Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLingkungan Pondok Sosial (Liposos) Bekasi adalah salah satu proyek pelayanan sosial yang menangani masalah gelandangan dan pengemis melalui metode terpadu yang dikenal dengan sistem Liposos. Berlainan dengan sistem Panti dan Non Panti maka sistem ini mencoba mengatasi masalah gelandangan dan pengemis serta masalah penyandang sosial lain untuk dibina berbagai jenis bimbingan sosial diharapkan dapat berfungsi sosial secara sehingga hasilnya layak dan normatif. Selain itu proyek Liposos juga mempunyai program agar dapat menyalurkan bekas para Keluarga Binaan Sosialnya sektor kerja maupun transmigrasi. (KBS) ke dalam berbagai dengan demikian proyek Liposos berfungsi sebagai lembaga pelayanan sosial yang bersifat rehabilitatif resosialitatif dari Berangkaian paket kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dan mengatasi masalah gelandangan yang bersifat preventif dan represif. Dalam penelitian ini dicoba untuk yang dihadapi Liposos Bekasi, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam resosialisasi gelandangan dan pengemis. dilihat masalahmasalah mengadakan rehabilitasi oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan usaha-usaha dilakukan Liposos Bekasi dan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan lancar tidaknya Liposos dalam mengetahui yang faktormenangani gelandangan-pengemis. Untuk hal tersebut di atas, maka dilakukanlah penelitian yang bersifat deskriptif analitis terhadap 60 orang responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berstruktur dengan probing terhadap responden, dan untuk melengkapi data ini juga di 1 akukan wawancara dengan pengurus Liposos dan para pekerja sosial. penelitian didapat bahwa masalah yang masih Liposos adalah adanya ketergantungan lintas selama ini selalu berkaitan dengan departemen Adanya permintaan Dari hasil dihadapi kerja sektoral yang Transmigrasi dalam transmigrasi dari Departemen Transmigrasi pada hal penyaluran KBS. calon masa bimbingan pendidikan di Liposos membuat dilematis antara terus dilanjutkan masa konsekuensi nanti harus mencari sendiri/menyalurkan ke berbagai sektor kerja ataupun terpaksa harus sesuai dengan motivasi para KBS-nya yang sudah ingin masa suasana yang bimbingan dengan sendiri di salurkan segera diberangkatkan transmigrasi. Secara keseluruhan faktor-faktor yang berhubungan dengan lancar tidaknya Liposos dalam gelandangan dan pengemis serta penyandang masalah pada umumnya sangat untuk menangani lainnya mendukung. Cukup tingginya motivasi responden bertransmigrasi, pandangan responden yang positip terhadap program Liposos, serta adanya penyesuaian diri antara pemahaman dengan tingkah laku ditampilkan dalam berfungsi sosial terhadap sendiri, keluarga dan masyarakat, kecuali yang diri terlihat adanya kekurangkonsistenan terhadap agama, menandakan sebagian besar program dan tujuan Liposos dapati ah di katakan berhasil. begitu pula terhadap sarana dan prasarana pada umumnya responden merasa cukup dan bahkan merasa terpuaskan, kecuali hanya beberapa di antaranya yang merasa kurang, Akhirnya memang disadari untuk mengadakan perubahan sikap mental agar mereka dapat berfungsi sosial secara normatif diperlukan waktu yang tidak sebentar dan berkesinambungan."

"Para Pecandu, korban penyalahgunaan itu sebagai orang sakit dan sebagai koruan, yang perlu di sembahkan dengan memasukkan ke Pusat Rehabilitasi. Apabila masyarakat atau keluarga yang anaknya menjadi pecandu narkoba, agar wajib lapor, maka akan terungkap data riil jumlah penyalahguna, semakin banyak yang melapor dan disembuhkan, maka angka demand akan menurun dan apabila supply temp tinggi, maka harga akan jatuh. Jadi menekan peredaran gelap narkoba diperlukan upaya bersama dalam menekan demand dan supply dengan melalui pemberantasan. Berdasarkan pemilihan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial UPT T & R di tinjau dari reaksi peserta, untuk mengelahui kepuasan residen terhadap program Rehabilitasi Sosial, dengan barlandaskan teori Kirkpatrik dengan menggunakan ana!isis deskriptif berdasarkan data kuantitatif dari para responden. lnstrumen penelitian terdiri atas kuesioner kepuasaan residen terhadap program Rehabilitasi Sosial. Kuesioner berisi 24 item yang disebarluaskan kepada residen di UPT T & R selaku responden penelitian sebanyak 31 orang, basil penilaian responden terbadap. manfuat Pelaksanaan Therapeutic Community di UPT T & R menyatakan setuju dengan skor sebesar 48,4 % dan dapat menyelesaikan pogram Therapeutic Community dengan baik, responden menyatakan setuju sebesar 45,2%.

