Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang pengaruh penetapan tarif cukai bir terhadap industri bir di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh kebijakan pernerintah dalam penetapan tarif cukai bir terhadap konsumsi bir dan kinerja perusahaan pada industri bir di Indonesia. Ruang Iingkup penelitian mencakup konsumsi bir dan kinerja perusahaan pada industri bir di Indonesia dari April 1996 sampai Desember 2004.Analisis penelitian menggunakan pendekatan elastisitas permintaan bir dengan memfokuskan pengukuran kinerja perusahaan pada industri di industri bir di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penetapan tarif cukai. Dalam penelitian ini kinerja dihitung dari rasio price-cost margin (PCM) yang dihasilkan oleh pasar industri bir serta dari pendekatan Return on Asstes (ROA). Rasio PCM atau dikenal dengan indeks Lerner menunjukkan kemampuan industri mengeksploitasi pasar untuk memaksimalkan Iaba. Dalam pasar bir yang bersifat oligopoli, maka PCM berhubungan antara nilai rasio Indeks Hertindahl-Hirschmann (HHI) dengan nilai elastisitas permintaan bir. HHI berasal dari jumlah kuadrat pangsa pasar PT. Multi Bintang Indonesia, PT. Delta Djakarta dan PT. Bali Hai Brewery.Menggunakan data triwulanan tahun 1996-2004, penulis mengestimasi permintaan bir dirnana variabel terikat konsumsi dipengaruhi oleh variabel bebas harga bir, tarif cukai bir, pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia diatas 20 tahun dan dummy krisis.Dari hasil estimasi, elastisitas permintaan bir -0,48 (inelastis). Variabel harga bir dan variabel tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap tingkat konsumsi bir. Sedangkan variabel pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia diatas 20 tahun dan dummy krisis tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi bir di Indonesia.Permintaan yang bersifat inelastis menyebabkan beban pajak atau cukai sebagian besar ditanggung oleh konsumen. Tarif cukai semakin dinaikkan, maka beban pajak yang ditanggung oleh konsumen semakin besar. Indeks Hertindahl-Hirschmann (HHI) industri bir adalah 5.-474, berarti pasar industri sangat terkonsentrasi. Dengan permintaan bir yang inelastis, maka tingkat price cost margin semakin besar. ROA perusahaan bir semakin menurun, sedangkan cukai atas bir yang diterima pemerintah semakin besar.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi : (1) Optimalisasi penerimaan negara melalui cukai bir ; (2) Kebijakan yang Iebih bersifat membatasi konsumsi bir. Penulis menyarankan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan data dengan rentang waktu Iebih panjang (tahunan) untuk periode Iebih lama serta Iingkup penelitian difokuskan terhadap konsumsi bir di kota besar di Indonesia."

"Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai Iembaga pembelajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sejalan dengan kecenderungan ini, penilaian masyarakat terhadap mutu Iulusan sekolah pun terus berkembang. Untuk menjawab tantangan tersebut, sekolah diharapkan untuk terus menerus meningkatkan mutu lulusannya sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat.Kapasitas sekolah sebagai salah satu standar penyelenggaraan belajar mengajar di insititusi pendidikan merupakan suatu ketetapan pemerintah yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Keputusan tersebut berupa entitas yang terkait dalam kapasitas sekolah, di antaranya adalah daya tampung kelas, kebutuhan guru, anggaran pendidikan, fasilitas penunjang, jumlah staf selain guru, dan Iain-lain.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara entitas kapasitas sekolah menengah atas (daya tampung kelas, rasio guru, dan anggaran pendidikan) dengan keberhasilan UAN di kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan antara kapasitas sekolah dengan keberhasilan siswa dalam menempuh UAN, dalam penelitian ini meliputi rasio guru, daya tampung kelas dan anggaran pendidikan."

