Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan untuk diungkapkan olehlembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik terutama bank komersial diIndonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Cakupan studi ini adalah praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), kebijakan alokasi kredit dan investasi berkelanjutan yang disusun oleh bank komersial serta motifdan perilaku bank terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dalam sudut pandang teori new institutional. Analisis konten, tematik, dan konstan komparatif digunakan untuk mengolah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan yang kemudian dikodekan menggunakan program NVIVO 12 Plus. Studi ini membandingkan topik dan tema yang diusung masing-masing bank berdasarkan kategori (BUKU) antara tahun 2017 dan 2019.Praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan oleh bank BUKU 2, 3 dan 4 dengan temuan yang berbeda terutama pada BUKU 2 yang belummelaporkan ke regulator kecuali pada Bank Artha Graha dan Muamalat. Perilakukebijakan penerapan keuangan berkelanjutan terutama dalam alokasi kredit dan investasi mengarahkan bank komersial untuk melakukan tindakan decoupling di awal penerapan Peraturan ini dan menjadi homogen karena adanya mekanisme meniru kebijakan yang telah dijalankan oleh bank pendahulu. Penggunaan teori new intitutional, menunjukkan adanya dominasi material carriers akibat standar operasional yang berlaku di internal bank komersial. Penerapan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 mengarahkan bank komersial di Indonesia cenderung melakukan tindakan decoupling. Meskipun sebagian besar bank komersial telah mematuhi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 penerapan keuangan berkelanjutan masih terbatas dan hanya berfokus pada faktor keuangan, hal ini menunjukkan material carriers dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih mendominasi. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya dominasi logics lain berupa sustainability logics jika fase penerapan yang ditetapkan bank komersial berjalan sesuai dengan rencana RAKB yang disusun.

---

This study aims to analyze the implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017,

which requires sustainability reporting to be disclosed by financial services institutions,

issuers, and public companies, primarily commercial banks in Indonesia, towards

achieving sustainable development goals. This study's scope is the practice of reporting

on the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), policies on credit allocation and

sustainable investment formulated by commercial banks, and banks' motivation and

behavior towards implementing sustainable finance from the point of view of new

institutional theory. The research methods used Content, thematic, and constant

comparative analyses to process secondary data, i.e., the banks' sustainability report, then

coded and compared using NVIVO 12 Plus. This study compared topics and themes

resulting from each Sustainability Reports of the banks on each category (BUKU)

between 2017 and 2019. The Sustainable Financial Action Plan's reporting practice has

been implemented by BUKU 2, 3, and 4 with different findings, especially in BUKU 2,

which has not been reported to the regulator except at Artha Graha and Muamalat bank’s.

A sustainable finance implementation behavior, especially in the allocation of credit and

investment, directs commercial banks to perform decoupling actions at the beginning of

this Regulation and become homogeneous duet o the mechanism of imitating the policies

that have been implemented by the predecessor banks. The use of new institutional theory

indicates the dominance of material carriers in commercial banks' operational standards.

The implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 directs commercial banks

in Indonesia to conduct decoupling practices. Although most commercial banks have

complied with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, the implementation of sustainable

finance is still limited and only focuses on financial factors. The dominance of material

logic shows from 2017 to 2019. However, the possibility of the emergence of other logics'

dominance is still possible, i.e., sustainability logic if commercial banks' implementation

phase runs following the Sustainable Finance Action plan drawn up."

"Indonesia menyepakati The Paris Agreement dengan berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung komitmen Indonesia dengan mengeluarkan POJK51 tentang keuangan berkelanjutan dan mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) mengenai taksonomi hijau. Dalam praktiknya, implementasi keuangan berkelanjutan masih belum efektif dan implementasi taksonomi hijau masih sulit untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau Bank ABC. Bank ABC, yang dijadikan sebagai objek penelitian, merupakan bank KBMI 2 dan bank yang sudah masuk Bursa Saham Indonesia (BEI). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara semi-struktur serta data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan portal berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank ABC telah mengimplementasi keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK51. Sedangkan implementasi taksonomi hijau di Bank ABC masih belum berjalan. Bank ABC tidak memiliki hambatan/kesulitan dalam mengimplementansi keuangan berkelanjutan. Hambatan/kesulitan yang dihadapi oleh Bank ABC dalam mengimplementasi taksonomi hiijau adalah sedikitnya perusahaan yang menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan.

---

Indonesia has agreed to the Paris Agreement by committing to reduce Greenhouse Gases (GHG). The Financial Services Authority (Indonesian: Otoritas Jasa Keuangan; OJK) supports Indonesia's commitment by issuing POJK51 on Sustainable Finance (SF) and the Indonesian Green Taxonomy (IGT). In practice, the implementation of SF is still ineffective, and the implementation of green taxonomy is still difficult. This study aims to analyze the implementation of SF and green taxonomy at Bank ABC. The approach used in this study is a case-study approach. This study uses primary and secondary data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that Bank ABC has implemented SF based on POJK51. While the implementation of green taxonomy at Bank ABC has not yet been implemented, Bank ABC has no obstacles/difficulties in implementing SF. The obstacles/difficulties faced by Bank ABC in implementing green taxonomy are comprised of the small number of companies that implement environmentally friendly operational activities."