Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Indirawati Putri

Perlindungan hukum bagi notaris apabila terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking = Legal protection for notary when disputes related registration document

" ABSTRAK Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi Notaris ketika terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking olehnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Notaris terhadap suatu dokumen yang dibuat di bawah tangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45351

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yolanda Anastasia

Peranan majelis kehormatan notaris sebagai bentuk perlindungan kepada notaris yang terlibat perkara tindak pidana = The role of notary honorary council as a protection to the notary involved in criminal case / Yolanda Anastasia

" ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memerlukan perlindungan hukum di dalam menjalankan jabatannya. Salah satu wujud perlindungan yang diberikan oleh negara ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis bahan pustaka yang berhubungan dengan substansi penelitian. Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analisis yang berguna untuk mengambil masalah yang diteliti dan hasil penelitian ini kemudian diolah ... "

2017

T47640

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hanna Widjaja S.H.

Strategi komunikasi pemberdayaan penduduk dalam perlindungan hak melalui notaris di Kabupaten Bogor dan Tanggerang

" Perubahan lingkungan dalam konteks perlindungan Hak meliputi banyak segi. Dalam lingkup nasional antara lain perubahan kependudukan (demografik), berbagai perubahan sosial budaya yang relevan termasuk perubahan nilai, sikap, serta pandangan terhadap kepastian Hukum bahkan perkembangan politik. Pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang teknologi tersebut, tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang memadai untuk dapat mengimplementasikan kecanggihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kita Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup diluar kota-kota besar. Dari ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2000

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adib Alhakim

Kedudukan majelis kehormatan notaris ditinjau dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. = Notary honor assemblies standings in terms of judicial power act / Adib Alhakim

" ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Akta notaris merupakan suatu alat bukti tertulis, sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa bukti tulisan merupakan satu alat bukti disamping alat-alat bukti lainnya. Demikian luasnya lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris, membuat semakin banyak notaris yang tersangkut masalah. Pada tahun 2014 dengan disahkannya UUJN Tahun 2014 rupanya tidak memberikan perubahan yang berarti dalam ... "

2016

T46622

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ernita Febri Arfianti

Perlindungan hukum terhadap notaris yang sedang dalam proses penyidikan dengan terbentuknya majelis kehormatan notaris wilayah = Legal protection for notary who signed as witness in investigation process with formation the board of honor notary in region

" Dimasa ini kebutuhan masyarakat akan alat bukti semakin meningkat guna dapat menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan. Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti yang otentik, dimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan wewenang kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuatnya. Namun seiring perkembangan zaman, tidak jarang dijumpai kasus yang melibatkan notaris. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47314

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Berkaitan dengan Menjaga Rahasia Jabatan (Studi Di Kantor Polisi Resort Kabupaten Bone) = Legal Protection For Notary That In The Process of Investigation Pertaining to Keep The Secret of Notary (Study in to The Police Office Resorts Bone)

" Notaris adalah Pejabat Umum, yang satu-satunya berwenang untuk mebuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang lain. Dalam praktik kenotariatan, Notaris sering tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54385

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Dwi Insani

Implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai tergugat atau turut tergugat dalam pembatalan Akta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 15/PDT.G/2018/PN.TNG = Implication and legal protection of Notary/PPAT as Defendant or Co-Defendant in the Cancellation of Deed in Tangerang District Court Decision Number 15/PDT.G/2018/PN.TNG

" ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli, serta implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam pembatalan akta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PNTng. Notaris/PPAT berkewajiban dalam mencari kebenaran formil suatu akta, namun tidak terlepas berperan mencari kebenaran mateiil akta. Dalam membuat akta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 16 (a) UUJN dan Pasal 34 Perka BPN No.1/2006. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adani Shabrina Ghassani

Penggunaan global master repurchase agreement (GMRA) dalam transaksi repurchase agreement (REPO) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/P.OJK.04/2015 tentang pedoman transaksi repurchase agreement bagi lembaga jasa keuangan = Global master repurchase agreement (GMRA) application as a basis for the implementation of repurchase agreement (REPO) transactions as stipulated in the regulation of financial services authority number 09/P.OJK.04/2015

" Transaksi repo di Indonesia yang selama ini mekanisme dan perjanjiannya belum terstandarisasi, melatarbelakangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meluncurkan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia yang menjadi landasan pelaksanaan transaksi repo di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. GMRA Indonesia merupakan standarisasi perjanjian transaksi repo yang mengadopsi standar perjanjian GMRA yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA) dengan klausul yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49262

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yossy Nezzafireva

Perlindungan hukum terhadap notaris berkenaan dengan pembuatan akta atas penetapan pengadilan negeri: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1978 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 = Legal protection on the notary concerning the making of acertificate upon the state court?s decision: Republic of Indonesia supreme court?s decision No.1978 K/Pdt/2004 dated October 11th, 2005

" Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19642

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian