Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
"
Tidaklah dapat kita menutup mata bahwa kasus ini memang sarat dengan muatan politik dan dalam pandangan saya penguasa saat itu telah menjadikan hukum sebagai tameng atau alat yang cukup efektif untuk meberangus gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengusik "ketenangan" penguasa sehingga dalam mengomentari putusan hakim MA ini pun tidaklah dapat kita melepaskan diri dari situasi dan atmospir perpolitikan saat kasus ini terjadi, karena kita tahu bahwa kecenderungan hakim dari PN sampai MA dalam memutuskan perkara yang ...
"
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 183-199, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-183
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nia Anzolla
"
ABSTRAK
Kapal asing menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut barang. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi pemajakan atas jasa pelayaran luar negeri sebagai sumber penerimaan negara. Namun demikian, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dalam penggunaan dasar hukum pemajakannya antara WP dan DJP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh K, Ltd perusahaan pelayaran luar negeri dan perlakuan perpajakan yang tepat atas penghasilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam ...
"
[;;, , ]:
2017
S67409
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Haryanto
"
Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat tanah sesuai keadaan sebenarnya. Adanya cacad yuridis memiliki implikasi hukum sertipikat dapat dibatalkan sedang kepada Kepala Kantor Pertanahan dapat dikenakan gugatan karena tidak milakukan fungsi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19509
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lestariani
"
Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan yang mengatur janji kawin telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, apakah ingkar janji kawin telah mendapat pengaturan yang cukup sehingga dapat melindungi perempuan ataukah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19629
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Auzan Qasthary
"
Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu lokasi warisan dunia yang ditetapkan pada di tahun 2004 oleh UNESCO. Melalui Mahkmah Agung putusan Nomor: 91K/TUN/LH/2020, menerima gugatan dari penghuni Beutong ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lorita Fadianty
"
Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi dapat dilakukan apabila perusahaan tutup secara permanen. Sebaliknya, dalam beberapa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52809
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Glorius Frits Taihuttu
"
Tesis ini membahas mengenai: Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah yang dibuatnya? Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah oleh pengadilan? Apakah Putusan Mahkamah Agung No.15/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penulisan tesis adalah menemukan solusi atau jalan keluar (problem solution) dari permasalahan pembatalan akta perpanjangan sewa-menyewa tanah oleh Pengadilan (Mahkamah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28681
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Marpaung, Hendry Ardi
"
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan dianggap telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan konsep Due Process Of Law dalam hukum pidana. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui keabsahan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Pengusaha terhadap Pekerja/Buruh ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S63665
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasna Wahida
"
ABSTRAK
Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapan
analogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkan
penafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapan
analogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteks
struktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memiliki
persamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluas
cakupan makna suatu ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapat
mencakup perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan pidana
tersebut. Skripsi ini juga menemukan bahwa Mahkamah Agung Republik
Indonesia telah menerapkan analogi ...
"
2016
S64462
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Herlyana Maharani
"
Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK dan menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa wanprestasi. Mahkamah Agung selaku tingkat tertinggi dalam lingkup Peradilan Umum kerap kali tidak mencantumkan dasar dan alasan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