"Industri alat angkut telah menjadi kebutuhan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk juga industri Kendaraan Bermotor Roda Dua (KBRD). Sebelum tahun 1999 industri kendaraan bermotor atau otomotif sangat di regulasi dan dilindungi -yang menurut banyak pihak berlebihan-terhadap persaingan usaha yang ideal.Sebagian karena kehendak internal untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari krisis, sebagian lagi karena desakan IMF dan Bank Dunia, maka pada tahun 1999, melalui kebijakan pemerintah tentang Industri Kendaraan Bermotor Tahun 1999, industri otomotif Indonesia Iebih di buka kepada persaingan. Kebijakan ini memperkenankan perusahaan-perusahaan baru di bidang otomotif, termasuk perusahaan KBRD, untuk berkiprah di Indonesia.Penelitian dalam tesis ini mengkaji pengaruh kebijakan deregulasi industri KBRD Indonesia -dengan adanya kemudahan entri bagi pelaku baru-pada struktur, kinerja dan persaingan usaha. Dari indikator jumlah produksi, jumlah . penjualan, jumlah tenaga kerja pasca deregulasi menunjukkan adanya kenaikan kinerja industri. Menurut paham aliran Harvard School penghitungan rasio konsentrasi dapat menjadi indikator intensitas persaingan usaha. Indeks pengukuran yang di pakai dalam pene!itan ini adalah CR3 dan Herfindahl Hirschmann Index. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan studi kasus pada perusahaan entrant dan incumbent untuk dapat rnemberi gambaran yang Iebih jelas mengenai persaingan usaha di industri.Dari penelitian studi kasus tergambar adanya diferensiasi produk dalam bentuk anggaran ikian atau advertising yang cukup signifikan yang dilakukan oleh incumbent untuk masing-masing varian produknya. Hal ini menjadi hambatan masuk bagi entrant karena dalam pasar yang produknya terdiferensiasi konsumen cenderung akan memilih produk KBRD dengan merek atau brand yang sudah dikenal dan mudah diperoleh balk produk maupun distribusi layanan purna jual, balk suku cadang maupun layanan perbengkelan yang eksklusif merek tertentu saja. Dengan begitu entrant harus melakukan investasi dan promosi yang signifikan besar jika ingin dapat Iebih bersaing. Dalam industri juga terjadi upaya diferensiasi produk dari sisi besaran kapasitas mesin, dari kelas 100-115 cc menjadi kelas 116-125 cc. Demikian juga hal-nya dengan Skala ekonomis dan persyaratan modal atau kapital dan aspek manajemen yang lain. Hal ini ditunjang oleh perilaku strategis incumbent untuk melakukan ekspansi usaha dengan meningkatkan kapasitas produksi dan upaya untuk meningkatkan diferensiasi produk dan jaringan distribusi penjualan dalam memenuhi permintaan pasar.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan pada struktur, kinerja dan persaingan usaha di industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia pasca deregulasi. Akan tetapi tren pertumbuhan kinerja industri yang balk tidak dibarengi dengan perubahan indeks konsentrasi yang menurun secara signifikan. Terjadi penurunan indeks CR3 pasca deregulasi yang kecil yaitu 0,80 prosen, sedangkan nilai rata-rata nya adalah 95,98 prosen untuk pra deregulasi dan 96,11 prosen pasca deregulasi. Sementara itu dari nilai Herfindahl Hirschmann Index rata-rata pra deregulasi adalah 3657,92 dan nilai rata-rata pasca deregulasi adalah 3867,78. Dari kedua nilai balk CR3 maupun Herfindahl Hirschmann Index menunjukkan bahwa industri KBRD Indonesia adalah termasuk dalam kategori yang terkonsentrasi tinggi dan asimetris. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengaruh dari deregulasi perdagangan Iebih cenderung mengarah hanya pada perubahan struktur pasar dari jumlah produsen saja, dimana sebagian besar perusahaan entrant cenderung hanya sebagai produsen perakit atau pedagang saja, ketimbang sebagai produsen manufaktur yang mengembangkan kemampuan desain produk di industri KBRD secara efisien dan terencana-yang antara lain ditunjukkan dengan adanya divisi R&D atau riset dan pengembangan yang berdaya saing dan mempunyai kemampuan manufaktur yang memadai untuk melakukan inovasi terus menerus."

"Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal pernbangunan ekonomi nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar provinsi mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar provinsi. Akan tetapi dalam jangka panjang ketika faktor-faktor produksi semakin mobil maka perbedaan antara laju pertumbuhan output antar provinsi cenderung menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap provinsi.Penyelidikan dilakukan dengan menggunakan Theil Entropy untuk melihat dimensi spasial ketimpangan regional, Williamson Indeks, dan dekomposisi sektoral untuk rielihat sektor penyebab ketimpangan. Studi ini juga menyelidiki apakah dalam proses pernbangunan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini juga merata di berbagai daerah.Hasil penelitian menemukan ketimpangan pendapatan per kapita antara (between) Jawa-luar Jawa, Kawasan Barat-Timur relatif kecil. Ketimpangan pendapatan per kapita semakin besar terjadi antara DKI Jakarta dengan daerah lainnya, dan antara provinsi kaya dengan provinsi miskin. Ketimpangan justru tetap nyata di dalam (within) wilayah itu sendiri, baik di Jawa, Luar ]awa, KBI, maupun within KTI. Masih ada provinsi miskin di Jawa maupun di Kawasan Barat Indonesia.Dengan migas, baik menggunakan Thail Entropy maupun Williamson Indeks, ketimpangan cenderung menurun. Tanpa migas, indeks ketimpangan antar daerah relatif tidak mengalami perubahan. Saat krisis ekonomi terjadi, indeks ketimpangan antar daerah meningkat.Hasrl penelitian juga menemukan sektor industri merupakan penyebab ketimpangan ekonomi dan sangat terkonsentrasi di daerah maju. Sementara sektor pertanian tersebar merata di daerah yang relatif belum berkembang. Artinya, perkembangan sektor pertanian akan berdampak menurunnya ketimpangan antar daerah. Lain halnya sektor jasa, walaupun nilai tambah sektor ini didominasi oleh Provinsi DKi Jakarta. Namun, sektor ini telah berkembang di daerah yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata nasional.Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan investasi di daerah `miskin' dengan tidak meninggalkan sektor pertanian. Membangun infrastruktur fisik dan non fisik, melakukan kerjasama antar daerah. Membangun daerah dengan potensi dan daya dukung daerah itu sendiri dapat mencegah adanya pemusatan sumber daya ekonomi di daerah/wilayah tertentu."

"Evaluasi kinerja merupakan suatu proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi sudah dapat tercapai. PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tujuan organisasi mcmberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta perencanaan pendapatan memenuhi prinsip pemulihan biaya. Bentuk evaluasi kinerja yang dibutuhkan PDAM adalah, suatu pengukuran kinerja yang tidak hanya melihat ketcrcapaian tujuan organjsasi terhadap lingkungan internal, tetapi juga kepada Iingkungan ekstemal, pada jangka pendek dan jangka panjang. Balanced scorecard merupakan suatu metoda yaljng dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai kcbutuhan seperti tersebut diatas.Hasil evaluasi kinelja terhadap PDAM TB Kota Tangerang sebagai subjek penelitian adalah cukup baik, dimana kepuasan pelayanan kcpada pelanggan sudah dapat diberikan, walaupun belum optimal. Hal ini dapat terlihat pada analisa perspektif pelanggan (belum bailcnya aliran air, tekanan air dan kualitas air), yang kemudian penycbabnya dapat terdeteksi melalui analisa pada perspektif keuangan, bisnis intemal, serta pcmbelajaran dan pertumbuhan.

---

Performance evaluation is a process of measurement and assessment to determine how far the organizational goals can be achieved. PDAM is Local State Enterprises (BUMD), with the goal of the organization to provide community water service, and have cost recovery principles for income planning. PDAM need a tool of performance evaluation which can see both how to achieve organizational goal for intemal environment, and also for extemal environment, in the short term and long term. Balanced scorecard is a method that can be used to evaluate performance based on the needs as above.

Perfonnance evaluation for PDAM of TB Tangerang City is good enough, where the service to customer satisfaction can be given, although not yet optimal. This can be seen in the analysis perspective customers (water velocity, water pressure and water quality not good enough), then it can be detected through the analysis on the financial perspective, internal business, and leaming and growth."

