Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat berkaitan dengan psikiatri forensik. Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja kewenangan-kewenangan tersebut berikut kedudukan psikiatri forensik dalam kewenangan-kewenangan tersebut serta pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut secara kelembagaan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perangkat penunjang dalam susunan organisasi yang bertugas untuk mengkelola kewenangan terkait medis khususnya psikiatri forensik yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, psikiatri forensik berkedudukan sebagai ilmu yang membantu peradilan ketika di dalamnya terlibat orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, dalam pelaksanaannya lembaga Kejaksaan belum mempunyai organ khusus dalam struktur organisasi yang mengkelola aspek medis khususnya psikiatri forensik.

---

The Attorney of the Republic of Indonesia has authorities which linked to forensic psychiatry. This study will discuss about those authorities along with the standing of forensic psychiatry in those authorities and the implementation of those authorities institutionally. The point of view taken in this thesis is to compare the institutions of the Attorney of the Republic of Indonesia with the Police of the Republic of Indonesia in terms of supporting tools in the organizational structure that are responsible for the management of medical related authorities, especially forensic psychiatry. Based on the results of research that has been done, forensic psychiatry serves as a science that helps the judiciary when involved people with mental disorders. Then, in its implementation, the Attorney of the Republic of Indonesia has no specific organs in the organizational structure that manage the medical aspects especially forensic psychiatry."

"Latar Belakang : Dalam kasus forensik yang berhubungan dengan impulsivitas dan agresivitas, dibutuhkan suatu kompleksitas dan terdapat potensi risiko yang tinggi dalam menilai akurasi kondisi mental yang dapat memberikan terang perkara dan membantu memberikan pertimbangan dalam keputusan dalam persidangan.Tujuan : Meninjau berbagai literatur atau penelitian sebelumnya mengenai tahapan evaluasi yang dapat dilakukan psikiater pemeriksa dalam menilai criminal intent pada kasus-kasus impulsivitas dan agresivitas. Metode : Penelusuran artikel dilakukan sesuai dengan alur pada bagan PRISMA melalui lima pangkalan data, yaitu PubMed, Scopus, EMBASE, Web of Science, dan Cochrane.Hasil : Total literatur yang peneliti dapatkan sebanyak 981, lalu melalui proses penyaringan duplikasi, kriteria inklusi dan ekslusi sehingga tersisa 32 artikel. Telaah kritis dengan menggunakan QuADS. Rentang tahun penelitian terkumpul dari 1993—2024, dengan peningkatan literatur dalam 10 tahun terakhir. Lokasi terbanyak artikel berasal dari benua Eropa yaitu enam belas artikel. Artikel terkumpul didominasi oleh penelitian potong lintang dan laporan kasus dengan masing-masing sebanyak empat belas artikel. Gangguan jiwa yang ditemui dari artikel terkumpul cukup beragam dengan pembahasan mayoritas berfokus pada gangguan spektrum skizofrenia dan gangguan kepribadian. Selain pemeriksaan forensik yang telah melalui anamnesis yang lengkap dan runut, peneliti mencatat beberapa instrumen khusus yang digunakan. Berbagai instrumen dan pemeriksaan penunjang khusus ini memiliki tujuan tertentu dan dapat membantu terang sebuah perkara hingga mengeksklusi diagnosis tertentu. Kesimpulan : Melalui tinjauan sistematik ini, tahapan-tahapan penting yang harus diperhatikan seorang psikiater pemeriksa dalam menilai criminal intent pada kasus-kasus impulsivitas dan agresivitas adalah anamnesis psikiatrik, pemeriksaan instrumen, pemeriksaan penunjang, dan penentuan kesimpulan.

---

Background : In forensic cases related to impulsivity and aggressivity, there is a need for complexity and a high potential risk in assesing the accuracy of mental conditions. This can shed light on the case and assist in providing considerations in court decisions. Objective : To review various literature or previous research regarding the evaluation stages that a forensic psychiatrist can undertake in assesing criminal intent in cases of impulsivity and aggressivity. Method : Article searches were conducted according to the PRISMA flowchart through five databases: PubMed, Scopus, EMBASE, Web of Science, and Cochrane. Result : A total of 981 articles were obtained, which were then filtered for duplicated, inclusion, and exclusion criteria, leaving 32 articles. Critical appraisal was conducted using QuADS. The research spanned from 1993 to 2024, with an increase in literature over the past 10 years. The majority focusing on schizophrenia spectrum disorders and personality disorders. In addition to forensic examinations that included comprehensive and sequential anamnesis, researchers noted several specific instruments used. These various instruments and special examinations have specific purposes and can help clarify a case, even to the point of exlucing certain diagnoses. Conclusion : Through this systematic review, the important stages that a forensic psychiatrist must consider to in assessing criminal intent in cases of impulsivity and aggressivity are psychiatric anamnesis, instrument examination, supporting examinations, and conclusion determination."

"Permintaan layanan psikiatri forensik di Indonesia terus meningkat. Namun, psikiater di Indonesia merasa kurang kompeten dan kurang percaya diri dalam melakukan analisis psikomedikolegal dan melaporkan hasil pemeriksaannya, karena ketiadaan pedoman dan metode pendidikan yang belum seragam. Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen Kemampuan Berpikir Analisis Psikomedikolegal (KBAP) dan mengembangkan modul pengajaran yang sahih dan mampu laksana. Penelitian menggunakan desain exploratory sequential mixed method. Pada tahap 1, dilakukan penelusuran kepustakaan dan penilaian kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi komponen KBAP, dilanjutkan dengan teknik delphi melibatkan pakar psikiatri, hukum, dan bidang lain yang relevan. Hasilnya diadaptasi menjadi instrumen penilaian KBAP beserta panduan penilaiannya. Pada tahap 2, dilakukan studi potong lintang terhadap psikiater Indonesia untuk mengetahui skor KBAP dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada tahap 3, dilakukan pengembangan dan uji coba Modul KBAP. Penelitian tahap 1 menghasilkan 60 butir KBAP yang dibagi empat tahap: persiapan, pemeriksaan, penulisan laporan, serta persiapan dan pemberian keterangan di pengadilan. Instrumen penilaian, berupa rubrik yang dilengkapi panduan pengisian, memiliki validitas isi dan reliabilitas antarpenilai yang baik. Median skor KBAP dari 165 subjek sebesar 37 (rentang nilai 5 sampai 89). Tidak didapatkan faktor yang berhubungan dengan skor KBAP. Modul KBAP yang dikembangkan pada tahap 3, berdasarkan temuan dari tahap 1 dan 2, berlangsung secara daring selama 6 minggu, terdiri atas kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Modul KBAP secara keseluruhan dinilai mampu laksana dan sahih. Selain itu, peserta menunjukkan hasil yang baik dalam evaluasi hasil pembelajaran modul. Secara keseluruhan, penelitian ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan dalam peningkatan keterampilan psikiatri forensik Indonesia dengan memberikan pedoman konkret dan modul pengajaran yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pelayanan.

---

Requests for forensic psychiatry assessments have consistently increased. However, Indonesian psychiatrists still view themselves as incompetent, and thus, unconfident in conducting psychomedicolegal analysis and reporting the results, which may stem from a lack of concrete guidelines and uniform teaching methods throughout the country. Furthermore, psychomedicolegal analysis as a form of clinical reasoning can be influenced by cognitive and emotional factors. Thus, this study aims to identify components of psychomedicolegal analysis competency and to develop its educational module. This study used an exploratory sequential mixed method design. In Part 1 of the study, literature review and needs analysis from stakeholders were conducted to identify components of psychomedicolegal analysis, which were then refined through Delphi technique involving experts from psychiatry, law, and other relevant fields. The components are adapted into a scoring instrument and its user manual. In Part 2, a cross-sectional study was conducted among Indonesian psychiatrists to estimate the level of psychomedicolegal analysis of competence and related factors. In Part 3, a module for psychomedicolegal analysis was developed and tested. Part 1 of this study resulted in 60 items of psychomedicolegal analysis competency, divided into 4 domains: preparation, assessment, report writing, and giving expert testimony. The scoring instrument was designed as a rubric and complemented by a manual containing item explanations and operational definitions. The instrument has acceptable content validity and inter-rater reliability. In Part 2, a sample of 165 psychiatrists had a median psychomedicolegal analysis score of 37 (range 5 to 89). No factors are significantly associated with it. In Part 3, the psychomedicolegal analysis module, formulated from the findings of Part 1 and 2, was conducted as an online course for 6 weeks, consisting of asynchronous and synchronous activities. The module was considered feasible and valid. Also the participants showed good results in evaluation of the module. Overall, the psychomedicolegal analysis scoring instrument and the resulting module were able to answer the need for skill development in Indonesian forensic psychiatry by providing concrete guidelines and teaching methods that have the potential to be further developed as educational innovation, research, and services."