Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Irfani Fithria
"
The Focus of this study is crowdi.ng out effect and public choice mechanism i.n determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001's decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized system in the world to one of the most decenualized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decenu-alization at the same time. It has been asserted ...
"
2009
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agus Hilman
"
ABSTRAK
This study analyzes the effect of public expenditure transparency on tax
compliance. Transparency is the key for accountable government. Transparency
will lead taxpayers to have a better understanding how tax collected and spent.
The taxpayers will be more likely to have compliant behavior if the public service
and infrastructure are improving. This paper use firm level data from The World
Bank-IFC Enterprise Surveys during 2002-2005 to determine the level of tax
compliance, while the measurement of public expenditure transparency is
constructed from ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43351
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Boy Piter Nizu Kekri
"
This study aims to reveal the phenomenon of compliance with mandatory spending on education and health in 29 regencies/cities in Papua. The data analysis method applies quantitative descriptive data by using regional financial data, namely: Regional Revenue and Expenditure Targets, Education and Health Expenditure Allocation for Fiscal Year 2021, Realization of Regional Income, and Expenditure, Education and Health Expenditure Allocation for the Fiscal Year 2017-2020. The main finding of this study is that 27 local ...
"
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2022
330 JPP 6:1 (2022)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mijie Dwiputri Ramadini
"
Keterlambatan pembayaran honor dan juga insentif sudah sering terjadi di awal tahun. Terjadinya penunggakan pembayaran honor dan insentif menunjukkan proses perencanaan dan penganggaran yang kurang terkendali oleh Pemerintah Kota Ternate, meskipun rata-rata setiap tahunnya mereka mendapatkan predikat pengelolaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak sejalan dengan data lapangan yang menunjukkan adanya masalah dalam penganggaran (https://ombudsman.go.id/ Kamis, 11/02/2021). Pengelolaan Pemerintah Kota Ternate dalam upaya penanganan COVID-19 juga menunjukkan adanya permasalahan serupa. Peneliti menggunakan paradigma post- positivist ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
330 KOM 1:2 (2003)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Irpan Jauhari
"
Memasuki abad 21 dan milenium ke 2, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global, nasional maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta reformis. Penetapan Undang-Undang Nomor-2-2 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu upaya penataan kembali peran pemerintah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3335
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
