Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Leiwakabessy, Jessie Alvin
"
ABSTRAK
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bagaimanakah menurut ketentuan perundang-undangan mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi dan Bagaimanakah keselarasan putusan hakim mengenai sah tidaknya Rapat Anggota Luar Biasa dalam perkara No 74/Pdt.G/2014/PN.JKT. PST dengan dasar Ketentuam Undang-Undang sudah ...
"
2017
S69745
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yana Nur Pratiwi
"
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arman Azhar Bagusputra
"
ABSTRACT
Keberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Logahan, Gezia Christiela
"
ABSTRACT
Skripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aditya Dharmawan
"
Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Afrizal
"
Skripsi ini membahas ketentuan pembubaran koperasi pasif oleh Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pembubaran dilakukan karena 3 (tiga) alasan yaitu koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut; keberadaan koperasi tidak lagi dapat memenuhi tujuan pendirian koperasi yaitu mensejahterakan para anggota; serta koperasi tidak melaksanakan kegiatan usaha walaupun telah diberikan pembinaan. Prosedur pembubaran berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 269/M/IX/1994 harus memenuhi 5 (lima) tahapan, yaitu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57072
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library