Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan protes masyarakat terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, di Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, melalui media sosial khususnya Facebook. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peran warga Desa Cahya Maju dalam menyampaikan aksi protes mereka terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, melalui unggahan yang disampaikan pada media sosial Facebook, dan mengetahui peran teknologi modern, khususnya dalam hal ini yaitu media sosial sebagai sarana ruang demokrasi baru bagi warga Desa Cahya Maju. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan theory of social media empowerment dan connective action. Selain itu, penulis juga menganalisis studi kasus tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka serta penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari berbagai profesi atau bidang yang relevan untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Facebook memudahkan warga Desa Cahya Maju untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aksi protes atau tuntutan mengenai kerusakan jalan, dimana tuntutan tersebut berisi harapan, keluhan bahkan kekecewaan yang disampaikan oleh warga desa. Akan tetapi, aksi protes warga melalui media sosial Facebook dalam kasus kerusakan jalan di Desa Cahya Maju, tidak secara langsung mempengaruhi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena media sosial Facebook hanya sebagai sarana untuk menyampaikan aksi protes warga desa. Hal tersebut diperkuat dengan temuan penulis yang menunjukkan bahwa, terdapat faktor yang mendorong proses perbaikan jalan di Desa Cahya Maju selain melalui media sosial Facebook saja, dimana terdapat cara-cara konvensional yang dilakukan oleh Kepala Desa serta anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengupayakan proses perbaikan jalan.

---

This study discusses community protest movements related to demands for road repairs against the Regional Government, in Cahya Maju Village, Lempuing District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province, through social media, especially Facebook. The purpose of this study is to find out the role of the residents of Cahya Maju Village in conveying their protests regarding demands for road repairs against the Regional Government, through uploads submitted on social media Facebook, and to know the role of modern technology, especially in this case, namely social media. as a means of new democratic space for the residents of Cahya Maju Village. In analyzing these problems, the authors use the theory of social media empowerment and connective action. In addition, the authors also analyze the case studies using qualitative research methods, literature studies and the authors also conduct interviews with sources from various professions or fields relevant to this research. The results of this study indicate that Facebook social media makes it easier for Cahya Maju Village residents to be able to participate in conveying protests or demands regarding road damage, where these demands contain hopes, complaints and even disappointment conveyed by villagers. However, residents' protests via Facebook social media in the case of road damage in Cahya Maju Village did not directly affect the Provincial Government of South Sumatra, because Facebook social media was only a means of conveying villagers' protests. This is reinforced by the author's findings which show that, there are factors that encourage the road repair process in Cahya Maju Village apart from just Facebook social media, where there are conventional methods carried out by the Village Head and members of the Ogan Komering Ilir Regency DPRD to seek the repair process road."

"Sebagai seorang yang menaruh minat terhadap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan sejak 1966 sampai saat ini telah melakukan pengamatan-pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, saya memperoleh kesan bahwa mahasiswa dapat merupakan kekuatan sosial politik yang penting. Aksi-aksi mahasiswa tahun 1966 yang berakhir dengan lahirnya Pemerintah Orde Baru merupakan bukti yang jelas. Demikianpun aksi-aksi setelah 1966 (1971, 1974, 1977) walaupun tidak sampai kepada perubahan Pemerintahan, namun cukup besar pengaruhnya sehingga Pemerintah merasa perlu mengadakan reaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata beberapa perubahan sosial memang terjadi. Larangan impor mobil mewah dan anjuran "pola hidup sederhana" yang dikeluarkan Pemerintah setelah aksi-aksi mahasiswa 1974 dan pencabutan SK 028 pada 1 Juli 1977 merupakan bukti akan kuatnya pengaruh aksi-aksi mahasiswa ini sebagai kelompok sosial. Tertarik akan kenyataan ini, saya telah melakukan beberapa studi tentang aksi-aksi kemahasiswaan yang beberapa diantaranya telah dipublikasikan. Setelah cukup lama saya mengamati gejala aksi-aksi mahasiswa ini, tidak saja yang terjadi di dalam negeri melainkan juga yang terjadi di luar negeri, saya melihat sifat yang universal dari gejala ini, yaitu rata rata aksi-aksi mahasiswa membawa perubahan sosial-politik tertentu. Kenyataan ini mendorong saya untuk mengadakan studi yang lebih mendalam, terutama mengenai gerakan-gerakan protes mahasiswa. Bertepatan dengan tumbuhnya hasrat saya untuk mengadakan studi pendalaman ini, saya memdapat tawaran untuk mengadakan suatu penelitian tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Indonesia dari Direktorat iemahasiswaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tawaran pada awal 1976 ini tentunya saya terima dan saya menfaatkan sebaik-baiknya dan dilaksanakanlah suatu penelitian mendalam di 20 kota universitas di Indonesia. Dari hasil studi yang dilaksanakan pada akhir tahun 1976 dan awal 1977 inilah saya melihat penemuan-penemuan tertentu yang merangsang untuk diteliti lebih mendalam guna dijadikan thesis. Oleh karena itulah, setelah dilakukan konsultasi-konsultasi thesis ini diajukan. Adapun yang dimaksudkan dengan "gerakan protes mahasiswa" dalam studi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara bersamasama atau sendiri-sendiri untuk menentang suatu kebijaksanaan yang dibuat oleh suatu otoritas (pimpinan universitas atau Pemerintah). Gerakan protes mahasiswa di sini tidak akin dipelajari sebagai gerakan organismik atau secara sosiologis, melainkan sebagai gejala psikologis dengan cara sosial tertentu ("socially determined")."

