Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simanjuntak, Olivia Rachel Anggraeni
Pemeriksaan secara Sederhana dalam Renvoi Prosedur terhadap Perselisihan Pencocokan Piutang pada Perkara Kepailitan : Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst = Simple examination of Renvooi Procedure to Claim Adjustment Dispute in Bankruptcy Case : Study of Verdict Number 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst
" Renvoi prosedur dalam perkara kepailitan merupakan suatu lembaga penyelesaian terhadap perselisihan antara kreditor, debitor pailit, dengan kurator atas daftar piutang yang telah dibuat oleh kurator. Perselisihan ini timbul pada proses pencocokan piutang dan sering terjadi jika kurator menolak suatu nilai atau sifat/peringkat piutang yang telah diajukan oleh kreditor pada masa pengajuan tagihan. Pasal 127 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur bahwa proses pemeriksaan perkara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sultan Bagarsyah
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Renvoi Prosedur No. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby Sebagai Penyelesaian Perselisihan Dalam Kepailitan Pt. Dwipa Indonesia = Juridical Review of the Renvoi Procedure Decision No. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby as a Dispute Resolution in the Bankruptcy of PT Dwipa Indonesia
" Pendanaan perusahaan menggunakan utang dapat berujung kepada financial distress apabila debitor tidak mampu membayar utang sehingga mengakibatkan kepailitan. Agar menghindari perebutan harta debitor dalam hal ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan, diatur prosedur kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Perselisihan utang dalam rapat verifikasi utang kepailitan dapat diselesaikan dengan renvoi prosedur. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai proses kepailitan khususnya prosedur penyelesaian perkara perselisihan jumlah piutang dalam tahap pencocokan piutang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sultan Bagarsyah
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Renvoi Prosedur No. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby Sebagai Penyelesaian Perselisihan Dalam Kepailitan Pt. Dwipa Indonesia = Juridical Review of the Renvoi Procedure Decision No. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby as a Dispute Resolution in the Bankruptcy of PT Dwipa Indonesia
" Pendanaan perusahaan menggunakan utang dapat berujung kepada financial distress apabila debitor tidak mampu membayar utang sehingga mengakibatkan kepailitan. Agar menghindari perebutan harta debitor dalam hal ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan, diatur prosedur kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Perselisihan utang dalam rapat verifikasi utang kepailitan dapat diselesaikan dengan renvoi prosedur. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai proses kepailitan khususnya prosedur penyelesaian perkara perselisihan jumlah piutang dalam tahap pencocokan piutang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sultan Bagarsyah
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Renvoi Prosedur No. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby Sebagai Penyelesaian Perselisihan Dalam Kepailitan Pt. Dwipa Indonesia = Juridical Review of the Renvoi Procedure Decision No. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby as a Dispute Resolution in the Bankruptcy of PT Dwipa Indonesia
" Pendanaan perusahaan menggunakan utang dapat berujung kepada financial distress apabila debitor tidak mampu membayar utang sehingga mengakibatkan kepailitan. Agar menghindari perebutan harta debitor dalam hal ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan, diatur prosedur kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Perselisihan utang dalam rapat verifikasi utang kepailitan dapat diselesaikan dengan renvoi prosedur. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai proses kepailitan khususnya prosedur penyelesaian perkara perselisihan jumlah piutang dalam tahap pencocokan piutang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Aisyah Natasha Afirandini
Pembebanan Bunga Dan Denda Pada Kredit Macet Debitor Pailit Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan No. 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018 = Interest and Penalty Charges on Bad Debt of Bankrupt Debtors in Law Number 37 of 2004: Case Study of Decision 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018
" Bunga dan denda merupakan salah satu aspek yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Eksistensi Putusan 2899 K/Pdt/1994 berakibat adanya multitafsir mengenai pembebanan bunga dan denda dalam hukum kepailitan yang sudah pada pokoknya diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menganalisis bagaimana pembebanan bunga dan denda dalam pernyataan kredit macet debitor pailit dalam kasus PT Mimi Kids Garmindo yang tertuang dalam Putusan 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018 ditinjau dari Undang-Undang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library