Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suplemen kesehatan dapat mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain baik dari tumbuhan atau bukan tumbuhan. Suplemen Kesehatan dapat sampai kepada konsumen melalui berbagai bentuk komunikasi, salah satunya adalah iklan dalam media cetak, elektronik, dan iklan luar griya. Iklan bersifat persuasif dan berfungsi untuk menarik konsumen untuk membeli dan menggunakan suatu produk yang ditampilkan. Agar informasi dalam iklan suplemen kesehatan yang diperoleh konsumen merupakan informasi yang utuh atau objektif, lengkap, tidak berlebihan, dan tidak menyesatkan publik, maka perlu pengawasan oleh BPOM. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa registrasi pengajuan iklan ke BPOM secara online melalui aplikasi SIREKA (Sistem Informasi Registrasi Iklan). Suplemen kesehatan dapat diiklankan apabila telah memiliki izin edar dan telah memperoleh surat persetujuan iklan dari Kepala BPOM. Oleh karena itu, diharapkan informasi dalam iklan suplemen kesehatan yang sampai kepada konsumen merupakan informasi yang telah memenuhi persyaratan.

---

Health supplements contains of vitamins, minerals, amino acids and/or other ingredients, either from plants or non-plants. Health Supplements can reach consumers through various forms of communication, one of which are advertisements in printed media, electronic, and any kind of advertisements. Advertising is persuasive and aim to attract consumers to buy and use the product that is displayed. In order to advertise of health supplements, information should be complete, not excessive, and does not mislead the public, so it is necessary to supervise by BPOM. The form of supervision conducted registering advertisement to BPOM by online through the SIREKA application (Advertising Registration Information System). Health supplements can be advertised if they have already a marketing authorization and have obtained an advertising approval letter from the Head of BPOM. Therefore, information in health supplement advertisements that has met the requirements are expected to be read by consumers."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi registrasi obat Impor yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120 Tahun 2008 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 dimana terdapat regulasi baru mengenai subjek pemohon dan ketentuan mengenai pengalihan teknologi Subjek pemohon hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi dan harus memuat ketentuan mengenai alih teknologi dalam waktu lima tahun Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai implementasi yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan ini Hasil penelitian menyarankan bahwa pengaturan mengenai alih teknologi harus dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang memuat tentang prosedur dan ketentuan mengenai alih teknologi.

---

This thesis discusses about the implementation of Imported Drug Registration Based on Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1120 Year 2008 juncto Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1010 Year 2008 Regarding Drug Registration that there are new regulation about subject of the applicant and regulation about transfer technology Subject of the applicant must from pharmaceutical industry and must contain provisions on transfer technology within five years This research describe with description method about adjustment of this regulation by PT XYZ This research result suggested that the regulation about transfer technology needs to be clarified through the implementation regulation that contains provisions regarding procedures and technology transfer."

"Latar Belakang Setiap perencanaan pembangunan baik fisik maupun non-fisik ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, oleh sebab itu kebutuhan informasi yang berkaitan dengan jumlah dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya sangat penting artinya untuk perencanaan pembangunan. Semakin baik informasi tersebut, semakin baik pula perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Informasi yang baik merupakan informasi yang tepat, relevan, akurat, tersedia secara cepat dan murah. Selama ini di Indonesia, data kependudukan yang digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan diperoleh dari data sensus maupun survei penduduk yang dilakukan oleh BPS. Walaupun cakupannya luas yaitu seluruh negara tetapi data tersebut hanya dapat disajikan paling rendah sampai pada tingkat propinsi saja. Selain itu data ini jugs hanya dapat disajikan untuk satu titik waktu tertentu saja yaitu pada tahun berakhiran 0 yaitu sensus penduduk atau berakhiran 5 yaitu survei antar sensus penduduk, dengan kata lain data penduduk tersedia setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian untuk perencanaan pembangunan yang bersifat regionalllokal dan untuk jangka waktu yang lebih pendek, data hasil sensus maupun survei tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menyebabkan perlunya ada sumber data yang lain, yang dapat memenuhi kebutuhan di tingkat regional/lokal dan berjangka waktu pendek (tahunan misalnya)."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem administrasi pajak dalam program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Implementasi kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dari pihak pelaksana. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, dan Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif.

