Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Peel, Malcolm
Kiat sukses rapat = How to make meetings work
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
658.486 PEE h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Armitha Viradilla
Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Dinyatakan tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg) = Nullification of a Deed of Meeting Decision Due to the Holding of the Foundation Trustees Meeting which the Invitation is declared not in Accordance with the Agenda of the Meeting by the Court (Study of Bandung District Court Decision Number 389/Pdt.G/20
" Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Namira
Analisa yuridis atas permohonan penetapan kuorum rapat umum pemegang saham setelah rapat umum pemegang saham ketiga : studi kasus putusan nomor: 1199/K/PDT/2010 = Juridical analysis on the stipulation of quorum of general meeting of shareholders after the third general meeting of shareholders : case study verdict number: 1199/K/PDT/2010
" Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Kempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga dalam Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010. Dalam kasus ini, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31070
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Widyantine
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam penentuan kuorum dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas = Legal analysis on the authority of the disttrict court in granting approval on the determining quorum in general meeting of shareholders a limited liability company
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ... "
2012
T31231
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hasil rapat kerja rektor Universitas/Institut negeri seluruh Indonesia, tanggal 26 s/d 28 Februari 1980 di Jakarta
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1980
378 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hasil perumusan rapat kerja rektor universitas/institut, direktur akademi negeri dan koordinator kopertis seluruh Indonesia tanggal 14 s.d. 16 Nopember 1985 di Jakarta
Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1985
378.15 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Risalah Rapat Koordinasi Nasional Riset dan Teknologi XII
Jakarta : Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi RI , 1994
658.5 IND r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gisca Nusannita
Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas oleh pemegang saham: analisis penetapan ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan no.245/PDT.P/2007/PN.Jak.Sel.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24382
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Azizah Azhari
Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Fiktif (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 01/PTS/MJ.PWN Prov Banten/II/2020) = Notary’s Responsibility for the Deed of Statement of Meeting Resolutions Statement based on the Fictional Extraordinary General Meeting of Shareholders (Case Study of the Decision of the Notary Supervisory Board Number 01/PTS/MJ.PWN Prov Banten/II/2020)
" Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manembu, Audra Melanie Nicole
Aspek hukum atas terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 355/K/TUN/2009) = Legal aspect upon the issuance of decree of the minister of law and human rights against articles of association amendment deed which not meet the provision of presence quorum of GMS (case study: decree of the supreme court number: 355/K/TUN/2009)
" Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30684
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>