Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Girsang, Juniver
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
070 GIR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bandung : Q-Press , 2006
323.445 MES
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Neneng Rahmadini
"
Dalam melaksanakan profesinya, seorang wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena kebebasan pers penting demi tegaknya negara hukum yang demokratis, bahwa press as a fourth estate. Mengingat sejarah Indonesia sebagai negara bekas jajahan dimana hukum yang digunakan masih merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang memang ditujukan untuk meredam segala bentuk pergerakan perjuangan kemerdekaan kaum nasionalis, maka dianutlah kriminalisasi pers. Hal ini tetap terus dipertahankan setelah Indonesia merdeka, hanya rezim yang melakukannya berbeda. Pers terus ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15569
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nita Nur Septy
"
Penelitian mengenai ideologi teks Undang-Undang tentang Penyiaran No.24/1997 yang diproduksi pada era rezim Orde Baru dilakukan dengan alasan banyaknya fenomena yang menunjukkan intervensi pemerintah berupa pencekalan dan pembatasan pada kebebasan pers.
Tujuan penelitian kualitatif ini berusaha menggali makna dan pesan tersembunyi yang terdapat dalam teks UU Penyiaran, dan mencari ideologi siapa yang dileburkan dalam teks, siapa yang diuntungkan. Selain melihat proses produksi teks yang menitikberatkan pada proses interpretasi/konsumsi teks dalam dimensi praktik wacana, penelitian ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T7576
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arief Widarto
"
Sejarah kemerdekaan pers di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi hakekat pers bebas dan bertanggung jawab itu sendiri. Bahkan dengan digantikannya UU No. 21 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tenting Pers telah terjadi perubahan sistem pertanggungjawaban pers. Mengingat hal ini penulis berkeinginan menuangkan fenomena tersebut ke dalam suatu tulisan yang berjudul "Analisis ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T10834
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ani Hasanah Mubarok
"
Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Dalam pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, selama tiga puluh tahun lebih berada di bawah pemerintahan Orde Baru, jaminan akan kebebasan menyampaikan pendapat atau berekspresi menjadi slogan semata. Kita melihat pada masa Orde Baru, masyarakat dikekang kebebasannya dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Kebebasan pers yang dimulai sejak Soeharto lengser mengubah wajah media ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13334
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
E. J. Ardaneshwari
"
Penelitian ini mengangkat paradoks nilai budaya yang terjadi dalam pers Amerika sebagai rnasalah pokok. Di satu pihak, pers menjunjung tinggi azas kebebasan dalam mencari dan menyebarkan informasi. Sementara di lain pihak, pers justru tidak menghormati kebebasan warga masyarakat dengan melanggar hak privasi. Paradoks tersebut menimbulkan konflik antara pers dan warga masyarakat. Konflik tersebut timbul karena masing-masing pihak merasa penggunaan haknya terganggu atau terancam. Pihak pers merasa berhak mencari beragam informasi dari beragam sumber dengan berbagai ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zulhasril Nasir
"
ABSTRAK
Kajian tentang kebebasan pers adalah studi yang tak hentihentinya. Bukan saja disebabkan pemahaman kebebasan pers itu berbeda-beda di tiap-tiap masyarakat, tetapi makna kebebasan pers itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat. Sementara itu, konsep tentang kebebasan pers lebih statis karena mengikuti struktur sosial dan sistem politik yang sudah ada (structural-functionalism) yang sifatnya impersonal dan terlembaga. Proses interaksi (interactionism) antara perkembangan masyarakat dengan konsep kebebasan pers yang statis itu yang kemudian menghasilkan bentuk "peran pers" ...
"
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pradita Vilkasari
"
Skripsi ini membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah Meiji terhadap kebebasan pers di Jepang, terutama terkait sistem sensor. Selama masa Meiji, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pers Jepang seperti Peraturan Pers dan Peraturan Penerbitan tahun 1869; Peraturan Pers tahun 1875; Peraturan Penerbitan tahun 1893 dan Undang-undang Pers tahun 1909. Walaupun selama zaman Meiji, kebebasan pers Jepang dibatasi, namun pada kenyataannya pers Jepang tetap mampu menyuarakan pendapat. Hal ini dapat dilihat pada masa Perang Jepang Cina ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016
S65484
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
