Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Fatonie Suryansyah

Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura (studi putusan nomor 51/pdt/2014/pt.plg) = An ostensible act in a deed of sale and purchase

" [ABSTRAK
Akta jual beli seharusnya merupakan bukti bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah untuk selama-lamanya bukan dilakukan dengan pura-pura (schijnhandeling). Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura (schijnhandeling) dalam putusan nomor 51/PDT/2014/PT/PLG. dan bagaimana peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta ... "

2015

T42651

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Athiyyah Febriani Hasyim

Perindungan hukum bagi pihak pemilik tanah dalam kerjasama pembangunan rumah: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg = Legal protection for landowners in collaborative housing development: case studies of Palembang City District Court verdict number 152/Pdt.G/2018/PN Plg

" Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53669

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ammy Amalia Fatma S.

Pembatalan terhadap akta notaris yang memuat perbuatan hukum yang bersifat pura-pura (Schijn Handeling)

[, ], 2008

T37670

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Haneke Rani

Akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dianggap sebagai akta pura-pura ditinjau dari kausa perjanjian terkait dengan pasal 1320 juncto pasal 1335 kuhperdata (studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1031/PDT.G/2018/PN DPS) = Deed of sale and purchase agreement and deed of power of attorney for sale are considered as artificial deeds regarding the cause of agreement related to article 1320 juncto 1335 Indonesian civil code (case study of denpasar district court decision in registration Number 1031/PDT.G/2018/PN DPS)

" Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya penyangkalan dari salah satu penghadap terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris. Salah satu penghadap menyangkal kedua akta tersebut karena menganggapnya sebagai akta pura-pura. Sementara itu ada akta lainnya yang mereka akui sebagai akta dengan perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu Akta Sewa Menyewa. Penelitian ini menganalisis permasalahan pada pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54864

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitriah Trisniawati Sutrisna

Status Kepemilikan Objek dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/Pdt/2018) = Object Ownership Status in the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement As a Pretentious Agreement (Study of Supreme Court Decisions Number 392K/Pdt/2018)

" Perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan jual beli, namun pada praktiknya kadang kala perjanjian pengikatan jual beli digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, perbuatan hukum yang tercantum dalam akta bukan merupakan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak, kondisi yang demikian dikenal sebagai perbuatan atau perjanjian pura-pura. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Geraldine Ghea Dermawan

Kausa palsu dalam pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditinjau dari doktrin-doktrin dan putusan-putusan pengadilan di Indonesia = Fraudulent causes under article 1320 paragraph (4) jo. article 1335 of the Indonesian civil code based on doctrines and Indonesian court decisions

" Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat apabila mengandung kausa yang terlarang, palsu, atau tidak mengandung kausa. Namun, pasal ini tidak mengatur penjelasan lebih lanjut terhadap kata kausa atau sebab. Selain itu, terhadap kausa yang palsu, kerancuan juga rawan timbul karena persetujuan dengan kausa/sebab yang palsu merupakan persetujuan yang secara kasat mata merupakan persetujuan yang sah, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi kausanya tersebut. Apalagi kausa merupakan salah satu syarat sah sahnya perjanjian yang objektif, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Geraldine Ghea Dermawan

Kausa/sebab yang palsu dalam Pasal 1320 Ayat (4) jo. Pasal 1335 kitab undang-undang hukum perdata ditinjau dari doktrin-doktrin dan putusan-putusan pengadilan di Indonesia = Fraudulent causes under article 1320 paragraph (4) jo. Article 1335 of the indonesian civil code based on doctrines and Indonesian court decisions

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat apabila mengandung kausa yang terlarang, palsu, atau tidak mengandung kausa. Namun, pasal ini tidak mengatur penjelasan lebih lanjut terhadap kata kausa atau sebab. Selain itu, terhadap kausa yang palsu, kerancuan juga rawan timbul karena persetujuan dengan kausa/sebab yang palsu merupakan persetujuan yang secara kasat mata merupakan persetujuan yang sah, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi kausanya tersebut. Apalagi kausa merupakan salah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ardheva Khalish Adiwena

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Proforma Dalam Kontrak Studi Hukum Putusan-Putusan Pengadilan Republik Indonesia = Juridicial Review of Proforma Agreement in Contract Study Decisions of The Courts of Republic Indonesia

" Dalam penyelesaian suatu sengketa diperlukan suatu perjanjian yang dapat mengikat antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Maka perjanjian diperlukan sebagai identitas adanya suatu kesepakatan dalam jual beli. Untuk itu dimata hukum perjanjian sangat lah penting sebagai identitas dari suatu kontrak sehingga beberapa orang membuat perjanjian Proforma (pura-pura) dengan tujuan bahwa adanya suatu kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli serta sebagai syarat terhadap perjanjian jual beli agar perjanjian jual beli ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Khrisna Adjie Laksana

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli "Pura-Pura" Dan Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pdt.G/2020/Pn Krg) = Responsibilities of Land Deed Officials Regarding "Pretended" Sale and Purchase Deeds and Their Legal Implications (Study of Karanganyar District Court Decision Number 100/Pdt.G/2020/Pn Krg)

" Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli “pura-pura” (AJB “Pura-Pura”). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pdt.G/2020/PN. Krg. AJB “Pura-Pura” dinyatakan batal demi hukum dan PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang disaksikan oleh perangkat desa; akta jual beli yang dibuat oleh seorang PPAT secara “pura-pura”; serta tanggung jawab PPAT ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Perpetua Graciana Kanta

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

" Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain di mana PPAT tidak diperintahkan untuk mencoret akta yang batal demi hukum dari daftar buku register. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian