legal materials. Repo transactions arise from the dynamic developments in the capital market. The term "repo" can mean a sales agreement with a promise to repurchase or resell shares at a predetermined price and time. This variation in understanding can lead to different responsibilities for the involved parties. The legal issue in this paper stems from two final court decisions with similar legal events—share repo transactions where the buyer transferred the repo shares without the seller's consent. In Decision No. 1491/K.Pid.Sus/2016, the court found the defendant guilty of embezzlement. In contrast, Decision No. 1104/K.Pid.Sus/2017 resulted in the defendant being acquitted of all charges. This paper argues that the buyer's action of transferring shares without the seller's consent in a repo transaction should be classified as a breach of contract (wanprestasi) rather than a criminal act. Additionally, it suggests that the application of OJK Regulation Number 9/POJK.04/2015 can effectively address the core issues in both cases.

 

 

"

"Tesis ini membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi repurchase Agreement (repo) SBSN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SEBI No. 14/32/DPM 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Repo adalah transaksi keuangan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis akad jual beli yang terdapat dalam peraturan tersebut apakah sesuai atau justru bertentangan dengan Hukum Islam, baik dari sifat janji (wa‟d) jual beli SBSN maupun mekanisme penyelesaian transaksi repo SBSN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, fiqh prioritas dan istihsan, penulis menyimpulkan bahwa sifat wa‟d yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum selama bank syariah yang bersangkutan belum melakukan penjualan SBSN pada saat BI membuka waktu lelang repo SBSN. Sehingga kedudukan wa‟d dalam transaksi repo SBSN adalah sebagai syarat untuk melakukan repo SBSN dengan BI. Transaksi repo SBSN tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena akad jual beli yang terdapat dalam transaksi ini hanyalah terminasi yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan surat berharga yang umumnya dipraktekkan oleh perbankan konvensional, di mana penentuan besaran accrued repo dan marjin repo SBSN yang ditentukan dalam peraturan ini masih mengacu kepada sistem bunga yang menjadikan satuan waktu sebagai komponen perhitungan harga.

---

This thesis discusses the contract used in SBSN repurchase agreement (repo SBSN) based on the provisions contained in SEBI No. 14/32/DPM set on November 17, 2012 concerning the Procedures for Syariah Government Securities Repurchase Agreement (Repo SBSN) with Bank Indonesia in the framework of Syariah Open Market Operations. Repo is a financial transaction that is usually practiced by financial market participants to obtain load by pledging securities owned in the form af buying and selling, either in the capital market and money market. The purpose of this study is to analyse the type of purchase contract contained in the regulation is appropriate or even contrary to Islamic law, both from the nature of the promise (wa‟d) in SBSN purchase and settlement mechanism of repo SBSN transaction. This study uses the normative legal research using secondary data were analyzed qualitatively. By using maqashid syariah, fiqh priority, and istihsan approachs, the researcher conclude that the nature of the promise (wa‟d) contained in this regulation is not legally binding as long as Islamic banks in question have not been selling SBSN during opening times for repo SBSN auction. So that the position of wa‟d in repo SBSN transaction is as a requirement to undertake repo SBSN with BI. Repo SBSN transaction can not be regarded as sale and purchase transactions according to Islamic law, because the sale and purchase agreement contained in this transaction only a termination used to present a load with collateral securities that is usually practiced in conventional banking, where the determination of the amount of accrued repo and repo margin determined in this regulation still refers to the concept of interest that include the time as a component unit in calculating the price."

"Pemberlakuan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04.2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan meletakkan fondasi terhadap penyeragaman bentuk transaksi Repo sebagai sebuah perikatan. Peraturan ini mewajibkan adanya perpindahan kepemilikan terhadap efek yang menjadi objek transaksi Repo. Namun, keberlakuan payung hukum untuk transaksi Repo belum sepenuhnya selaras, karena PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia di dalam peraturan operasionalnya masih mengakomodasi tata cara penyelesaian transaksi Repo dengan mekanisme collateralized borrowing dimana efek tetap berada di rekening penjual dijual pada masa berjalannya transaksi. Perbedaan konstruksi perikatan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum kepada keabsahan transaksi dan penentuan pihak mana yang dapat menikmati hak-hak yang melekat dari saham. Penelitian ini turut mengulas tri-party repo salah satu pilar pengembangan infrastruktur pasar modal yang diwacanakan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap mekanisme tri-party repo yang telah berlangsung di Amerika Serikat dan Uni Eropa Peran pihak ketiga dalam tri-party repo ditemukan  tidak hanya berada dalam lingkup keagenan, tetapi juga ada yang merangkap peran sekaligus sebagai kreditur. Perbedaan peran tersebut berhubungan bentuk pertanggung jawaban yang dapat dituntut terhadap pihak ketiga apabila terjadi peristiwa kegagalan. Bentuk pertanggung jawaban pihak ketiga berdiri terpisah dari konsep pertanggung jawaban berupa pemberian ganti kerugian dari pihak penjual dan pembeli sebagai pihak inti transaksi Repo apabila salah satu pihak melakukan kegagalan.

---

The enactment of Financial Services Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines of Repurchase Agreement Transaction for Financial Service Institution has laid out the fundamental basis to uniformise the conceptual legal arrangement of repurchase agreement. The regulation requires total transfer of ownership of securities. However, the legal instrument regulation Repo transaction has not been fully aligned, since Indonesian Central Securities Depository still accomodates the settlement procedures of repo transaction in the sense of collateralized borrowing, whereby securities remain in seller accounts during the life cycle of the transaction. The conceptual differences between legal forms stipulated may have legal implications upon the validity of the transaction itself and the determination of parties who may benefit from the  inherent rights of the shares. The study also examines mechanism of tri-party repo as one of the pillars of capital market infrastructure development initiated by the Finansial Service Institution, through comparative approach of existing tri-party repo mechanism in United States and Europe Union. The role of the third party in a tri-party repo is not found strictly within the scope of agency, yet there is also conccurent role as creditor. The differences between the third party role correlates to the form of liability which can be sought against the third party in the occurence of an event of default. Third party’s liability must be distinguished apart from the liability concept applied for seller and buyer in the form of indemnification once either party commits default."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan laporan keuangan empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Desember 2018-Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan menggunakan program Eviews. Variabel dependen adalah Pembiayaan Murabahah sedangkan variabel independennya adalah NPF, Inflasi, BI7DRR, DPK, FDR dan ROA. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.6218 > 0.05. Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. BI7DRR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.5534 > 0.05. DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0000 < 0.05. ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0014 < 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah dengan nilai probabilitas F Statistik sebesar 0.0000 < 0.05.

---

The data used in this study is quarterly data on the financial statements of fourteen Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period December 2018-December 2020. This study uses the panel data regression method using the Eviews program. The dependent variable is Murabahah Financing while the independent variables are NPF, Inflation, BI7DRR, DPK, FDR and ROA. This study uses panel data regression analysis with a Random Effects Model approach.

The results of this study indicate that partially the NPF variable has no effect on Murabahah financing with a probability p-value of 0.6218 > 0.05. Inflation affects Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. BI7DRR has no effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.5534 > 0.05. DPK has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. FDR has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0000 < 0.05. ROA has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0014 < 0.05. The results showed that the variables of Non Performing Financing (NPF), Inflation, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Return on Assets (ROA) had a significant effect. Simultaneous to the Murabahah Financing variable with a probability value of F Statistics of 0.0000 < 0.05"