---

Addicts are the victim of narcotic's abuses as a patient and also victim as well need to be healed through a Rehabilitation canter. When people or family member who is became the drug or narcotics addict being reported. it will be revealed the real data of its abuses. Much more victims being healed, the demand number will decrease and the higher supply can decline the price. So, to reduce the hidden narcotics circulation is need cf massive effort in the eradication of supply and demand as well. This research is focused on the the Effectiveness of social Rehabilitation Program in the Therapy and Rehabilitation Unit of the National Agency of Narcotics (BNN) that reviewed by the end user perspective. Its aims to understand deepen on the residency satisfactory level toward the Socia) rehabilitation Programs based on Kirkpatrik theory. The explanation of the residence opinion on the effectiveness Social Rehabilitation Program is using a descriptive analysis based on quantitative date gathered from the respondent.The findings shows that most respondents are agree with the benefit of Therapeutic Community program with 48,4 percent and those who able to complete well the Therapeutic Community program amount 45.2 percent."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai tahapan proses rehabilitasi sosial AN/ABH. Rehabilitasi sosial AN/ABH dilaksanakan untuk merubah perilaku klien AN/ABH agar dapat kembali berfungsi sosial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi deksriptif di PSMP Handayani. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses rehabilitasi sosial AN/ABH di Panti sosial rehabilitasi, dilaksanankan dalam delapan tahapan proses rehabilitasi, yaitu tahap pendekatanan awal, penerimaan, assesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, bimbingan lanjut, dan terminasi. Dalam pelaksanannya terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses rehabilitasi sosial AB/ABH yang dilakukan oleh PSMP Handayani.

---

This study describes the stages of the implementation process of social rehabilitation of juvenile delinquents and children in conflict with the law. Social rehabilitation carried out to change the behavior of the client. The method used was qualitative research methods with descriptive studies in PSMP Handyani. The results showed that social rehabilitation at the center of social rehabilitation, divided into eight phases of the rehabilitation process, the initial approach phase, admission, assessment, planning, intervention, implementation of interventions, resocialization, further guidance, and termination. In its implementation there are factors inhibiting and supporting the social rehabilitation process conducted."

"[Tesis ini membahas upaya Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi DKI Jakarta pada Panti Sosial Bina Insani Bangun Daya (PSBI BD) 2 Cipayung, Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sosial di PSBI BD 2 Cipayung belum maksimal sehingga gelandangan dan pengemis di Provinsi DKI Jakarta cenderung kembali ke jalan setelahmendapatkan pembinaan dalam panti. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan panti khsusus rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, memberikan sanksi tegas bagi gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan dan meningkatkan SDM petugas panti dari segi kualitas maupun kuantitas.

---

This thesis examines the social rehabilitation efforts in handling the homeless and beggars in Jakarta at Panti sosial Bina Insani (PSBI BD 2) Cipayung. Researcher conducting a qualitative descriptive on this study.The findings from this research show that social rehabilitation efforts in homeshelter is not maximized so that the homeless people and beggars in Jakarta tends to return to the street after getting coaching in this homeshalter. This research provide a recommendation to the government to provide a homeshalter which focused for homeless and beggars social rehabilitation, give strict punishment to the homeless and beggars who are back on the street and increases quality and quantity of human resources servant;This thesis examines the social rehabilitation efforts in handling the homeless and beggars in Jakarta at Panti sosial Bina Insani (PSBI BD 2) Cipayung.

