Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi dan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2001, muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru (baik Propinsi, maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota) yang terlepas dari induknya. Keinginan masyarakat diberbagai daerah untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah otonom itu antara lain juga disebabkan karena UU No. 22/1999 tidak lagi mengenal adanya Kota Administratif (Kotif), namun hanya daerah Propinsi, Kabupaten dan Daerah Kota. Kebijakan Pemerintah tersebut tentu saja di respon oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Kota Administratif Pagar Alam. Apabila Kotif Pagar Alam tidak mengajukan peningkatan status untuk menjadi Daerah Kota Pagar Alam, maka harus kembali menjadi Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lahat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan status wilayah administrasi di Kota Pagar Alam dan proses peningkatan status wilayah administrasi di Kota Pagar Alam.Permasalahan penelitian dirumuskan dengan 2 pertanyaan penelitian yaitu : " Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan Daerah Kota Pagar Alam ? ? dan Bagaimana Proses pembentukan Daerah Kota Pagar Alam dilakukan ? ".Untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, Tahapan pertama adalah wawancara mendalam dan observasi dan tahapan kedua adalah kajian dokumentasi dan kepustakaan.Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif sehingga terhadap data-data statistik yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai pendukung analisa.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai dasar analisis. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi data), Data Organization (Pengorganisasian data) dan Interpretation (Interpretasi atau Penafsiran) serta didukung oleh ketentuan dari PP No 129 Tahun 2000. Kelayakan untuk menjadi daerah Kota dilihat dari 7 kriteria yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Dari perhitungan diperoleh bahwa jumlah skor minimal kelulusan adalah 2280.Peningkatan Status Wilayah Administrasi diidentifikasi dengan beberapa indikator yaitu Kontribusi PDS terhadap Pengeluaran Rutin, PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kondisi SDA, Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Pendidikan dan Kesehatan, Transportasi dan Komunikasi, Sarana Pariwisata, Ketenagakerjaan, sarana tempat peribadatan, Sarana kegiatan institusi, sarana olah raga, jumlah penduduk, luas wilayah, mata pencaharian, penataan wilayah Kota, keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana pemerintahan dan rentang kendali.Dari Hasil Analisa diperoleh kesimpulan bahwa Kotif Pagar Alam Layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Kota, karena total skor dari beberapa indikator pada Calon Kota Pagar Alam adalah sebesar 2735, atau lebih besar dari jumlah skor minimal yang dipersyaratkan sebesar 2280.Sedangkan skor total Kabupaten Induk adalah sebesar 2640. Skor tersebut meskipun masih lebih rendah dari skor total Calon Kota Pagar Alam, namun bila dibandingkan dengan total skor minimal juga masih lebih besar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya daerah Kota Pagar Alam tidak terlalu mengganggu pertumbuhan Kabupaten induknya. Dari analisa ini dapat dijelaskan juga bahwa penulis menganalisa kelemahan dari Peraturan Pemerintah ini.Rekomendasi hasil analisa adalah bahwa Kotif Pagar Alam telah menjadi daerah Kota, perlu memperhatikan Kabupaten Induknya agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin besar, mengingat hasil kajian menunjukan bahwa skor daerah Kota lebih besar dari Kabupaten Induk. Padahal jumlah penduduk dan Kecamatan lebih besar di daerah Kabupaten Induk."

"Kehumasan bagi suatu organisasi merupakan suatu yang penting dan harus ada secara fungsional. Bagi organisasi pemerintah saat ini kehumasan merupakan suatu pembicaraan yang hangat yang terlihat dari diadakannya berbagai seminar dan diskusi dengan tema kehumasan pemerintah. Salah satu fungsi bagian humas pemerintah yang terpenting adalah media relations karena tujuan utama organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan dalam pemberian pelayanan informasi terhadap masyarakat pemerintah membutuhkan media massa, terutama media cetak. Sebagai organisasi pemerintah, pelaksanaan media relations tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang merupakan acauan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di Indonesia.Dalam tesis ini yang dijadikan unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis penyelenggaraan media relations yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Agam terhadap media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan selama 32 hari semenjak tangal 18 Februari sampai dengan 22 Maret 2005 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah depth interview dan telaah dokumen dengan menggunakan instrumen penelitian berupa panduan wawancara.Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa media relations Pemerintah Kabupaten Agam sudah berhasil yang terlihat dari terbangunnya suatu hubungan kemitraaan yang saling membutuhkan antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan kalangan media cetak. Media relations tersebut dilasanakan dengan memberikan informasi secara transparan sesuai dengan data yang ada, bertanggung jawab dalam pemberian informasi, dan memahami kebutuhan wartawan, terutama kebutuhan akan fasilitas komunikasi. Sedangkan kiat khususnya adalah dengan mengangkat pegawai yang juga berprofesi sebagai wartawan menjadi Kepala Bagian humas, dan melegalkan pemberian kompensasi terhadap wartawan.Tetapi dilihat dari sisi pelaksanaan arus komunikasi dalam media relations tersebut terlihat masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Hal tersebut terlihat dari kurang respon menghadapi berita dan isu yang beredar dan tidak adanya press release sehingga terkesan terlalu mengutamakan keharrnonisan hubungan dengan wartawan dari pada penyampaian pesan.Dilihat dari konsep good governance, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Agam telah bertindak tidak efektif dan tidak efisien, karena dalam pengelolaan fasilitas komunikasi tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai media pemberitsan sehingga kurang bermanfaat dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah.Hasil penelitian ini menemuakan suatu implikasi bahwa dalam pelaksanaan media relations selain konsep yang telah biasa digunakan juga dapat ditambahkan dengan mengangkat kalang media sebagai Public Relations Officer serta untuk mengindari anggaran non budgeter dan Bogus Journalism dapat dilakukan dengan melegalkan kopensasi operasional media berupa bantuan biaya operasional."