"ABSTRAKDalam hubungan media dan demonstrasi, media memainkan peran yang dapat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial ini. Hal ini bergantung pada cerita yang ditonjolkan dalam pemberitaan demonstrasi. Apabila media merepresentasikan demonstrasi dengan menyajikan cerita seputar kerusuhan, betrok, dampak buruk, dan menjauh dari isu utama demonstrasi, maka hal ini dapat menyebabkan delegitimasi pada demonstrasi. Hal ini sesuai dengan temuan Douglas McLeod mengenai yang menjelaskan bagaimana media lebih cenderung memfokuskan pada kerusuhan, bentrok, dan aspek negatif dalam demonstrasi. Hal tersebut terjadi, karena cerita yang bersifat negatif atau menakutkan memenuhi kriteria, yang menguntungkan bagi media. Selain berdampak pada keberhasilan, liputan media yang sedemikian rupa juga dapat mengkonstruksi realita yang berdampak pada pemetaan apa yang dianggap sebagai masalah dan dan berpengaruh pada bagaimana demonstrasi dimaknai. Menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan perangkat analisis framing Entman, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masalah ini terjadi pada CNN Indonesia dalam memberitakan demonstrasi mahasiswa penolakan revisi UU KPK & RKUHP. Hasil analisis pada 22 video pemberitaan demonstrasi menunjukkan bahwa framing CNN Indonesia mendukung temuan Douglas McLeod mengenai protest paradidengan penekanan pada aspek di luar isu utama demonstrasi, dan menggambarkan demonstrasi sebagai masalah dan hal yang negatif.

---

ABSTRACTIn media relations and demonstrations, media play a role that can influence the success of this social movement. This depends on the story highlighted in the demonstration coverage. If the media represent a demonstration by presenting stories about riots, bureaucracy, adverse effects, and moving away from the main issue of the demonstration, then this can cause delegitimization of the demonstration. This is consistent with Douglas McLeod's findings on the protest paradigm which explains how the media are more likely to focus on riots, clashes, and negative aspects of demonstrations. This happens, because stories that are negative or scary meet the news value criteria, which are beneficial for the media. In addition to having an impact on success, media coverage in such a way can also construct realities that have an impact on the mapping of what is considered a problem and affect how demonstrations are described. By using a qualitative content analysis method on the Entman framing analysis tool, this study will explore how this problem occurs with CNN Indonesia in reporting student demonstrations against the revision of the KPK & RKUHP Law. The analysis of 22 demonstration reporting videos shows that CNN Indonesia's framing, supports Douglas McLeod's findings on the 'protest paradigm' with an emphasis on aspects outside the main issue of the demonstration, and describes the demonstration as a problem and negative."

"This book puts the recent Arab revolts in comparative global perspective, as a means to a larger end: to flesh out similarities and to draw parallels between democratic and authoritarian-like regimes. It is based on the notion that while contention in authoritarian settings is different from that in liberal democratic ones, it is not different in kind. Consciously avoiding a teleological-like normative approach and while respecting and being mindful of each cases particularities, contributors to this volume broaden the comparative perspective of the recent wave of Middle Eastern and North African (MENA) revolts with non-MENA revolts, an undertaking that has been mostly based on similarities in basic conditions and outcomes and restricted to MENA countries. Instead of treating MENA countries as monolithic and essentializing them, as the term Arab Spring does, or seeking to identify similar sources of discontent or silver bullet-like factors, the book privileges a focus on the dynamics of contentious politics as they apply to the intricate, contingent, and indeterminate relationship among popular contention, regime, and transition. By asking what cycles of contention in other parts of the world can tell us about revolts in the Arab world, and what the cycles of contention in the Arab world can tell us about contentious politics more generally, the book maintains a productive and useful balance between theory and empirics."