"Perekonomian Kabupaten Kudus memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap industri rokok/pengolahan tembakau. Perkembangan industri ini kedepan kurang bagus, karena menjngkatnya kesadaran hidup sehat tanpa rokok, dan campur tangan pemerintah dalam menentukan harga jual eceran, penetapan cukai yang tinggi bahkan cukai ganda, dan perkiraan rencana stagnasi produksi tahun 2015-2020.Penelitian ini bcrtujuan mengidentifikasi sektor/sub sektor lmggulan di Kabupaten Kudus selain industri pengolahan tembakau, sebagai langkah antisipasi untuk menentukan stmtsgi pembangunan ekonomi dimasa datang. Analisis dilakukan terhadap PDRB riil Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tcngah tahun 2000-2006,tanpa komponen industri pengolahan tembakau. Dengan mengglmakan metodc Klassen T}po!og)4 Shy?-Share dan Location Quotient (LQ), dihasilkan enam (6) klasifikasi yang berbeda yaitu unggulan, potensial, berkembang, tumbdh, tenekan dan tertinggal. Terbukti sebagai unggulan adalah (i) sektor perdagangan, hotel dan restoran (sub sektor perdagangan besar dan eoeran), 69 sektor industri pengolahan (sub sektor industri tanpa migas khususnya industri makanan dan minuman; kertas dan barang cetakan; alat angkutan, mesin, dan peralatan; barang lainnya), dan sub-sub sektorjasa swasta sosial kemasyarakatan.Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pcrtimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan strategi kebijakan ekonomi yang lebih naemprioritaskan sektor/sub sektor unggulan

---

Kudus economy was highly dependens on tobacco industry. But whitc the increase of awareness for healthy life and government interference on retail selling price, through high and double tax, make the growt of tobacco industry seems have no prospect in the future. Production stagnancy forecast in 2015-2020 also contribute to its slower growth.

This research aims to identify base sector/sub sector other than tobacco , industry, as an anticipation to determine Kudus district strategy on economic I development in the future. The analysis use on real GRDP 2000-2006 of Kudus l and Central Java, excluding tobacco industry component.

Typology, Shift-Share and Location Quotient (LQ) methods, give six different 4; classification of sectors as follows : excel, potent, develop, growth, depress, and 5 undeveloped. Trading, hotel & restaurant sector (wholesale and retail sub sector), Q manufactur (non oil & gas industry, especially food and beverages; printing and paper; transportation, apparatus and machinery; others product), and social &. E community service is proven to be the exceled sector in Kudus.

The result of this research could be use for Kudus government in a determine strategic economic policy."

"Dari hasil studi empiris, peranan investasi regional masih relatif rendah sehingga belum dapat mendorong pertumbuhan ekonorni regional. Hal tersebut terlihat bahwa wilayah KBI memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tingkat investasi rendah dan Sebaliknya wllayah KTI memillki pertumbuhan ekonomi rendah namun tingkat investasi tinggi. Disamping itu, peran investasi terhadap PDRB tidak banyak berubah, balk di wilayah KBI rnaupun KTI dan kegiatan investasi lebih dominan di wilayah KBI. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan investasi regional terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan investasinya rendah atau dibawah pertumbuhan nasionalnya (19 provinsi).Dalam tesis ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi regional dilihat dari karakteristik setiap daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan investasi regional. Dalam model investasl regional menggunalcarl data cross-section dengan data panel 30 propinsi di Indonesia dan yang dlolah dengan pool leasr square. Model cross-section ini digunakan untuk menghindari adanya persoalan yang disebabkan adanya kolinearitas ganda dalam model regresi. Model investasi regional di wilayah KBI menunjukkan bahwa investasi regional hanya dipengaruhi oleh veriabel pendapatan regional. Sementara itu, model investasi regional di wilayah KTI menunjukkan bahwa investasi regional dipengaruhi olen tiga variabel, yaitu pendapatan regional dan jumlah orang yang bekerja. Variabel suku bunga riil regional dan lnfrastruktur regional tidak mempengaruhi investasi regional baik itu model investasi regional di wilayah KBI dan KTI."

"ABSTRAKTesis ini membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan busway yang meliputi faktor tarif busway, pendapatan perkapita, tarif bus lain dan jumlah penduduk pada provinsi DKI Jakarta, dan memberikan masukan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna busway akan mampu meningkatkan permintaan busway di provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya dilakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai tarif busway di DKI Jakarta dan kualitas pelayanannya sehingga dapat disesuaikan dengan pendapatan perkapita masyarakat dan selera masayarakat akan kebutuhan sarana transportasi umum.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about determinant factors that affect demand of Busway, including Busway?s tariff, income per capita, another buses? tariff, and population of DKI Jakarta Province. This research also wants to give policy recommendation for DKI Jakarta government that increasing service for Busway?s passengers will increase demand of busway in DKI Jakarta Province. This is a quantitative research with descriptive design and recommends that government needs to examine about the Busway?s tariff and service quality in DKI Jakarta Province comprehensively, so DKI Jakarta government can adjust the tariff with income per capita and the taste of commuters."

"Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data 30 propinsi di Indonesia tahun 1989-2003, dengan variabel terikat adalah ketimpangan daerah (yang diukur dengan Indeks Williamson) dan variabel bebas berupa pendapatan per kapita, pengeluaran daerah dan Dummy Krisis untuk pembangunan. Pendugaan dilakukan dengan metode ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa ditemukan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa dan tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur yang menyebabkan ketimpangan di luar Pulau Jawa.Interprestasi analisa model regresi menunjukan bahwa ketimpangan daerah dengan melihat faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada saat 2 tahun sebelumnya dan terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan ketimpangan daerah tanpa melihat faktor migas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah.Kebijakan terhadap peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah khusus untuk daerah-daerah miskin atau daerah yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan antar daerah sebab hasil penelitian melihat bahwa pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah kaya migas (Kalimantan Timur dan Riau)."

"Kemiskinan merupakan suatu kondisi tertentu yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan. Rumah tangga miskin umumnya memiliki jumlah rata-rata anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan anggota rumah tangga pada rumah tangga yang tidak tergolong miskin. Keadaan ini diikuti dengan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan kepala rumah tangga serta tenaga kerja yang umumnya bekerja di sektor pertanian.Faktor-faktor seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, perumahan dan Iingkungan merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan rakyat yang diduga mempengaruhi kemiskinan. Sebagian dari usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok masyarakat miskin. Hal ini dilakukan pemerintah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, sarana kesehatan dan sarana pendidikan.Untuk mendukung usaha pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah membuat perencanaan yang akan menghasilkan anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah daerah datam mengelola pemenuhan kebutuhan masyarakat dan operasionalisasi struktur yang mendukungnya. Di dalam anggaran pendapatan belanja tersebut terdapat sisi peneemaan dan sisi pengeluaran daerah yang merupakan sejumlah dana yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung urusan pemerintah daerah tersebut.Hipotesa penelitian ini adalah bahwa anggaran pendapatan belanja daerah dan variabel-variabel kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara berhubungan signifikan dan negatif dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengidentifikasi penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, tingkat kesejahteraan rakyat dan anggaran pendapatan belanja daerah per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2) Menemukan variabel-variabel utama yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara serta mengukur dan menganalisis pengaruh dari variabel-variabel tersebut, 3) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada temuan yang didapat pada penelitian ini.Indikator kemiskinan yang akan diukur didalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin (P0) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1). Kemudian variabel-variabel yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, perumahan dan Iingkungan serta anggaran pendapatan belanja daerah.Seluruh variabel di atas merupakan variabel-variabel yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2002 dan 2003. Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model ekonometrika persamaan linier berganda dengan metode OLS untuk data panel yang merupakan kombinasi cross section untuk 19 kab/kota pada tahun 2002 dan 2003.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan total anggaran pendapatan belanja daerah berhubungan negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel kesejahteraan rakyat juga berhubungan negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel kesejahteraan rakyat tersebut meliputi persentase penduduk yang buta huruf berhubungan positif dengan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk bekerja pada sektor formal dan persentase wanita berumur 15 - 49 tahun berstatus kawin yang masih mengikuti program keluarga berencana berhubungan negatif dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan.Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah, upaya berupa sosialisasi terhadap pentingnya penduduk memiliki pengetahuan baca tulis, usaha-usaha untuk penyediaan lapangan pekerjaan yang memprioritaskan pada sektorsektor yang mampu menyerap tenaga kerja sektor formal, diperlukannya usaha-usaha pemerintah melalui penyuluhanpenyuluhan tentang pentingnya kesadaran akan kesehatan. Disamping usaha-usaha persuasif tersebut diperlukan juga peran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan penduduk dengan mengoptimalkan sarana dan pra sarana kesehatan.Penelitian ini hanya menggunakan periode waktu dua tahun dan metode analisa regresi yang sederhana serta memiliki keterbatasan dalam hal jumlah variabel-variabel kesejahteraan yang digunakan di dalam model."