Researcher conducting a qualitative descriptive on this study.The findings from this research show that social rehabilitation efforts in homeshelter is not maximized so that the homeless people and beggars in Jakarta tends to return to the street after getting coaching in this homeshalter. This research provide a

recommendation to the government to provide a homeshalter which focused for homeless and beggars social rehabilitation, give strict punishment to the homeless and beggars who are back on the street and increases quality and quantity of human resources servant., This thesis examines the social rehabilitation efforts in handling the homeless and

beggars in Jakarta at Panti sosial Bina Insani (PSBI BD 2) Cipayung.

Researcher conducting a qualitative descriptive on this study.The findings from

this research show that social rehabilitation efforts in homeshelter is not

maximized so that the homeless people and beggars in Jakarta tends to return to

the street after getting coaching in this homeshalter. This research provide a

recommendation to the government to provide a homeshalter which focused for

homeless and beggars social rehabilitation, give strict punishment to the homeless

and beggars who are back on the street and increases quality and quantity of

human resources servant]"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak berkonflik hukum (ABH) di BRSAMPK Rumbai. Penerima manfaat dari program ini adalah ABH yang dirujuk oleh LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak) untuk menjalani proses rehabilitasi sosial sebelum dikembalikan pada keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan partisipan sejumlah 23 orang melalui teknik Snowball dan Purposive Sampling yang meliputi ABH dan keluarga/kerabatnya serta tenaga kerja Pekerja Sosial, Psikolog dan pengasuh di  BRSAMPK Rumbai. Berdasarkan logical model evaluation, standar lembaga dan standar internasional, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa indikator fasilitas dan penerima manfaat pada tahap input dinilai baik dan sesuai dengan ketentuan. Namun, hal yang paling penting untuk dikaji ulang diantaranya terdapat pada indikator sumber dana dan sumber daya manusia yang tersedia. Dalam tahap proses, meskipun bimbingan dan pelatihan diberikan secara kondisional, program ini menunjukkan hasil yang baik bagi ABH. Akan tetapi, proses resosialisasi, reintegrasi, bimbingan lanjut, monitoring dan evaluasi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program berikutnya. Dalam tahap output, indikator capaian memenuhi kriteria lembaga. Namun, pelaksanaan terminasi pada tahap ini dianggap terlalu dini sehingga sikap konstruktif dan perilaku produktif yang menjadi tolak ukur standar internasional tidak dapat dikontrol oleh lembaga. Lebih jauh, meskipun tidak ada intervensi atau pengawasan lebih jauh dari pihak balai bagi para ABH yang sudah kembali kepada keluarga dan masyarakat, indikator capaian pada tahap outcome tetap terpenuhi dengan baik. Pada kenyataannya, ABH membutuhkan dukungan dari lembaga untuk mendapatkan akses sumber daya dan sistem sumber yang tersedia agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan lebih produktif dalam lingkungan masyarakat sebagaimana yang disyaratkan oleh standar internasional. 

---

This study aims to evaluate the implementation of social rehabilitation programme for children in conflict with law in BRSAMPK Rumbai. Children in conflict with law, who are referred by Youth Detention Centre or LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak), are the main service users of this programme. This programme aimed at involving The children in the rehabilitation process, which is important to put children in conflict with law back in the society. This study employed a qualitative descriptive approach. Qualitative data were obtained with a purposive and snowball sample of 23 participants, including the children in conflict with law, their family, as well as social workers, psychologists and carers working in BRSAMPK Rumbai. In regard to the logical model evaluation, with both the institution and international standards, the findings deriving from this study reveal that this programme has met the indicators of facilities and service users well at the input stage. The indicators of financial and human resources, however, need to be further considered and reviewed. Although supervision and training were provided conditionally at the process stage, this programme resulted in an expected outcome for the service users. Having said that, this study suggests that BRSAMPK Rumbai needs to pay more attention to the process of resocialization, reintegration, supervision, monitoring, and evaluation. In terms of the output stage, the achievement indicator has met the institution criteria, but still the termination process in this stage was being considered an early termination, resulting in constructive and productive attitudes of international standards cannot be controlled by the institution. Although there is no further intervention and monitoring programme from the BRSAMPK Rumbai after the service users returned to their families and society, the achievement indicators at the outcome stage achieved and remained well met. It is believed that children in conflict with law need support to access resources and any resource system to be able and be more productive in carrying out their roles and functions in the society as suggested by the international standards. "