---

This study is discussed regarding the policy and tax administration systems in the Re-Registration Program of Taxable Person. This policy was carried out by the government to increase state revenues from the VAT sector, where the results of re-registration process may be known to any entrepreneur who is actually a Taxable Person who shall perform collection of VAT and any taxpayer who is not obliged to do the VAT collection. The purpose of this study was to describe the policy background, policy implementation, and obstacle factors in the implementation of the policy. This study used descriptive-qualitative approach.

The results of this study are known to be the background of this policy issuance is due to the low level of compliance from Taxable Person that registered, non optimal state revenues from the VAT sector, as well as to test the fulfillment of subjective and objective from taxable Person. Implementation of this policy is going smooth, although there are problems that considered to make this policy less effective running related to the limitations of the human resources practicioner. The results of this study suggest that enhancing the service to be held that the taxpayer may be done through counseling, education, and government can increase the quantity of human resources accompanied with good quality to support the implementation of a policy to work effectively."

"Kanker serviks di Indonesia berdasarkan keganasan pada jenis kelamin wanita, menempati urutan ke 2 dengan prevalensi sebesar 14,4 dan angka mortalitas sebesar 10,3. Dari sisi pembiayaan, pengobatan kanker menempati urutan kedua besar anggaran yang di keluarkan oleh BPJS Kesehatan. Data registrasi kanker sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan membuat kebijakan yang tepat guna di rumah sakit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kanker. Hospital Based Cancer Registry HBCR merupakan suatu sistem registrasi kanker yang dilakukan di rumah sakit yang dapat menyediakan informasi mengenai informasi umum dari pasien kanker, pengobatan serta hasil dari pengobatan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh profil kanker serviks di RSCM tahun 2013 berdasarkan data hospital based cancer registry. Penelitian dilakukan dengan mengekstraksi data epidemiologi dan data tumor serviks dari HBCR RSCM tahun 2013 yang kemudian dilakukan analisa deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kanker serviks menempati urutan kedua terbanyak dari seluruh keganasan di RSCM 12 ,n= 678, dengan domisili sebagian besar berasal dari luar DKI Jakarta 52,8, n = 358. Usia rata-rata terjadinya kanker serviks adalah 49,48 tahun, tersering terjadi pada rentang usia 45-49 tahun. Dari sisi histopatologi, karsinoma sel skuamosa merupakan jenis histopatologi pada kanker serviks yang paling banyak dijumpai 74,2, n = 447. Tindakan operasi merupakan jenis tindakan yang paling banyak dilakukan pada kanker serviks stadium dini 83,3, n=25, sedangkan tindakan radiasi paling banyak dilakukan pada kanker serviks stadium lokal lanjut 79,9, n=273 .

---

Cervical cancer ranks at the second place based on the malignancy among female sex in Indonesia with a prevalence of 14.4 and a mortality rate of 10.3. From a financial perspective, the treatment of cancer ranks second big budget expended by the Indonesian national health insurance. Cancer registration data are needed to evaluate and make appropriate policy in hospitals in order to improve the quality of cancer services. Hospital Based Cancer Registry HBCR is a system of cancer registration in a hospital that can provide information about the general information of cancer patients, treatment, and outcome of treatment. This study was conducted to obtain the profile of cervical cancer in the RSCM in 2013 based on data from RSCM hospital based cancer registry. The study was conducted by extracting the epidemiological data and cervical tumor data from HBCR RSCM in 2013 which was then analyzed descriptively.

The result showed that cervical cancer ranks at the second place from all the malignancy at RSCM 12, n 678, with domicile mostly come from outside Jakarta 52.8, n 358. The average age of cervical cancer was 49.48 years, the most common occurs in the age range 45 49 years. In terms of histopathology, squamous cell carcinoma is the most prevalence type of histopathology of cervical cancer 74.2, n 447. The surgery is a type of action that done for early stage cervical cancer 83,3, n 25, whereas the action of radiation are mostly done in locally advanced cervical cancer 79,9, n 273."

"ABSTRAKPraktik Kerja Profesi Apoteker di PT Johnson Johnson Indonesia bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker mengetahui dan memahami tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker di bagian regulatory affairs suatu industri farmasi. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Profesi juga memfasilitasi mahasiswa dalam memahami gambaran nyata permasalahan kefarmasian di industri farmasi, khususnya pada bagian regulatory affairs. Tugas khusus yang diberikan berjudul Kajian Implementasi Perkembangan Perubahan Peraturan Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat terhadap Pelaksanaan Registrasi Variasi Minor Dengan Notifikasi. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui dampak dan perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan registrasi obat antara peraturan terbaru dengan peraturan terdahulu serta membuat dokumen registrasi untuk Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi.

