Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Baharuddin Aritonang
Aspek ham dalam putusan mk tentang bpk: Sebuah studi kasus
" Telah dilakukan kajian atas 5 putusan Makhamah Konsitusi yang menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima putusan itu adalah Putusan MK No.3/PUU-VI/2008, Putusan MK No.5/PUU-IX/2011, Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, Putusan MK No.31/PUU-XI/2012, dan Putusan MK No.13/PUU-XI/2013. Putusan-putusan ini menyangkut peranan BPK memeriksa Wajib Pajak, BPK dalam menetapkan kerugian negara serta tentang masa jabatan anggota BPK. Beberapa putusan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di UUD NRI Tahun 1945. Putusan-putusan ini menjadikan materi Pasal 27 ayat (1), Pasal ... "
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019
342 JKTN 12 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hendy Febrianto Kurniawan
34 tahun KUHAP beri peluang penegak hukum melakukan pelanggaran HAM dampak putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan = 34 years of criminal law code give opportunities law enfor cement do violations of human rights the impact of the decision constitutional court No 21/PUU-XII/2014 on the provision of suspect as an object pretrial
" Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan menciptakan peluang bagi penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1) Salah satu pertimbangan MK mengeluarkan putusan No. 21/PUU-XII/2014 adalah penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amani Fidella
Analisis terhadap Hubungan Kerja dengan Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011 = Analysis of Work Relations with The Outsourcing System Post Constitutional Court Ruling Number 27/PUU-IX/2011.
" ABSTRAK
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan outsourcing atau alih daya di Indonesia diatur dalam Pasal 59, 64, 65, dan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sisten outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agiel Al Assyafar
Disparitas Putusan Hakim Terkait Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 = Disparity In Judges' Decisions Regarding The Execution Of Fiduciary Guarantees Based On Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees After Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021
" Terbitnya Putusan MK No.2/PUU-XIV/2021 telah menjadi acuan baru debitur dan kreditur yang terlibat dengan persoalan eksekusi jaminan fidusia akibat dari adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hakim terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), tipe penelitian hukum bersifat normatif (normative legal research), dan Analisis bahan hukum ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Dzaki Wiyata
Analisis Yuridis Tentang Peranan dan Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden = Juridical Analysis of the Role and Binding Power of Constitutional Court Decisions on the Process of Impeachment the President and/or Vice President
" Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau proses impeachment Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam proses impeachment Presiden ada beberapa lembaga yang berperan, yakni lembaga politik DPR dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anak Agung Dian Onita
Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 92 puu x 2012 = Strengthening legislative function of the regional representative council following the constitutional court ruling no 92 puu x 2012
" Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral. Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem 'double check' yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam konstitusi dan peraturan perundangan membuat DPD mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 92 PUU X 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42970
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Alif Nurbani
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia = Analysis of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 Regarding the Nomination of Members of Regional Representative Council in Indonesia
" Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018 terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, serta urgensi keanggotaan DPD RI yang berasal dari unsur partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Temuan pada penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yullya Andina
Peran Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PU-X/2012: studi kasus di Polda Metro Jaya = Role of the Polri Investigator in handling criminal acts by notaries before and after the Constitutional Court Decision No. 49/PU-X/2012: case study at Polda Metro Jaya
" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012? (3) Bagaimana konsep tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris yang dapat memberikan perlindungan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Dumaria
Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan terkait masa jabatan dan perbandingannya dengan negara-negara anggota Aseansa I = The implication of the constitutional court decision in judicial review of the state audit board act related to term of office and the comparison with other membes states of aseansai
" ABSTRAK Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42372
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library