Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Iwan
"
Akta notaris dapat dibuat dalam bentuk minuta akta dan akta in originali, yang dibuat oleh notaris (akta relass) atau yang dibuat dihadapan notaris (akta partij). Minuta akta adalah asli akta yang ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris, dan dari minuta akta ini, notaris berwenang untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta atau kutipan akta. Akta in originali adalah asli akta yang diberikan kepada para penghadap dan tidak ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T42850
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Audika Vania Ardini
"
Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kebangkrutan adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas berdasarkan UU. Dalam prosesnya, setelah dinyatakan pailit diadakan rapat verifikasi atau verifikasi piutang, dimana dalam rapat verifikasi, Dalam piutang ada pihak-pihak yang terlibat antara lain kurator, kreditur, debitur pailit dan juga hakim pengawas. Tidak jarang dalam proses ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Reev Larsen Pandoy
"
Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris harus sesuai dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji pembuatan akta wasiat dari sudut pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan yang diangkat, yang terdapat pada Akta Wasiat Nomor 4 yaitu seorang wanita yang di tinggal mati suaminya dan tidak mempunyai anak dalam perkawinan dengan suaminya tersebut ingin membuat wasiat umum yang ditujukan kepada anak-anak dari ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53721
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Olivia Rachel Anggraeni
"
Renvoi prosedur dalam perkara kepailitan merupakan suatu lembaga penyelesaian terhadap perselisihan antara kreditor, debitor pailit, dengan kurator atas daftar piutang yang telah dibuat oleh kurator. Perselisihan ini timbul pada proses pencocokan piutang dan sering terjadi jika kurator menolak suatu nilai atau sifat/peringkat piutang yang telah diajukan oleh kreditor pada masa pengajuan tagihan. Pasal 127 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur bahwa proses pemeriksaan perkara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sultan Bagarsyah
"
Pendanaan perusahaan menggunakan utang dapat berujung kepada financial distress apabila debitor tidak mampu membayar utang sehingga mengakibatkan kepailitan. Agar menghindari perebutan harta debitor dalam hal ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan, diatur prosedur kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Perselisihan utang dalam rapat verifikasi utang kepailitan dapat diselesaikan dengan renvoi prosedur. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai proses kepailitan khususnya prosedur penyelesaian perkara perselisihan jumlah piutang dalam tahap pencocokan piutang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sultan Bagarsyah
"
Pendanaan perusahaan menggunakan utang dapat berujung kepada financial distress apabila debitor tidak mampu membayar utang sehingga mengakibatkan kepailitan. Agar menghindari perebutan harta debitor dalam hal ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan, diatur prosedur kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Perselisihan utang dalam rapat verifikasi utang kepailitan dapat diselesaikan dengan renvoi prosedur. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai proses kepailitan khususnya prosedur penyelesaian perkara perselisihan jumlah piutang dalam tahap pencocokan piutang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sultan Bagarsyah
"
Pendanaan perusahaan menggunakan utang dapat berujung kepada financial distress apabila debitor tidak mampu membayar utang sehingga mengakibatkan kepailitan. Agar menghindari perebutan harta debitor dalam hal ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan, diatur prosedur kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Perselisihan utang dalam rapat verifikasi utang kepailitan dapat diselesaikan dengan renvoi prosedur. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai proses kepailitan khususnya prosedur penyelesaian perkara perselisihan jumlah piutang dalam tahap pencocokan piutang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bima Hendyk Setiawan
"
ABSTRAK
Latar belakang yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah adanya penetapan hakim yang mengesahkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tentang pengesahan renvoi Akta yang direnvoi oleh pejabat yang bukan pembuat Aktanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Keabsahan Renvoi Akta yang dilakukan oleh Pejabat yang bukan pembuat Aktanya dan akibat hukumnya dari Penetapan Pengadilan terhadap Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam Penetapan ...
"
2019
T52733
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Crystal Yoanna
"
Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara dengan salah satu tugasnya untuk membuat akta haruslah membuat akta tersebut secara sempurna, dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta sewa menyewa. Dalam objek penelitian ini akta sewa menyewa dibuat dengan surat kuasa yang mengalami pemunduran tanggal dan kesalahan dalam penerapan renvoi. Kedua hal ini merupakan salah satu pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris. Penelitian ini menyoroti akibat hukum dari ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54281
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Aisyah Natasha Afirandini
"
Bunga dan denda merupakan salah satu aspek yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Eksistensi Putusan 2899 K/Pdt/1994 berakibat adanya multitafsir mengenai pembebanan bunga dan denda dalam hukum kepailitan yang sudah pada pokoknya diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menganalisis bagaimana pembebanan bunga dan denda dalam pernyataan kredit macet debitor pailit dalam kasus PT Mimi Kids Garmindo yang tertuang dalam Putusan 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018 ditinjau dari Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library