"ABSTRAKLagu dapat diwujudkan sebagai instrumen penting di dalam dunia sosio-politik yang luas. Kadang kala lapisan elemen-elemen linguistik digunakan untuk menyamarkan tujuan dan arti tersebut dalam lagu dan komunikasi visualnya. Setelah rilisnya lagu This is America oleh Childish Gambino (2018) lirik dan musik videonya banyak diasumsikan menyamarkan banyak fitur semiotik yang mengkritik ketidakadilan politik ras di Amerika terhadap komunitaskulit hitam. Untuk melihat penggunaan semiotik yang lebih dalam, analisis ini menggunakan Lyrics Analysis oleh Machin (2010) dan Visual Grammar oleh Kress dan van Leeuwen(2006) untuk menganalisis elemen semiotik tersebut. Kedua teori tersebut merupakan dua pendekatan analisis wacana multimodal yang menggabungkan komponen teks dan visual untuk menciptakan makna. Artikel ini menemukan bahwa Gambino benar mempertanyakan praktik diskriminasi terhadap orang kulit hitam mellalui kekerasan senjata dan polisi di Amerika saat ini, dengan menggunakan jarak dalam pemilihan katanya dan gerakan tubuhyang berlebihan dalam visualnya sebagai pengalihan. Elemen tersebut sengaja digunakan untuk menimbulkan observasi yang dalam dari penonton, sehingga diskusi mengenai isu diskriminasi dapat terwujud dalam skala yang lebih besar. Selain itu, dalam musik video This is America ditemukan juga aspek-aspek komikal sebagai alat yang melapisi maksud lagu ini sesungguhnya. Melalui elemen humor semiotik, ditemukan bahwa Gambino ingin menggarisbawahi isu komodifikasi dari seni masyarakat kulit hitam dalam musik videonya.

---

A song can manifest itself as a critical instrument in the vast socio-political atmosphere. Often times a song conceals its real meaning within layers of linguistic elements and through visual communication. Upon the release of Childish Gambinos This is America (2018), the music video has been assumed widely assumed to contain semiotic elements that criticize the injustice politics of race in America. To dig deeper into this assertion, we use Machins Lyrics

Analysis (2010) and Kress and van Leeuwens Visual Grammar approach (2006) to analyze

the illustrated semiotic elements. Both frameworks are two Multimodal Discourse Analysis approaches that explore interdisciplinary analysis in the discourse-oriented research. This article

finds that Gambino does question the practice of black discrimination through gun and police violence in present America by utilizing distant words and excessive gestures in his visual communication as a diversion. They are purposefully placed to gain a profound observation from the audience, and thus able to spark a conversation regarding the issue in a

greater scale. Furthermore, it is found that This is America applies comical aspects in the visual elements as a layering device. Through humorous semiotic elements, Gambino is discovered to highlight the commodification of black art in his music video."

"Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja menjadi sorotan utama dalam pemberitaan media massa pada bulan Oktober 2020. Pelaksanaan demonstrasi tolak UU Cipta Kerja diperlihatkan melalui visualisasi dinamika kekerasan dan konflik dalam pemberitaan media massa sehingga memunculkan cara pandang yang negatif terhadap pelaksanaan demonstrasi tersebut. Dalam protest paradigm hal ini dijelaskan sebagai pola liputan media yang berfokus untuk menyoroti konteks-konteks di luar dari isu utama dari pelaksanaan demonstrasi. Adapun lebih lanjut dalam perspektif kriminologi visual, representasi visual terhadap pelaksanaan demonstrasi mengindikasikan visualitas untuk menutupi kekerasan oleh negara yang dalam konteks ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat pengendalian resmi negara. Untuk menganalisis konteks tersebut, penulis melakukan analisis visual kualitatif terhadap data-data visual yang dikumpulkan dari pemberitaan-pemberitaan terhadap demonstrasi tolak UU Cipta Kerja selama bulan Oktober 2020 sebanyak 142 data visual beserta caption yang tertera di bawah gambar. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa representasi visual terhadap pelaksanaan demonstrasi memperlihatkan tindakan melanggar hukum dan penyimpangan dalam visualitas demonstran dan disisi lain dapat menutupi bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat pengendalian resmi. Pelaksanaan demonstrasi pun kemudian melekat dengan citra negatif dan dinilai sebagai tindakan yang sia-sia.

