Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Sabrina Chairunnisa
"
Indonesia's e-commerce business is getting popular among public society and interest transactions using its services is increasing therefore the researchers analyzed the society interest in using e-commerce services of Lazada and Tokopedia. E-commerce is a business deal of sale and purchase goods which are conducted online, whereas the system of sale and purchase is done online via internet connection. The purpose of this research is to determine society interest in using e-commerce services of Lazada ...
"
2016
MK-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Erick Andhika
"
Pemberian pinjaman dan perolehan pinjaman merupakan kegiatan yang lazim terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan di antara kedua belah pihak telah memiliki suatu kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal yang disepakati. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan belum atau tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka salah satu cara pengembalian pinjaman tersebut adalah dengan mengajukan permohonan pailit. Dalam skripsi ini membahas mengenai salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56672
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Volume 19 of Advances in Public Interest Accounting responds to Global forces and accountability once again converge in this volume, illustrating the significant and multifaceted nature of the role of accounting in societies ...
"
United Kingdom: Emerald, 2017
e20469298
eBooks Universitas Indonesia Library
Sinambela, Ramli
"
Persediaan tanahå terbatas sedang kebutuhannya meningkat secara linier sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Di lain pihak, pembangunan sarana dan atau prasarana kepentingan umum tidak mungkin ditunda-tunda terutama pada kota Metropolitan seperti DKI Jakarta.
Masalah utama yang dihadapi Pemerintah adalah masalah kesediaan masyarakat melepaskan hak atas tanahnya dan besarnya ganti kerugian yang tidak sesuai. Pemegang hak atas tanah mengajukan ganti kerugian yang layak agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya atau setidak-tidaknya tidak ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yayan Yuhanah
"
Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T19844
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Monica Priski Cahya Maulidya
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gagal bayar asuransi dan pengaruh penerapan PSAK 71 dan PSAK 74 terhadap risiko gagal bayar. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Regulasi Kepentingan Publik (public interest regulation theory). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten, tematik, dan konstan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar dapat terjadi karena: (1) fraud, (2) underreserved, (3) lemahnya ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"
This collection of rich, empirically grounded case studies investigates the conditions and consequences of ?juridification? - the use of law by ordinary individuals as a form of protest against ?the state?. Starting from the actual practices of claimants, these case studies address the translation and interpretation of legal norms into local concepts, actions and practices in a way that highlights the social and cultural dynamism and multivocality of communities in their interaction with the law ...
"
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012
344.009 LAW
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Adi Pradana
"
Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52212
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dhia Maududah
"
Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48328
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sriwati
"
Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha /kalangan bisnis memerlukan tanah untuk keperluan apapun, maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang terkena dampak atas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28607
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
