Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia telah memberikan komitmen terbuka di sektor perbankan. Di kawasan ASEAN keterbukan sektor perbankan Indonesia menduduki nomor 2 tertinggi setelah Singapura. Terhadap kondisi yang telah terbuka tersebut, kecil kemungkinan untuk menarik komitmen perbankan Indonesia yang telah terdaftar dalam SoC liberalisasi sektor jasa keuangan di WTO. GATS memberikan ruang kepada negara anggota untuk menerapkan prudential measures. Annex on Financial Services merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai liberalisasi sektor jasa keuangan yang tidak terpisahkan dari General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana di dalamnya terdapat aturan yang mengijinkan negara untuk mengambil tindakan dengan alasan prudential termasuk untuk melindungi investor, depositor, pemegang saham atau orang yang menyerahkan fiduciary duty kepada pemasok jasa keuangan atau untuk menjamin integritas dan stabilitas dari sistem keuangan. Prudential measures mutlak diperlukan mengingat proses liberalisasi yang tidak disertai dengan sistem keuangan domestik yang kuat dapat menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Keterbukaan perbankan tersebut perlu direspon otoritas dengan bijak, melalui upaya persiapan dan peningkatan industri perbankan Indonesia menjadi industri perbankan yang sehat dan kuat sehingga memiliki daya saing dan ketahanan terhadap faktor pemicu resiko instabilitas.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memahami penerapan GATS dalam liberalisasi jasa perbankan Indonesia dan penerapan prudential measures sebagai jaring pengaman stabilitas sistem keuangan dalam kaitan dengan kebijakan liberalisasi sektor jasa perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTIn term of financial services liberalization, Indonesian commitment on banking sector liberalization open largely. In the ASEAN, the openness of Indonesia's banking sector is the 2nd after Singapore. GATS provides space for member to implement prudential measures. Annex on Financial Services is a specific rules on the financial services liberalization and being an integral part of the General Agreement on Trade in Services (GATS), which included a rule allowing the state to take action on prudential reasons, including to protect investors, depositors, share holders or the person submitting the fiduciary duty to financial service suppliers or to ensure the integrity and stability of the financial system. Prudential measures are absolutely necessary, since the liberalization process that is not accompanied by a strong domestic financial system can have a negative impact on the financial stability system and the economy of Indonesia. The oppeness of banking sector need to be respond by authority wisely, preparing the sound and strong banking industry is a must. The sound and strong banking industry could increase banking competitiveness and resilience to risk factors triggering instability. The purpose of this thesis is to understand the GATS and its application on banking services liberalization in Indonesia as well as the application of prudential measures as a part of financial system safety net in terms of Indonesian policy in the banking services liberalization."

"Dengan ter-eliminasinya limitasi dalam All Market Access dan National Treatment pada akhir tahun 2020 sebagai komitment Indonesia di dalam Indonesia Schdule of Specific Commitment. Dimana eliminasi dari kedua limitasi tersebut akan menyebabkan konflik dan dampak negatif untuk banyak sektor perekonomian di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu dan globalisasi yang semakin meluas, liberalisasi perbankan pun semakin meningkan sehingga banyak bank asing yang mulai memasuki pasar perbankan Indonesia dan memberikan dampak negatif untuk bank lokal Indonesia. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana dampak dari komitmen Indonesia terhadap WTO begitu limitasi tersebut tereliminasi? dan 2) Bagaimana dampak kompetisi bank asing dan bank lokal Indonesia setelah limitasi tersebut telah di eliminasi? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Penerapan komitmen Indonesia pada World Trade Organization dalam memenuhi komitmen untuk liberalisasi bank atau sector jasa keuangan sub sektor perbankan tidak dapat di eliminasi sepenuhnya. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia tetap belum dapat melaksanakan komitmen tersebut karena diperlukannya eliminasi terkait komitment yang sama oleh negara anggota WTO lainnya. Akan tetapi Indonesia dengan adanya Best Fit dan Prudential Measure sebagai peraturan domestik Indonesia terkait jasa keuangan sub sektor perbankan, ketidaksanggupan Indonesia dalam menuhi komitmen tersebut dianggap tidak melanggar. Maka diperlukannya Pemberdayaan dan penyempurnaan dari upaya Otoritas Jasa Keuangan diperlukan bagi bank lokal agar bank lokal dapat bersaing dengan bank asing.

---

By eliminating the limitations in All Market Access and National Treatment at the end of 2020, Indonesia is committed in Indonesia Schedule of Specific Commitment. The elimination of these two limitations will cause conflict and negative impactsfor many economic sectorsin Indonesia. As time progressed and globalization expanded, banking liberalization was increasing so that many foreign banks began to enter the Indonesian banking market and had a negative impact on Indonesian local banks. This thesis has research questions, namely 1) How will the impact of Indonesia's commitment to the WTO once these limitations are eliminated? 2) How will the competition impact of foreign banks and Indonesian local banks after the limitation have been eliminated? This research was conducted using the juridical normative method. The implementation of Indonesia's commitment to the WTO in fulfilling its commitmentsto liberalize the bank or financialservicessector in the banking subsector cannot be completely eliminated. Although Indonesia has ratified the agreement to form the WTO through Law No. 7 of 1994, Indonesia is still unable to carry out this commitment because of the need for elimination related to the same commitment by other WTO member countries. However, with the existence of Best Fit and Prudential Measure as Indonesia's domestic regulations related to financial services in the banking sub-sector, Indonesia's inability to fulfil these commitments is considered not to violate. Thus, empowerment and improvement from Financial Services Authority efforts are needed for local banks so that local banks can compete with foreign banks."