Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Ayuning Tirta Parameswari
"
Lex arbitri adalah hukum yang berlaku untuk arbitrase, mencakup isu internal maupun eksternal yang terkait prosedural suatu proses arbitrase. Berdasarkan ketentuan New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (selanjutnya disebut New York Convention), kompetensi absolut untuk membatalkan suatu putusan arbitrase terletak pada pengadilan tempat kedudukan arbitrase (arbitral seat).
Akibatnya, pengadilan negara selain arbitral seat tidak dapat mengadili pembatalan putusan arbitrase. Sebagai negara anggota New York Convention, Indonesia tentunya terikat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63938
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Athira Hana Aprilia
"
Konvensi New York 1958 mengharuskan setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, Konvensi New York 1958 juga memungkinkan pengecualian atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satunya ketertiban umum. Pada hakikatnya, hukum perdata internasional menentukan hukum perdata negara mana yang akan diberlakukan bilamana terdapat unsur asing di dalamnya. Tetapi, keberlakuan hukum asing tersebut dapat dikesampingkannya apabila membawa hasil yang tidak memuaskan para pencari keadilan. Ketertiban umum sendiri tidak memiliki definisi yang ajek, seragam, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ketut Bayu Badra
"
Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah memerlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas bentuk jaminan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26127
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Kania Putri Rahmadiani
"
Third party funding merupakan salah satu opsi pendanaan arbitrase yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. Walaupun third party funder berperan sebagai pemberi dana untuk pelaksanaan arbitrase, third party funder kerap dituntut oleh pihak lawan dalam arbitrase untuk turut menanggung beban biaya kerugian yang dijatuhkan majelis arbitrase dalam putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menelaah pengaturan terkait third party funding dalam dan keterlibatan third party funder dalam menanggung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kania Putri Rahmadiani
"
Third party funding merupakan salah satu opsi pendanaan arbitrase yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. Walaupun third party funder berperan sebagai pemberi dana untuk pelaksanaan arbitrase, third party funder kerap dituntut oleh pihak lawan dalam arbitrase untuk turut menanggung beban biaya kerugian yang dijatuhkan majelis arbitrase dalam putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menelaah pengaturan terkait third party funding dalam dan keterlibatan third party funder dalam menanggung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nurahman Adhiyamtomo
"
Penelitian ini dibuat untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, untuk memahami pengaturan penolakan permohonan eksekuatur Arbitrase Internasional di Indonesia, kedua, untuk mengetahui penafsiran asas ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase dan ketiga, untuk mengetahui apakah Penolakan Permohonan Eksekuatur Putusan Arbitrase SIAC No. ARB062/08/JL oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dengan menggunakan asas Ketertiban Umum sudah tepat atau tidak.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana hal ini dilakukan dengan cara ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41858
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratnaning Wulandari
"
Tesis ini membahas perbandingan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan pendekatan komparatif (comparative approach). Tesis ini juga menganalisa beberapa kasus pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura yang menjadi pembahasan dalam tesis serta menganalisa upaya hukum terhadap putusan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Saran Penulis dalam tesis ini adalah UU No. 30 Tahun 1999 perlu mengatur secara tegas mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48552
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Githa Bianti
"
Penulisan ini mengeksplorasi kasus antara Mr. Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat dengan PT MNC dan afiliasinya yang berhasil membuat Putusan Arbitrase SIAC No. 139/2011 dan No. 53/2013 menjadi tidak dapat dieksekusi di Indonesia dengan alasan Put and Call Option Agreement sebagai perjanjian pokok yang mengikat para pihak dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, dimana gugatan pembatalan perjanjian tersebut diajukan secara internal oleh PT Global Mediacom Tbk selaku pemegang saham mayoritas PT MNC. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dinda Rizqiyatul Himmah
"
Kondisi Indonesia yang saat ini telah menjadi salah satu negara anggota New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) membuka peluang bagi putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini klasifikasi suatu putusan arbitrase, apakah merupakan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional, menjadi penting karena berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan terhadap perkara arbitrase internasional. Namun pada praktiknya dijumpai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rory Arba Delano Mogot
"
Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dengan segala kelebihannya dari segi waktu, biaya dan kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalul jalur pengadilan, arbitrase menjadi sangat dominan di era bisnis modem sekarang ini. Namun pada kenyataannya, arbitrase juga memiliki permasalahan dengan banyak terjadinya pembatalan putusan-putusan arbitrase oleh peradilan umum. Ini juga terjadi pada kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) vs Karaha Bodas Company (KBC) dengan dibatalkannya putusan arbitrase ...
"
Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
T36181
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