---

ABSTRACTInternship at PT Johnson Johnson Indonesia aims to make the pharmacist 39 s professional students know and understand the duties, roles and responsibilities of the pharmacist in the regulatory affairs section of a pharmaceutical industry. In addition, internship also facilitates students to understand the real picture of pharmaceutical problems in the pharmaceutical industry, especially in the regulatory affairs section. Specific assignment given is entitled Implementation Study of Development and Change of Regulation of Criteria and Procedure of Drug rsquo s Registration to Registration of Variation Minor with Notification. The purpose of this particular assignment is to examine the impacts and differences in the provisions of drug regulatory legislation between the latest regulations with the previous regulation and to make registration documents for Minor Variation Registration with Notifications."

"Profesi Apoteker berperan penting dalam menjaga khasiat, keamanan dan mutu obat yang beredar di masyarakat. Kegiatan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di PT Johnson & Johnson Indonesia bertujuan agar mahasiswa calon apoteker dapat mengerti peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi tersebut. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi terutama di bagian Regulatory Affair, memahami registrasi obat secara keseluruhan, khususnya pada registrasi variasi dan registrasi ulang, dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Registrasi obat terdiri dari registrasi baru, registrasi variasi dan registrasi ulang, dimana pengajuan registrasi dilakukan dengan menyusun dossier registrasi yang diserahkan ke BPOM untuk dievaluasi. Permasalahan pekerjaan kefarmasian yang dialami Regulatory Affair adalah seringkali terdapat ketidak sesuaian dokumen yang diberikan oleh pembuat dokumen dengan persyaratan dokumen yang dibutuhkan BPOM. Tugas khusus yang diberikan saat Praktek Kerja Profesi di Industri Farmasi adalah Kajian Kelengkapan Dossier Registrasi Obat dari Global Regulatory Affair Johnson & Johnson terhadap Ketentuan Kelengkapan Dokumen Registrasi Obat di Indonesia. Tugas khusus ini memiliki tujuan agar mahasiswa dapat menghitung persentase ketidaklengkapan dossier registrasi yang diberikan Global RA kepada Lokal RA, serta melakukan analisis penyebab ketidaklengkapan dossier tersebut.

---

Pharmacists profession plays an important role in maintaining efficacy, safety and quality of medicines that circulating in community. Professional Internship Programs that held in PT Johnson & Johnson Indonesia aims that pharmacists can understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in pharmaceutical industry. In addition, students are expected to have the insight, knowledge, skills and practical experience to do the work of pharmacy in pharmaceutical industry, especially in Regulatory Affair, understanding drug registration, particularly on the registration variations and re-registration, and have a real picture of the work pharmacy problems in the pharmaceutical industry. Drug registration consists of a new registration, registration variations and re-registration, which submitted for registration by drafting a registration dossier to BPOM to be evaluated. Problems in Regulatory Affair is theres often a discrepancy documents provided by author of the document with BPOMs required paperwork. Special assignment given at the Professional Internship Programs is the Study of Drug Registration Dossier completeness of Global Regulatory Affair Johnson & Johnson against Drug Registration Document Completion Conditions in Indonesia. The purpose of this special assignment to allow students calculate incompleteness percentage of registration dossier given from Global RA to Local RA, and analyze the cause of dossier incompletenes."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen krisis Public Relations yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar dengan periode penelitian bulan Oktober hingga November 2017. Hoaks yang tersebar diantaranya adalah tentang akan adanya penyalahgunaan data, penggunaan nama ibu kandung saat registrasi, dan mempunyai tujuan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen krisis yang dilakukan Kemkominfo dalam menyikapi berita bohong yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah Kemkominfo bersikap aktif dalam menangani krisis karena mereka langsung melakukan diskusi dengan pihak yang terkait dan langsung klarifikasi melalui berbagai media. Lalu, humas Kemkominfo belum sepenuhnya melaksanakan konsep-konsep teoritis dalam menangani krisis seperti tidak membuat batasan isu beserta dampaknya dan tidak memposisikan citra perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about Public Relations crisis management strategy which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy with a research period from October until November 2017. The hoaxes are about data misuse, use of biological mothers name when registering the cards, and have political goals. The goal of this research is to analyze the Public Relations crisis management strategies which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy. This research uses qualitative and descriptive approach. This research found that the Ministry of Communication and Information were active in handling the crisis because they immediately held discussions with the parties concerned and do clarification through various media. Then, Public Relations of Ministry Communication and Information has not fully implemented theoretical concepts in dealing with crises such as limit the issues and impacts, and not positioning the company image. "

"Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi berupa layanan suara, internet, dan komunikasi data berdampak kepada peningkatan kebutuhan akan layanan seluler. Selain digunakan untuk hal-hal yang positif bagi kehidupan masyarakat, layanan seluler juga menjadi sarana untuk melakukan tindak kejahatan seperti terorisme, penyebaran berita bohong, penipuan, dan kejahatan lainnya. Permasalahan ini tentunya harus segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka menjaga keamanan negara serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan menggunakan sarana jaringan bergerak seluler. Dalam penelitian ini akan dilakukan proses evaluasi kondisi fraud SIMbox pasca penerapan kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar di Indonesia. Dalam melakukan analisa dampak kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar terhadap fraud SIMbox, digunakan analisa statistik Korelasi Pearson Product Moment. Dari hasil analisa akan diketahui sejauh mana kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar berdampak kepada berkurangnya penyalahgunaan sim card seluler prabayar dalam hal ini fraud SIMbox. Untuk melengkapi hasil analisis dilakukan dengan benchmarking dengan regulasi registrasi pelanggan seluler prabayar di negara Malaysia dan Singapura. Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa kebijakan registrasi prabayar memiliki korelasi yang signifikan terhadap kejahatan fraud SIMbox, kebijakan ini memberikan kontribusi sebesar 29,38% terhadap turunnya aktivitas fraud SIMbox. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, regulasi registrasi pelanggan seluler prabayar harus segera direvisi untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi.

---

Increasing public demand for telecommunication services consist of voice, internet and data communication services related to the increased need for cellular services. Besides being used for positive activities, cellular services are also a means to commit a crime such as terrorism, spreading hoax, fraud, and other crimes. This problem must be immediately resolved by policy makers in order to protect the public from crime act using cellular mobile networks. In this research the SIMbox fraud case evaluation process will be carried out after the implementation of the prepaid cellular customer registration policy in Indonesia. In analyzing the impact of prepaid cellular customer registration policy on SIMbox fraud, Pearson Product Moment Correlation statistical analysis is used. From the results of the analysis will be known how the regulation of prepaid cellular customer registration has an impact on the reduction of misuse of prepaid cellular sim cards in this case SIMbox fraud. To complete the results of the analysis are conducted by benchmarking with the regulation of prepaid cellular customer registration in Malaysia and Singapore. The results of this study concluded that the prepaid registration policy has a significant correlation to SIMbox fraud crime, this policy contributed 29.38% to the decreased SIMbox fraud activity. From the results of evaluations that have been made, the prepaid cellular customer registration regulations must be immediately revised to improve the security and comfort of the public in using telecommunications services."

"Makalah ilmiah akhir ini membahas fetisisasi tradisi yang saya alami berdasarkan pada pengalaman saya sebagai fasilitator di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat (indigenous people). Tulisan ini ditujukan sebagai bentuk kontribusi saya dalam menyajikan narasi terkait implikasi fetisisasi tradisi dalam konteks mencari keaslian masyarakat adat di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah adat yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Temuan analisis memperlihatkan fetisisasi tradisi terjadi ketika saya ikut berpartisipasi secara langsung dalam menjalankan rangkaian proses yang terdiri dari registrasi, verifikasi, dan validasi untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat berdasarkan pada prosedur BRWA.

---

This final scientific paper discusses the fetishization of tradition that I have experienced based on my experience as a facilitator at Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) in efforts to recognize and protect the rights of indigenous people. This paper is intended as a form of my contribution in presenting a narrative related to the implications of the fetishization of tradition in the context of seeking the authenticity of indigenous people in Indonesia, especially in several indigenous territories located in Central Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan Provinces. The findings of the analysis show that the fetishization of tradition occurred when I directly participated in carrying out a series of processes consisting of registration, verification, and validation to fight for the recognition and protection of the existence of indigenous people based on BRWA procedures."