Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pungutan tidak resmi yang hingga kini masih sangat sering terjadi, menjadi kendala dalam mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia menuju liberalisasi. Kendala itupun terasa lebih berat pada masa krisis moneter yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya, masalah tentang pungutan tidak resmi menjadi kajian menarik agar dapat diperoleh gambaran seperti apakah praktik-praktik pungutan tidak resmi dari aparat birokrasi yang dialami pengusaha dan bagaimana reaksi pengusaha terhadap praktik-praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif pada studi kasus pabrik garmen PT. GAR di Jakarta. Tipe penelitian adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara tak berstruktur dan observasi. Dalam memaparkan reaksi pengusaha terhadap praktik pungutan tidak resmi ini, digunakan dasar pemikiran mengenai korupsi dari Gunnar Myrdal, yang didukung dengan dasar pemikiran mengenai reaksi dari Barry Rubeck dan Clinnard-Quinney. Dalam penelitian mengenai praktik pungutan dan reaksi pengusaha, dapat dilihat bagaimana peran dan kedudukan yang kuat dari aparat birokrasi menyebabkan pengusaha bergantung pada mereka. Ketergantungan pengusaha terhadap pelayanan birokrasi ini disadari betul oleh aparat birokrasi, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka seringkah menggunakan jabatan/kedudukan untuk mencari insentif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa ; ternyata dalam menentukan reaksi apa yang diberikan terhadap praktik-praktik pungutan tidak resmi adalah seberapa besar praktik pungutan tersebut berhubungan dengan kelancaran usaha. Pada pos-pos pelayanan yang vital untuk kelancaran usaha, pengusaha memberikan reaksi cenderung mendukung dengan memberikan uang kepada aparat birokrasi. Misalnya pada momen-momen vital pengadaan bahan baku, produksi dan distribusi. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kelancaran usaha, pengusaha biasanya memberikan reaksi cenderung menolak, dengan cara berkelit, menghindar, dan menolak secara tegas. Reaksi ini hanya dipengaruhi sedikit oleh bagaimana cara praktik pungutan dilakukan."

"Tujuan penelitian Tesis ini adalah untuk menganalisis kebijakan pungutan Negara untuk mendukung pembangunanan Minapolitan di Indonesia. Peneliti memetakan kebijakan pungutan Negara yang terkait dengan program-program minapolitan , baik yang bersifat insentif maupun disinsentif serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir beban pungutan Negara yang bersifat disinsentif. Hasil penelitian disimpulkan Pemerintah cukup mendukung untuk pengembangan Minapolitan dengan beberapa fasilitas insentif perpajakan yaitu antara lain Fasilitas PPh dan PPN.Tetapi terdapat pula kebijakan pungutan Negara yang bersifat disinsentif seperti retribusi dan pungutan Negara yang memberatkan nelayan yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

---

The aim of the research is to analyze the state retribution policy in supporting the Minapolitan development in Indonesia. The researchers make the state retribution policy related to the incentive and disincentive minapolitan programs and efforts done to minimize the disincentive state retribution.

From the research results, it is concluded that the Government sufficiently supports the Minapolitan development with several tax incentive facilities, such as Income Tax and Added Value Tax facility. However, there is also a disincentive state retribution policy, such as state retributions and fees which burden fishermen, causing high economic costs."

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang praktik pungutan liar yang dilakukanoleh oknum anggota Satuan Lalu Lintas Polri di Kantor Bersama Samsat yangpenulis nilai sebagai State Based Authority Crime. Tulisan ini menggunakan datasekunder yang berasal dari penelitian-penelitian yang terdapat dalam skripsiataupun artikel-artikel jurnal. Serta tidak lupa juga artikel pemberitaan online.Tulisan ini menyimpulkan bahwa, wajib pajak juga memiliki peran yang cukupbesar dalam mendorong terjadinya praktik pungutan liar di Kantor BersamaSamsat. Selain itu, terdapat tiga aspek yang melatarbelakangi oknum petugasmelakukan praktik pungutan liar, yaitu aspek motivasi, rasionalisasi, dan adanyakesempatan. Sebagai mekanisme pertahanan diri, terdapat lima teknik netralisasiyang dijadikan oknum petugas sebagai dalih atau pembenaran akan praktikilegalnya tersebut, yaitu : denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, dan appeal to higher loyalities.

---

ABSTRACTThis paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties.;This paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties.;This paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties., This paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."

"Penulisan ini disusundalam penjabaranatas penelitian di Pasar Tanah Abang terkait pungutan liar yang telah membudaya, dianalisis secara kriminologis, dan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman mengapa permasalahan tersebut sulit untuk diatasi. Asumsi awal penulis bahwa analisis dapat dilakukan melalui enam focal concernsdari teori budaya kelas menengah ke bawah oleh Walter Miller. Namun, ditemukan bahwa selain enam focal concerns, permasalahan ini terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, informative function of reinforcement, gangguan internal, dan gagalnya pemolisian komunitas. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, penulis mewawancarai beberapa warga kawasan Pasar Tanah Abang sebagai pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan pungutan liar serta melakukan pengamatan di kawasan tersebut agar dapat memberikan penjelasan yang komprehensif. Hingga pada akhirnya setelah memahami mengapa pungutan liar sulit diatasi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dengan efektif.

---

This study is compiled in a form ofelucidation of field research in The Tanah Abang Market, discussed about extortion or illegal payments that has been entrenched, criminology analyzed, and aims to provide an understanding why the problem is difficult to overcome. The initial assumption is the analysis can be done through the six focal concerns of middle-class cultural theory by Walter Miller. However, it was found that in addition to the six focal concerns, this problem occurs because of the ties of kinship, informative function of reinforcement, internal disturbance, and the failure of community policing.

By using primary data collection techniques, the author interviewed several residents around Tanah Abang Market area as the parties who understand and engage directly with the extortion and observed around the region in order to provide a comprehensive explanation. Ultimately, after understanding why the extortion difficult to overcome, this study is expected to be useful in providing the right advices in order to get over these problems effectively."

"Tujuan studi ini adalah mempelajari dan menelaah pelaksanaan pendidikan bebas pungutan di Provinsi DKI yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah daerah (Pemda) provinsi lain dalam membuat kebijakan terkait pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar. ...."