Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Latiful Akbar
"
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekasi dipilih sebagai studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi Daerah ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prasetyo Indro Soejono
"
Dalam penerapan desentralisasi fiskal sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, salah satu aspek bahasan yang kerap kali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (intergovernmental fiscal transfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah salah satunya dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal (fiscal equalization), baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), maupun horizontal (antar pemerintah daerah). Di Indonesia, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T18407
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Ariyanti
"
Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah berimplikasi pada perubahan yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya lebih bersifat sentralistik, berubah menjadi terdesentralisasi ke daerah otonom di tingkat Kabupaten/Kota
Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, dibutuhkan organisasi kesehatan kabupaten/kota yang lebih profesional dan mandiri serta organisasi yang mau terns menerus belajar dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagaimana disebutkan dalam beberapa ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T494
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Boby Wijonarko
"
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara bagi hasil pajak dan faktor-faktor lain terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Peranan pajak menjadi sangat signiiikan terhadap negara sebab hampir 70% penerimaan Negara berasal dari pajak. Seiring dengan penerapan desentralisasi iiskal, pajak menjadi bagian dari penerimaan daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk transfer bagi hasil pajak Dcngan adanya transfer ini kondisi keuangan daerah menjadi Iebih kuat namun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daemh tidak scmata-mata hanya ditentukan oleh ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T-pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Andi Misbahul Pratiwi
"
ABSTRAK
Political parties play an important role as a gateway to womens representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs ...
"
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ibnu Muyassar
"
Disparitas antara layanan kesehatan diabetes melitus antara kota dan kabupaten masih menjadi tantangan di Indonesia meskipun sudah ada Jaminan Kesehatan Nasional. Akses ini menjadi penting karena pasien sangat bergantung terhadap manajemen diabetes melitus tipe 1 untuk menjaga kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran akses layanan kesehatan pada pasien diabetes melitus tipe 1 di Indonesia tahun 2015-2022 berdasarkan kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2022 dengan desain penelitian cross sectional. Analisis ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
