Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This article discusses the rise of new public issues and their implication on social conflict inflicted by the rapid growth of gated community in Sleman District. These new public issues include economic problems, accessibility, social and environmental problems. Through the methods of observation and in-depth interview, it is found that the rise of the new public issues triggers conflicts when meeting two following requirements: (1) Both communities are unsuccessful in establishing an agreement to resolve new public issues, and (2) There is no local government intervention to overcome the new public issues of gated community. This article has two objectives: conceptually, it supports the new publicness theory stating that publicness may arise from the privacy sphere, while at the same time complete the fact that the rise of new public issues can cause social conflicts when meeting the two preconditions. Based on the findings in this study, two suggested recommendations include, first, both communities need to build intensive communication and create joint mechanism to avoid social conflict; second, the commitment and active role of Sleman government are required, particularly to eradicate the rents of licensing-bureaucracy and to improve close supervision in the field, so that new licensing processed will not instigate new public issues that can trigger social conflicts. Abstrak. Artikel ini mendiskusikan munculnya masalah publik baru dan implikasinya terhadap konflik sosial akibat dari tingginya pertumbuhan gated community (perumahan modern) di Kabupaten Sleman. Masalah publik baru tersebut meliputi permasalahan ekonomi, aksessibilitas, sosial, dan lingkungan. Melalui metode studi kasus dengan observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada lahirnya konflik sosial apabila menemui dua situasi berikut; (1) kedua masyarakat tidak berhasil membangun kesepakatan untuk menyelesaikan masalah publik baru, dan (2) tidak adanya intervensi pemerintah daerah untuk mengatasi munculnya masalah publik baru gated community. Artikel ini memiliki dua tujuan: secara konseptual mendukung teori new publicness, bahwa kepublikan dapat muncul dari ranah privat, sekaligus melengkapinya bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada konflik sosial apabila menemui dua prakondisi di atas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dua rekomendasi yang diberikan yaitu pertama, perlunya dibangun komunikasi intensif dan mekanisme bersama diantara kedua masyarakat untuk menghindarkan munculnya masalah publik baru. Kedua, perlunya komitmen dan peran aktif Pemda (Pemerintah Daerah) Sleman khususnya dalam memberantas rente birokrasi perijinan dan peningkatan pengawasan langsung di lapangan sehingga perijinan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan publik baru yang berimplikasi pada konflik sosial."

"Kampus merupakan institusi publik yang dikarakterisasi oleh kehidupan sosial yang terbentuk dari kontak dan interaksi penggunanya. Skripsi ini membahas seperti apa sifat, penampilan, dan cara kampus mendukung aktivitas publik tersebut, dengan menggunakan studi kasus kampus kota. Hal tersebut untuk memahami bagaimana kampus kota mengekspresikan sifat dan kualitas publiknya tersebut, terkait dengan penampilan kepublikan ruang luar kampus. Hasilnya menunjukkan bahwa area depan kampus kota dengan tingkat kepublikan yang lebih tinggi lebih beriorentasi pada manusia (pejalan kaki). Hal ini dipengaruhi terutama oleh adanya dukungan fisik yang mendorong minat penggunaannya oleh orang-orang, terutama dengan memberikan pilihan dan kesempatan untuk berdiam di tempat.

---

Campus is a public institution which characterized by the social life that formed through contacts and interactions among users. This paper discusses what kind of character, appearance, and manner of campus that has to supports the public activities, by using the case study of city campus. This means to understand how city campus expresses its public character and quality, which related to the appearance of publicness of campus' outdoor space. The result shows that the forecourt of city campus with higher degree of publicness is more human (pedestrian)-oriented. This affected particularly by physical supports that encourage the interest of public use, especially by providing choices and chances for staying."