"

Prostitusi merupakan permasalahan yang pelik di Indonesia. Di Indonesia, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan prostitusi selalu dikaitkan dengan isu moral dan agama. Padahal seyogianya, prostitusi juga melibatkan pekerja seks sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, karena perempuan rentan dalam prostitusi. Kebijakan rehabilitasi sosial merupakan kebijakan yang muncul lebih atas dasar agama dan moralitas ketimbang perlindungan bagi perempuan. Dalam penelitian ini, pembahasan mencakup ditelaahnya prostitusi dalam segi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan ruang bagi suara perempuan pekerja seks yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Hal ini untuk melihat dan pada akhirnya mengambil kesimpulan tepat atau tidak tepatnya kebijakan rehabilitasi sosial yang berlaku sekarang untuk menanggulangi prostitusi. Adapun konsep yang digunakan adalah feminist jurisprudence, khususnya sexual dominance model. Metode penelitian adalah yuridis-empiris. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa rehabilitasi sosial bukan merupakan kebijakan yang tepat baik untuk menanggulangi atau menghapuskan prostitusi, maupun untuk menjaga ketertiban umum.

---

Prostitution is a complex problem in Indonesia. In Indonesia, regulations and policies relating to prostitution are always associated with moral and religious issues. Yet in fact, prostitution should also involve sex workers as stakeholders in policy making, because women are vulnerable in prostitution. Social rehabilitation policy is a policy that appears more on the basis of religion and morality than protection for women. In this study, the discussion includes the study of prostitution in terms of laws and regulations. The research also provides space for the voices of women sex workers who are undergoing social rehabilitation. This is to see and finally draw conclusions about the right or inaccurate social rehabilitation policies that apply now to tackle prostitution. The concept used is feminist jurisprudence, specifically the sexual dominance model. The research method is juridist-empiric. The results obtained from the writing of this thesis are that social rehabilitation is not an appropriate policy either to tackle or eliminate prostitution, or to maintain public order.

"

"[ABSTRAKPenelitian membahas implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandangdisabilitas mental melalui UILS di Tebet, Jakarta. Metode penelitian ini adalahkualitatif, dengan fokus penelitian pada proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagipenyandang disabilitas mental, peran stakeholder dalam pelaksanaan UILS, sertamengetahui tantangan dalam pelaksanaannya. Informan kunci sebanyak 14 orangyang merupakan berbagai perwakilan dari pemerintah, penyelenggara pelayanan,dan PDM penerima manfaat, dengan berbagai variasi latar belakang gangguan.Hasil penelitian menunjukan bahwa rehabilitasi melalui UILS dapat berjalandengan baik dan memberikan manfaat terhadap penyandang disabilitas mental dankeluarga, namun kualitasnya perlu dikembangkan. Kekuatan terletak padakerjasama dan koordinasi antar stakeholder. Tantangan dalam pengembangannyamenyangkut sumber daya SDM pelaksana, informasi, dan jaringan.

---

ABSTRACTThis research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking., This research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking.]"

"Tesis ini membahas tentang evaluasi program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah mix-methods research dengan penekanan pada evaluasi berorietasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kenyataan itu terjadi karena adanya instrumen penilaian program yang berbeda dengan pedoman rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan juga dukungan Kementerian Sosial yang belum maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana atau pendanaan, tetapi juga pedoman atau petujuk teknis program yang jelas dan konsisten antara konten yang satu dengan konten yang lainnya.

---

This thesis discusses about the Implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta. The study used a mix methods research with emphasis on goal oriented evaluation. The results showed that the implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta is not conducted as the aims. It is happened because of the different assessment instrument program with the program theory and also support of Social Affairs is not maximized. Therefore, the Ministry of Social Affairs should give maximum support, not only in the form of infrastructure or funding, but also the guiding or technical guidelines of program clearly and consistently between the content and the other content."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial bagi penderita cacat tubuh dalam membantu kemandirian dan bimbingan social melalui ketrampilan kerja agar penderita cacat tubuh berkehidupan baik dimasyarakat maupun keluarga menjadi seajahtera...."