Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahasa nasionalisme yang tergambarkan dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Masalah menarik yang diangkat dalam tulisan ini adalah nasionalisme seperti apa yang terungkap dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Tujuan penulisan adalah untuk mengungkap nasionalisme yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya karya Marah rusli. Hasil pembahasan Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nasionalisme yang muncul dalam novel ini adalah pembelaan orang-orang Minang terhadap masyrakat dan Tanah Minang sebagai pribumi atau sebagai pihak dikuasai ketika beradapan dengan pemerintah kolonial sebagai penguasa."

"Negara Indonesia merupakan negara multietnik, yang terdiri dari bermacam-macam suku dan bangsa. Tetapi dari sekian banyak suku dan bangsa tersebut, dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Golongan Pribumi dan Golongan Non-Pribumi. Golongan Pribumi merupakan suku asli Indonesia, misalnya suku Jawa, Batak, Sunda dan sebagainya, sedangkan Golongan Non-Pribumi merupakan bangsa pendatang seperti Arab, India Cina dan sebagainya.Tetapi semakin lama Golongan Non-Pribumi menunjuk pada satu bangsa yaitu keturunan Cina, karena dari sekian banyak bangsa pendatang, hanya bangsa Cina ini yang paling sulit berbaur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi diantara kedua golongan ini. Konflik-konflik yang terjadi diantara kedua golongan ini disebabkan penguasaan sektor ekonomi oleh Golongan Non- Pribumi. Selain Golongan Non-Pribumi ini sudah bergerak di bidang ekonomi sejak jaman penjajahan Belanda, diduga ada faktor budaya yang berperan. Budaya antara Golongan Pribumi dan Golongan Non-Pribumi ini berbeda.Berbicara tentang ekonomi, tidak lepas kaitannya dengan bekerja. Bekerja merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia karena dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam. Mulai dari kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Tidak lepas kaitannya dengan bekerja adalah arti bekerja. Ada dugaan bahwa sementara bahwa titik pangkal dari mantap atau tidaknya seseorang menekuni kegiatan kerjanya, berhasil atau tidaknya seseorang menekuni kegiatan kerjanya dan bahkan pula berkembang atau tidaknya seseorang menekuni pekerjaan lebih banyak ditentukan oleh arti bekerja yang dimiliki oleh seseorang. Arti bekerja ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, karakteristik pekeijaan, konteks sosial dan budaya.Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan arti bekerja bagi Golongan Pribumi dan Golongan Non-Pribumi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dan melihat apakah ada perbedaan diantara kedua golongan. Arti bekerja diukur dalam 5 aspek, yaitu sentralitas keija sebagai peran hidup, norma sosial mengenai bekerja, hasil bekerja yang paling bernilai, tujuan bekerja yang penting dan identifikasi peran bekerja. Subjek penelitian yang diambil adalah individu yang telah bekerja (karyawan) di Jakarta, berada pada tahapan karir awal dan mempunyai tingkat pendidikan akademi ke atas.Hasil penelitian menyatakan bahwa arti bekerja untuk Golongan Pribumi adalah sentralitas kerja yang dimiliki tinggi, bekerja dipandang sebagai hak dan kewajiban dari individu, hasil bekerja yang paling bemilai adalah pendapatan dan hubungan interpersonal, tujuan bekerja yang penting adalah pendapatan dan belajar, dan bekerja teridentifikasi pada pendapatan dan tugas. Sedangkan Golongan Non-Pribumi sentralitas kerja tinggi, bekerja dipandang sebagai kewajiban individu, hasil bekerja yang paling bernilai adalah pendapatan serta status dan prestise, tujuan bekerja yang penting adalah pendapatan dan tugas, dan bekerja teridentifikasi pada pendapatan dan tugas. Secara keseluruhan perbedaan yang terjadi tidak signifikan.Perbedaan arti bekerja antara Golongan Pribumi dan Golongan Non-Pribumi tidak berbeda secara signifikan, sedangkan budaya yang dimiliki oleh kedua golongan berbeda. Hal ini mungkin disebabkan adanya pergeseran nilai dari Golongan Pribumi dari budaya petani menjadi masyarakat modem, tahapan karir yang sama antara Golongan Pribumi dan Golongan Non-Pribumi, pengalihan bahasa yang mungkin kurang tepat, variabilitas sampel yang kurang besar, pengambilan sampel hanya di Jakarta, tidak dipisahkannya Golongan Pribumi ke dalam suku-suku yang lebih spesifik karena ada beberapa suku yang mempunyai budaya yang hampir sama dengan Golongan Pribumi, dan tidak dilakukannya pemisahan antara totok dan peranakan pada Golongan Pribumi. Oleh karena itu disarankan untuk memperbaiki tingkat pendidikan pada Golongan Pribumi, perbaikan dalam alih bahasa kuesioner, variabilitas sampel yang diperbesar, pengambilan sampel tidak hanya di Jakarta, dilakukannya pemisahan antara suku pada Golongan Pribumi dan pemisahan antara totok dan peranakan pada Golongan Non-Pribumi."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas sejarah Vrijmetselarij atau yang lebih dikenal Freemasonrydi Indonesia. Terutama hubungan Vrijmetselarij dengan elit pribumi di Jawa sejaktahun 1908, ketika kemunculan organisasi modern pertama, Budi Utomo, sampaidibubarkannya Vrijmetselarij di Indonesia pada tahun 1962. PerhatianVrijmetselarij terahadap bidang pendidikan, termasuk pendidikan untuk pribumi,disinyalir menjadi salah satu faktor kemunculan elit modern Indonesia yangmayoritas para tokohnya berlatar belakang pendidikan Barat. Mayoritas elitpribumi yang bergabung dengan Vrijmetselarij pun mempunyai latar belakangpendidikan yang baik. Ketika keanggotaan Vrijmetselarij dari kalangan elitpribumi sudah mencapai suatu keadaan yang mapan setelah Indonesia merdeka,maka didirikanlah Loji Agung Indonesia yang independen, meskipun umurnyatidak panjang

---

ABSTRACTThis thesis discusses the history Vrijmetselarij or better known as Freemasonry in

Indonesia. Especially Vrijmetselarij relationship with the indigenous elites in Java

since 1908, when the emergence of the first modern organization, Budi Utomo,

until the dissolution of Vrijmetselarij in Indonesia in 1962. Vrijmetselarij

attention to education, including education for the natives, presumably be one

factor in the emergence of modern Indonesian elite that the majority of the

characters of Western educational backgrounds. The majority of the indigenous

elite who joined Vrijmetselarij also have a good educational background. When

membership Vrijmetselarij of indigenous elites had reached a steady state after

Indonesia's independence, the Indonesian Supreme Lodge founded an

independent, though its age is not long."

"Periode Perang Kemerdekaan merupakan masa terjadinya prosespembentukan kekuatan bersenjata/militer Indonesia, militer merupakan Salah satuunsur pendukung perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaansebagai cerminan dari perwujudan ketahanan nasional. Tetapi jarang sekaliditemui hasil karya Studi empiris orang Indonesia yang membahas tentang halyang berhubungan dengan aspek militer negaranya sendiri kecuali berupa tulisanmengenai sejarah kesatuan dan pengalaman pribadi atau otobiografi, dan lebihjarang lagi yang melakukan Studi empiris mengenai tentara Indonesia bentukanJepang yang dikenal dengan sebutan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atauTentara Pela. Lebra rnengatakan : ?Selama ini memang ada suatu pengabaianyang cukup mencolok dalam mengadakan studi empiris mengenai tentara-tentarayang dilalih Jepang di Asia Tenggara" (Lebra, 1988:8). Padahal dalam masa Perang Kemerdekaan bahkan sampai sesudahnya pun para eks Tentara Pelamemiliki kedudukan yang sangat strategis dalam organisasi ketentaraanIndonesia, baik itu dalam Tentara Keamanan Rakyat (FKR), TentaraKeselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), maupun dalamTentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagian besar kedudukan mulai dariKomandan Regu sampai Panglima Besar dijabat oleh para eks Tentara Peta,sehingga memungkinkan para eks Tentara Peta memiliki peranan yang tidak kecildalam pembentukan kekuatan bersenjata bangsa Indonesia. Walaupun adabermacam-macam pendapat mengenai alasan diperolehnya kedudukan tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1 . Untuk mendalami pengetahuan tentang asal-usul / latar belakang eksTentara Peta, sehingga dapat mengetahui keragaman yang ada dalamTentara Peta sebagai awal terwujudnya Integrasi Nasional di Indonesia.2. Untuk mendalami pengetahuan tentang keberadaan sesungguhnyaeks Tentara Peta dalam pembentukan kekuatan bersenjata RepublikIndonesia/TNI.3. Untuk mendalami pengetahuan tentang hal-hal yang menyebabkaneks Tentara Peta banyak yang berkedudukan sebagai pemimpin pasukandi dalam kekuatan bersenjala Republik Indonesiaf / TNI.4. Untuk mendalami pengetahuan tentrang peranan yang dilakukaneks Tentara Peta dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia sebagaiSalah satu unsur pendukung Ketahanan Nasional.Kegiatan merekonstruksi pembentukan suatu badan perjuanganbersenjata pada masa Perang Kemerdekaan yang merupakan peleburandari berbagai macam kelompok perjuangan bersenjata/lasykar bentukanspontan rakyat ini dilaksanakan dalam rangka untuk meneliti peranan eksTentara Peta di dalamnya. Maka metode yang dipergunakan dalampenelitian ini ada dua jenis yaitu:a. Metode Penelitian Sejarah, tujuannya untuk membuatrekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengancara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, sertamensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta danmemperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 1995:16).b. Metode Penelitian Deskriptii; tujuannya untuk menyelidikidan menjelaskan/menguraikan mengenai sesuatu fenomena ataukenyataan sosial dan kaitannya dengan fenornena lainnya dalamsuatu perkembangan sosial masyarakat, dengan jalanmendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan denganmasalah dan unit yang diteliti (Sanapiah Faizal, 1992:20)."

"ABSTRAKTesis ini membahas potensi konflik antara Masyarakat Pribumi Indonesia (MPI)dengan etnis Tionghoa di Kota Medan, serta mengajukan konsep pencegahanpotensi konflik dan penanganan paska konflik. Penelitian ini menggunakanqualitative method, diawali pendekatan deskriptif menganalisis potensi konflik,dilanjutkan analisa penanganan intelijen dengan pendekatan trend analysist untukmenganalisis jaringan dan kecenderungan potensi konflik dimasa depan. Hasilpenelitian menunjukkan potensi konflik yang terjadi antara MPI dan etnisTionghoa cukup besar dan kerawanannya tinggi, hal ini dipicu oleh faktorekonomi, budaya dan juga politik. Pencegahan potensi konflik inipun dapatdilakukan dengan strategi penguatan institusi kelembagaan dan sistem deteksi dinisementara penanganan konflik dapat dilakukan dengan strategi kolaborasi danstrategi kompromi-negosiasi

---

ABSTRACTThis thesis discusses the potential conflict between the Indonesian IndigenousPeoples (MPI) with ethnic Chinese in Medan, and proposed the concept of thepotential for conflict prevention and post-conflict management. This study uses aqualitative method, starting descriptive approach to analyze the potential forconflict,continued handling of intelligence analysist with analysist approach toanalyze network trends and tendencies of potential conflict in the future. Theresults show the potential for conflict between MPI and the ethnic Chinese arequite large and high vulnerability, it is triggered by economic factors, culture andpolitics. Preventing potential conflict has to do with the institutional strengtheningof institutional strategies and early warning systems while handling the conflict todo with the strategy of collaboration and compromise-negotiation strategy"

"ABSTRAKHubungan antara etnis pribumi dan Tionghoa yang seringkali diwamaikonflik menandakan bahwa usaha asimilasi yang dilaksanakan oleh pemerintahbelum memuaskan. Salah satu upaya mempermudah proses asimilasi antara duagolongan etnis tersebut adalah melalui perkawinan campur. Namun, perbedaan latarbelakang budaya dalam perkawinan campur dapat menimbiilkan konflik bagipasangan sehingga diperlukan strategi coping yang tepat untuk mengatasinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi coping yang digunakan wanitaetnis Tionghoa dalam mengatasi konflik budaya dengan suaminya yang pribumi.Masaiali-masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan campur antara lain,komunikasi, perbedaan nilai, dan hubungan dengan keluarga (Markoff, dalam Tseng,McDermott, & Maretzki, 1977). Strategi coping yang dapat digunakan untukmengatasi masalah tersebut terbagi dalam kategori problem-focused coping ataucoping terpusat-masalah, emotion-focused coping atau coping terpusat-emosi, dangabungan keduanya (Lazarus, Folkman, Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986 dalamBird & Melville, 1994).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkanpeneliti mendapatkan penghayatan subyek mengenai strategi coping yang digimakandalam menyelesaikan terjadinya konflik berlatar belakang budaya dalam perkawinan campur. Pemilihan subyek sebanyak 3 orang menggunakan salah satu pedoman yangdiuraikan oleh Patton (1990), yaitu pemilihan subyek berdasarkan teori atauberdasarkan konstruk operasional. Pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan metode wawancara dan didukung oleh metode observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subyek jarang mengalami konflikdengan suami mengenai perbedaan budaya. Namun, bila teijadi konflik, ketigasubyek menggunakan strategi coping yang berbeda untuk mengatasinya. Subyek ENcenderung menggunakan strategi coping terpusat-masalah, sedangkan subyek LIlebih cenderung menggunakan coping teipusat-emosi dan mengalah. WL sendirimenggunakan kedua cara coping tersebut secara bergantian, tidak ada satukecenderungan tertentu.Kurang nampaknya konflik budaya dalam penelitian ini mungkin disebabkanoleh perbedaan budaya yang tidak terlalu jauh antara subyek dan suaminya, sepertidalam kasus WL dan IN. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dicari pasangansubyek yang kebudayaannya memang iaub berbeda agar gambaran konflik danstrategi coping yang digunakan terlihat lebih jelas dan nyata. Berdasarkan analisishasil penelitian, disarankan agar pasangan perkawinan campur menggunakan strategicoping terpusat-masalah untuk mengatasi konflik budaya karena strategi coping inimembantu pasangan untuk menyelesaikan perbedaan budaya di antara keduanya,tidak sekadar mengurangi tekanan akibat adanya perbedaan tersebut."

"Situasi hukum waris di Indonesia yang bersifat plural mengakibatkan sering terjadi perdebatan mengenai hukum waris mana yang akan dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa waris. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas hukum waris mana yang berlaku terutama bagi penduduk asli non-Muslim, dilihat dari dua sudut pandang, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan pengadilan, serta melihat hukum waris mana yang umumnya disebut berdasarkan hukum waris. atas keputusan yang sedang diperiksa. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dimana dapat diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum waris yang seharusnya berlaku bagi Penduduk Asli Non Muslim adalah Hukum Waris Adat, kecuali ada keadaan khusus seperti tunduk pada Hukum Barat. Namun kenyataannya dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak mengacu pada suatu undang-undang tertentu dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain hukum waris adat, majelis hakim juga mengacu pada hukum waris barat, dan ada pula yang hanya mengacu pada asas keadilan dan kepatutan. Dan berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti dapat diketahui bahwa ketentuan yang berlaku secara umum mengacu pada Asas Harta dan Keadilan, sehingga tidak mengacu pada ketentuan hukum tertentu.The situation of inheritance law in Indonesia which is plural in nature results in frequent debates about which inheritance law will be used as a reference by judges in resolving an inheritance dispute. Therefore, this thesis will discuss which inheritance law applies mainly to non-Muslim natives, viewed from two perspectives, namely the prevailing laws and regulations and from court decisions, and see which inheritance law is generally referred to based on inheritance law. . on the decision under review. This thesis is a normative juridical research, with data collection carried out by document study. Where it can be seen that based on the applicable laws and regulations, the inheritance law that should apply to Non-Muslim Indigenous People is the Customary Inheritance Law, unless there are special circumstances such as subject to Western Law. However, in reality, in several District Court decisions, the Panel of Judges does not refer to a certain law in resolving inheritance disputes. In addition to customary inheritance law, the panel of judges also refers to western inheritance law, and some only refers to the principles of justice and propriety. And based on the court decisions studied, it can be seen that the provisions that apply generally refer to the Principles of Property and Justice, so they do not refer to certain legal provisions."