Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Dewi Fitriani
"
Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Pada kenyataannya pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kotamadya Depok melalui proyek ajudikasi ini banyak mengalami kendala dari para pemegang hak atas tanah yang tidak bersedia tanahnya didaftarkan melalui ajudikasi. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19853
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Hadiwidjayanti
"
Jaminan hukum kepemilikan tanah dapat diwujudkan dengan penerbitan sertifikat tanah, salah satunya melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Timbulnya pajak terhutang saat peralihan hak yang tidak diketahui oleh para peserta membuat terhambatnya proses PTSL. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) penerapan ketentuan peraturan perpajakan terhadap transaksi yang diakui sebagai dasar peralihan pada sertipikat melalui proses PTSL dan (2) jaminan hukum sertipikat yang telah terbit melalui proses PTSL yang masih tercatat terhutang pajak PPh ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hutagalung, Arie Sukanti
Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
346.04 HUT p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Pety Fatimah
"
Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, hal ini terlihat dengan dihasilkannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat yang merupakan satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang diakui Undang-Undang. Dengan diberlakukan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif banyak menimbulkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19295
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adi Kurniawan
"
Pendaftaran tanah di Indonesia jika dilihat dalam penerapan sistem publikasinya tidak memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Diberikannya sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya kesempatan untuk diajukan keberatan atau gugatan terhadap terbitnya sertipikat. Tidak adanya jaminan atas kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, menyebabkan data yang disajikan dalam buku tanah ...
"
2018
T52650
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elina Kartini
"
Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Pendaftaran jual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada sertipikat, pembeli dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Memperluas pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada buku tanah, masyarakat umum akan mengetahui peristiwa jual beli tersebut. Pentingnya pendaftaran jual beli membuat PPAT sebagai pejabat yang diangkat oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25997
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tubagus Muhammad Sulaiman
"
ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38713
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Valeri Allen Ghazian Soekarno
"
Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan perbuatan melawan hukum diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai pelanggaran hak atas tanah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai jual-beli tanah dan bangunan secara lisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pokok Agraria. Kedua, pembahasan mengenai pengaturan daluarsa suatu gugatan yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketiga, pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus Basilius Taroreh melawan Leonard A.J. Kaligis. Aspek perbuatan melawan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56688
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Najiana Daroini
"
ABSTRAK
Dewasa ini konflik pertanahan beragam jenisnya, salah satunya adalah dalam hal pendaftaran jual beli tanah. Persyaratan pendaftaran jual beli tanah berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengharuskan adanya akta yang dibuat oleh PPAT. Namun pada praktiknya masih banyak terjadi di masyarakat bahwa dalam proses jual beli tidak menggunakan akta PPAT. Dalam ayat 2 Pasal 37 tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ada akta PPAT, Kepala Kantor Pertanahan setempat diberikan kewenangan ...
"
2017
S69659
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