"Skripsi ini mencoba memahami hubungan antara peran swasta pada ruang publik dan derajat kepublikan ruang publik dengan mengevaluasi derajat kepublikan dari tiga jenis ruang publik yang berbeda. Adanya keterlibatan pihak swasta pada ruang publik menyebabkan munculnya ruang ‘publik’ yang tidak sepenuhnya publik. Fungsi ruang publik sebagai ruang demokrasi, tempat untuk seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali dapat mengakses dan bersuara, dan merepresentasikan diri, perlahan menghilang dan menandakan tidak adanya inklusivitas dan hak yang setara. Melalui studi literatur, ditemukan bahwa derajat kepublikan suatu ruang dipengaruhi oleh enam dimensi. Keenam dimensi tersebut dikembangkan menjadi suatu indikator untuk mengevaluasi derajat kepublikan ruang publik. Menggunakan indikator tersebut, studi kasus dilakukan dengan mengevaluasi empat ruang yang digolongkan sebagai ruang publik di Jakarta. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa ruang publik dengan keterlibatan pihak swasta memiliki derajat kepublikan yang lebih rendah. Namun, faktor utama penentu derajat kepublikan suatu ruang publik terletak pada pengelolanya, bukan pemiliknya. Ada harga yang harus dibayar oleh masyarakat ketika pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan ruang publik. Masyarakat tidak lagi memiliki ruang yang bebas untuk mengekspresikan diri, opini, tujuan, dan kepentingannya.

---

This thesis tries to understand the relationship between the role of private sector involvement in public space management and the degree of publicness of these spaces by evaluating the degree of publicness of three different types of public spaces. Involvement of private sectors in the development and management of public spaces has led to the emergence of ‘public’ spaces that are not entirely public. This has led to the slow fading of the space’s function as a democratic space, a place where all members of the public are able to access, express and represent themselves, indicating the nonexistence of inclusivity and equal rights. Through literature studies, it was found that a space’s degree of publicness is determined by six dimensions. These dimensions were developed into a comprehensive indicator used to evaluate the degree of publicness of public spaces. Using this indicator, a case study was carried out by evaluating four spaces in Jakarta that are claimed to be public spaces. The results show that public spaces with private sectors involvement have lower degrees of publicness than those that are not. However, the main deciding factor lies on the space’s manager, not the owner. There is a price that the public has to pay when the government encourages private sectors to involve themselves in the development and management of public spaces. That is that the people no longer have a space to express themselves, their opinions, goals and interests."

"Fenomena privatisasi ruang publik merupakan topik yang banyak menimbulkan diskusi dan perdebatan dalam literatur. Melalui kajian literatur dan pengamatan, tulisan bertujuan untuk menemukan titik temu dalam mengidentifikasi privatisasi ruang publik dari sudut pandang/persepsi pengguna sebagai aktor terpenting. Aksesibilitas sebagai fitur utama dari ruang publik memiliki keterhubungan dengan elemen pembatas, baik fisik maupun non fisik. Tulisan ini mempertanyakan lebih jauh mengenai apa peran elemen pembatas fisik pada persepsi privatisasi pengguna terhadap ruang publik? Dari hasil studi, ditemukan kesimpulan bahwa penggunaan elemen pembatas fisik menyebabkan penurunan terhadap aksesibilitas fisik ruang publik namun kurang signifikan terhadap penurunan aksesibilitas secara persepsi. Selain itu, keberadaan elemen pembatas fisik didukung oleh penerapan elemen pembatas non fisik dalam menjaga keamanan/membatasi ruang publik. Melalui temuan ini, diharapkan pandangan negatif mengenai penggunaan elemen pembatas fisik pada ruang publik di perkotaan dapat dikaji kembali dalam diskursus di bidang perancangan perkotaan.

---

The phenomenon of privatization of public space is a topic that creates a lot of discussion and debate in literature. Through literature study and observation, this writing aims to find the middle ground in order to identify privatization from the user's perception as the most important actor in public space. Accessibility as the main feature of public space related to boundary elements, physical or non physical. This writing asks further about what is the role of physical boundary elements in user’s perception of the privatization of public space? From this study, it finds that the use of physical boundary elements causes degradation of physical accessibility but less significance in perception of accessibility. Also, the existence of physical boundary elements is usually supported by non physical boundary elements. From these findings, it is hoped that negative views towards the use of physical boundary elements in urban public spaces can be explored again in urban design discourses."