---

Demonstrations against UU Cipta Kerja became the main focus in the mass media coverage in October 2020. The demonstration against UU Cipta Kerja was shown through visualizing the dynamics of violence and conflict in mass media reporting, giving rise to a negative perspective on the implementation of the demonstration. In the protest paradigm this is explained as a pattern of media coverage that focuses on highlighting contexts outside of the main issue of conducting demonstrations. Furthermore, in the perspective of visual criminology, the visual representation of the implementation of the demonstration indicates visuality to cover up violence by the state which in this context is violence perpetrated by the police as the official state control apparatus. To analyze this context, the author conducted a qualitative visual analysis of the visual data collected from reports on demonstrations against UU Cipta Kerja during October 2020 around 142 visual data alongside caption that is included below. It can further be concluded that the visual representation of the demonstration shows unlawful acts and deviations in visuality of demonstrators and on the other hand can cover up the forms of violence carried out by the police as an official controlling apparatus. The demonstration was then attached to a negative image and was judged as a futile act."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas civil society dalam melaksanakan kontrol politik dan dampak dari aksi civil society tersebut bagi proses konsolidasi demokrasi. Penelitian merupakan studi kasus dalam aksi protes civil society pada penetapan APBD 2000 - 2002 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Secara khusus penelitian ini terfokus pada sejunilah pokok permasalahan, yaitu, bagaimana pertumbuhan civil society dan sejauh mana maraknya aksi pengawasan yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai bentuk tumbuhnya civil society yang kuat; bagaimana efektifitas politik dari aksi protes tersebut; dan dampak dari aksi protes tersebut bagi konsolidasi demokrasidi tingkat lokal.Dalam melakukan formulasi penelitian serta analisis data, penelitian ini didukung oleh teori demokrasi dan civil society. Teori demokrasi diarahkan untuk melihat sejauhmana perubahan politik yang sedang terjadi telah mengarah pada konsolidasi demokrasi dan berdampak pada perkembangan civil society. Sedangkan teori civil society berguna untuk melihat bagaimana perkembangan civil society itu sendiri. Penelitian mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus_ Data penelitian dikumpulkan melalui tiga strategi, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi secara langsung. Analisa data dilakukan secara kuaiitatif, yang mencatat alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan bermanfaatKesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan civil society sangat tergantung pada sistem politik sebuah negara. Pada pemerintahan Orde Baru pertumbuhan civil society banyak mendapat gangguan. Namun ketika anus reformasi berhasil membuka katup politik pertumbuhan civil society menunjukan peningkatan. Sebagai kekuatan yang berada di luar negara dan menjadi penyeimbang bagi negara, civil society di Sumatera Barat telah menunjukan efektifitas gerakan dan berdampak pada prose konsolidasi demokrasi kususnya di tingkat lokal. Malta tidak terlalu berlebihan jika penguatan dan pemberdayaan civil society dapat menjadi altematif bagi konsolidasi demokrasi,khususnya bagi negara-negara yang sedang melakukan transisi ke demokrasi.

---

Civil Society Participation on Controlling Assembly at Provincial Level. Case Study : Protest Action on Determining APBD 2000-2002 to Assembly at Provincial Level of West SumatraResearch proposes to recognize how civil society to effective on politic controlling and its impact to democracy consolidation process. This research is a case study on protest action of civil society in determining APBD 2000-2002 in Assembly at provincial level of West Sumatra_ Specially, the research focuses on several matters; that are, how is the developing of civil society process; how strong the controlling action that has been done, categorized as basis developing of strong civil society; how the politic affectivity of the protest; and the impact of the protest to local democracy consolidation.In performing research formulation and data analysis, it's supported by democracy and civil society theory. Democracy theory was aimed to observe how far the politic changing that lately happening, proposed towards democracy consolidation and impacted to the developing of civil society. Whereas civil society theory was proposed to observe how the developing of civil society itself. The research applied qualitative method by case study approaching. The data were collected through three strategy, that are; library study, interview and directly observations. Data Analysis carried out by qualitative, that recorded chronologically phenomenon, analyzed the effect and impact and acquired deep explanation and useful.The conclusion of the research is the developing of civil society entirely depend upon political system of a state. On new order, the developing of civil society experienced many obstacles. However, when reformation successed to take off the politic valve, the developing of civil society showed many positive improvement. As one of strengths beyond the state and to be counterpart of the state, civil society in West Sumatra has shows its movement affectivity and impact to democracy consolidation process, particularly at local level. Therefore, it didn't remained if reinforcement and empowerment the civil society as an alternative solution to consolidation democracy, particularly, to states that carried out transition process towards democracy."

