Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhikemiskinan pekerja dibayar di perkotaan dengan menggunakan data Susenas2013. Berdasarkan analisis deskriptif dan regresi logistik biner diketahui bahwaumur, jenis kelamin, status migrasi, status perkawinan, pendidikan, lapanganusaha, status dalam pekerjaan, proporsi ART berumur > 15 tahun, proporsi ARTberumur > 64 tahun, dan proporsi ART lain bekerja dan berpenghasilan memilikipengaruh yang signifikan terhadap risiko pekerja dibayar di perkotaan berstatusmiskin. Faktor terkuat yang memengaruhi kemiskinan pekerja dibayar dengankriteria garis kemiskinan dalam penelitian ini adalah pendidikan, proporsi ARTlain bekerja dan berpenghasilan, dan proporsi ART berumur < 15 tahun. Dengankriteria Upah Minimum Provinsi, faktor terkuat yang menyebabkan pekerjadibayar hidup di bawah standar adalah proporsi ART lain bekerja danberpenghasilan, pendidikan, dan status migrasi

---

ABSTRACTThis research aims at analyzing factors influence poverty status at paid workersin urban area using 2013 Susenas. Descriptive analysis and result of binarylogistic regression indicate note that age, gender, migration status, marital status,education, field of business, status in employment, the proportion of under 15 yearold household member, the proportion of above 64 year old household member,and proportion of other household member?s work have significant effects on therisk of paid workers in urban to be poors. The strongest factors affecting povertystatus of paid workers by poverty line criteria in this study are education, theproportion of other hosehold member?s work, and the proportion of 15 year oldhousehold member. Based on provincial minimum wage criteria, the strongestfactors that cause paid workers paid live below the standard are the proportion inother hosehold member?s work, education, and the status of the migration;"

"Skripsi ini membahas tentang prosedur penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara untuk mengidentifikasi masalah. Berbagai persoalan/permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan juga dapat diketahui dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG dan 62/G/PTUN-JKT/2013. Berkenaan dengan masalah tersebut terdapat lembaga yang terkait dengan penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi yaitu Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi.

---

This thesis describes about the determination and postponement procedure of provincial minimum wage in Indonesia, especially in South Sumatera and Special Capital Region of Jakarta. The research method used is descriptive analysis method, by applying literature research and interviews to identify problems. Some problems in procedure and implementation also can be known by analyzing the State Administrative Court Ruling Number 12/G/2013/PTUN-PLG and 62/G/PTUN-JKT/2013. Relating to that, there are the institution dealing with determination and postponement procedure which are Governor and Provincial Remuneration Council."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah melalui keharusan perusahaan membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menggunakan ketetapan UMP dalam dunia ketenagakerjaannya. Skripsi ini membahas dinamilka yang terjadi dalam perundingan/negosiasi antara aktor-aktor tripartit dalam Dewan Pengupahan Provinsi, yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam proses penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa baik pihak pengusaha maupun pekerja memiliki strategi masing-masing untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses negosiasi dalam Sidang Dewan Pengupahan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup kuat dalam mengintervensi perundingan yang dilakukan terutama untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di DKI Jakarta.

---

Provincial Minimum Wage is a government decree issued to determine a minimum wages a company should pay the employee. In the process of the establishment, the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. Jakarta is one of the provinces in Indonesia which also use the provisions of the Provincial Minimum Wage in the employment sector.

This thesis discusses the dynamics that occur in the negotiations between the tripartite actors in the Provincial Wage Council, which are government, entrepreneurs and workers in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This study is a qualitative study with a descriptive design.

The results of this study describes that both the entrepreneurs and workers have their own strategies to fight for their interests in the negotiation process, during Wage Council meeting. The results of this study also shows that the government has a strong role to intervene in the negotiations carried out, especially to achieve balance and harmony of industrial relations in Jakarta."

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan pengaturan Upah Minimum Provinsi UMP terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM , khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya peraturan UMP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja/buruh agar dapat hidup layak, tetapi di sisi lain kemampuan untuk memberikan upah yang sesuai ketentuan upah minimum sulit dilakukan oleh UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara peraturan, kebijakan upah minimum berlaku pada UMKM, tetapi pada penerapannya UMKM menghadapi kendala untuk membayarkan upah minimum kepada pekerja/buruh. Kata Kunci:Keberlakuan Peraturan; Upah Minimum Provinsi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM.

---

This Thesis describes about the enforcement of Provincial Minimum Wage regulation on Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs . The Provincial Minimum Wage regulation is the government effort to provide guarantee for all workers to make a decent living in a region, yet the MSMEs are still in struggling to pay workers on standard minimum wage. This thesis used descriptive analytic as research method, by applying literature research and interviews that hopefully able to identify the occurring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems. The conclusion of this thesis is the Provincial Minimum Wage regulation applies to MSMEs, yet on the implementation of that regulation, MSMEs face the problems to pay the minimum wage to their workers laborers."