"Ada banyak kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Aceh Besar yang menimbulkan protes aktor pemilik tanah sanpai ke pengadilan. Namun belun ada kasus seperti itu yang berakhir dengan penguncitan aktor oleh Lembaga Adat dari status penduduk desa setempat. Sanksi itu bahkan diberikan setelah putusan Pengadilan Negeri Aceh Besar dimenangkan Kades; dengan demikian, aktor dikalahkan secara substantif dan formal.Fenomena ini menjadi pokok masalah yang urgen karena (1) dengan tindakan protes itu telah menimbulkan suasana disorder dalam komunitas bersangkutan; (2) keadaan tersebut memperlihatkan indikasi ada hubungan konflik antara aktor protes dari kelompok acuan uleeba-_Zang dan pemimpin desa sebagai reference aktor setuju.Tujuan penelitian ini untuk (1) menggali dan nenemukan penjelasan substantif, yakni faktor pendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor; (2) memahami makna tindakan protes dengan kerangka tipologi Weber; dan (3) mengetahui bagaimana kaitan antara ciri tindakan aktor sebagai temuan dengan studi teoretik yang relevan.Penelitian ini menggunakan kerangka pikir kualitatif dan didukung kuantitatif. Karena itu, pertama, digunakan perspektif substantif untuk menenukan faktor atau kategori yang mendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor. Setelah mendapat penjelasan epic, kedua, dipakai perspektif formal, tipologi Weber, untuk mengukur makna protes; dan ketiga, temuan itu dibandingkan dengan hipotesis hasil telaah pustaka yang relevan.Metode yang dipakai dalan proses pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan empat subjek dan sembilan informan kunci serta observasi langsung tindakan subjek. Survei dilakukan untuk memahani karakteristik dua belas aktor pemilik tanah yang menjadi subjek.Temuan menunjukkan (1) bahwa kelompok setuju dan protes muncul karena nilai sejarah sosial budaya yang dihayati mereka saling berbeda, ini berimplikasi pada cara nereka memandang pembebasan tanah tidak sama. Bagi aktor protes cara yang rasional adalah yang menjamin hak mendapatkan gantirugi. (2) Ditemukan bahwa aktor protes lebih cenderung memaknai tanah dari aspek ekonomis dan untuk mencapai tujuan digunakan cara efisien dan efektif. Ciri itu mengarah pada tipe rasional instrumental weber. (3) Kondisi sejarah sosial budaya kelompok aktor dan cara pendekatan merupakan dua hal yang signifikan dalam melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.Disimpulkan bahwa protes terjadi karena nilai sos-bud yang berujud cara aktor memaknai tanah tak sama. Disarankan agar pengambil kebijakan memahani protes secara substantif terlebih dahulu, baru tindakan formal."

"During the 1970s, hundreds of thousands across Western Europe protested against civil nuclear energy. Nowhere were they more visible than in France and Germany, two countries where environmentalism seems to have diverged greatly since. This book recovers the shared, transnational history of the early anti-nuclear movement, showing how low-level interactions among diverse activists led to far-reaching changes in both countries. Because nuclear energy was such a multivalent symbol, protest against it was simultaneously broad-based and highly fragmented. Concerned citizens in communities near planned facilities felt that nuclear technology represented an outside intervention that potentially threatened their health, material existence, and way of life. In the decade after 1968, their concerns coalesced with more overtly political criticisms of consumer society, the state, and militarism. Farmers, housewives, hippies, anarchists, and many more who defied simple categorization joined forces to oppose nuclear power, but the movement remained internally contradictory and outwardly unpredictable, not least with regard to violence at demonstrations. By analysing the transnational dimensions, diverse outcomes, and internal divisions of anti-nuclear protest, this book provides an encompassing and nuanced understanding of one of the largest new social movements in post-war Western Europe and situates it within a decade of upheaval and protest. Drawing extensively on oral history interviews as well as police, media, and activist sources, this book tells the story of the people behind protest, showing how individuals at the grassroots built up a movement that transcended national borders as well as political and social differences."