Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mendiskusikan tentang peran Instagram dalam praktik manajemen Bank Muamalat. Instagram merupakan salah satu media sosial yang populer yang bisa membantu untuk meningkatkan praktik manajemen perusahaan. Dengan menerapkan metodologi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Instagram dapat meningkatkan praktik manajemen Bank dalam beberapa aspek. Akan tetapi, penggunaan Instagram masih kurang efektif karena masih banyak yang digunakan secara searah. Penelitian selanjutnya bisa dilaksanakan pada Bank Syariah lainnya. Apalagi, hal ini menarik untuk melihat apakah perusahaan yang mengelola akun Instagramnya secara in-house dan dengan perusahaan yang menggunakan jasa pihak ketiga bisa membuat adanya perbedaan dalam peran Instagram yang mempengaruhi praktik manajemen pada Bank Syariah.

---

ABSTRACTThis study discusses the role of Instagram in the managerial practices of Bank Muamalat. Instagram is one of the most popular social media which can help improving firms 39 management practices. By applying the qualitative methodology, this study finds that Instagram could improve the bank managerial practices in several aspects. However, the use of Instagram in Bank Muamalat is less effective as it is mostly still unidirectional. Future research can be conducted in other Islamic banks. Moreover, it is also interesting to see whether managing Instagram accounts in house and with the assistance of third party make any difference in the role of Instagram in influencing managerial practices of Islamic banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh praktik manajemen keselamatan kerja dan resiliensi terhadap organizational citizenship behavior (OCB), serta peran persepsi risiko dan ketidak pastian kerja sebagai mediator dalam relasi tersebut, pada konteks industri perhotelan di Indonesia. Untuk pengambilan data, peneliti melakukan survei dengan menggunakan self-report qutionnaire. Sebanyak 295 responden yang terdiri dari karyawan hotel di berbagai daerah di Indonesia terlibat dalam penelitian ini. Hasil analisis data dengan Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan bahwa praktik manajemen keselamatan kerja tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap OCB, sedangkan resiliensi berpengaruh positif secara langsung terhadap OCB. Pengujian efek mediasi menemukan bahwa praktik manajemen keselamatan kerja berpengaruh secara negatif terhadap persepsi risiko, sedangkan persepsi risiko berpengaruh secara positif terhadap OCB, dengan demikian persepsi risiko memediasi relasi antara praktik keselamatan kerja dengan OCB. Selanjutnya, praktik keselamatan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap ketidak pastian kerja, namun ketidak pastian kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap OCB, dengan demikian ketidak pastian kerja tidak dapat memediasi relasi antara praktik manajemen kesehatan kerja dengan OCB. Sementara itu, resiliensi juga ditemukan berpengaruh secara negatif terhadap ketidak pastian kerja, namun ketidak pastian kerja tidak memiliki pengaruh terhadap OCB. Peneliti menduga hasil tersebut turut dipengaruhi oleh konteks penelitian di mana penelitian ini dilakukan. Penyelidikan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap hasil temuan dan mengujikan kembali model dari penelitian ini.

---

This study aims to investigate the effect of workplace safety management practices (WSP) and resilience on organizational citizenship behavior (OCB), as well as the role of perceived risk and job insecurity as mediators in this relationship, in the context of Indonesia hotel sectors. For data collection, the researcher conducted a survey using a self-report questionnaire. A total of 295 respondents consisting of hotel employees in various provinces in Indonesia were involved in this study. The results of data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) show that workplace safety management practices did not have a direct effect on OCB, while resilience has a direct positive effect on OCB. Mediating effect analysis found that workplace safety management practices have a negative effect on risk perception, while risk perception has a positive effect on OCB, thus risk perception mediates the relationship between workplace safety management practices and OCB. Furthermore, workplace safety management practices have a negative effect on job insecurity, but job insecurity did not have a significant effect on OCB, thus job insecurity cannot mediate the relationship between workplace safety management practices and OCB. Meanwhile, resilience was also found to have a negative effect on job insecurity, but job insecurity had no effect on OCB. Researchers suspect that the results are also influenced by the research context in which this research is conducted. Further investigations need to be carried out to deepen the understanding about the findings and re-examine the model from this study"

"Kontroversi tindakan pemblokiran akses layanan over-the-top (OTT) Netflix oleh Grup Telkom membuat masyarakat berpikir kembali apakah pemblokiran tersebut menghambat kebebasan mereka dalam memilih dan mengakses konten atau aplikasi pilihan mereka yang sah. Terlebih fakta bahwa ketiadaan prinsip netralitas internet dalam kerangka hukum telekomunikasi Indonesia yang melarang tindakan pemblokiran tersebut. Fakta tersebut ditambah dengan kecenderungan arah kebijakan telekomunikasi dan sektor industri telekomunikasi yang tidak mendukung semangat netralitas internet, serta mengingat fakta bahwa pendekatan yang diambil Pemerintah Indonesia ketika mengawasi peredaran konten yang dinilai ‘berbahaya’ sering kali jauh dari prinsip netral. Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menganalisis bagaimana kerangka hukum telekomunikasi dapat mengatasi kasus pemblokiran Netflix oleh Grup Telkom. Mengetahui bagaimana tidak efektifnya kerangka hukum telekomunikasi Indonesia saat ini dalam mengantisipasi kasus a quo, dapat disimpulkan bahwa, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum karena keputusan pemblokiran ini sebenarnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebaliknya, akan terlihat berbeda jika kasus a quo dianalisis dengan Open Internet Order 2015 sebagaimana diberlakukan oleh Federal Communications Commission Amerika Serikat. Demi mengantisipasi permasalahan terkait netralitas internet yang akan datang, beberapa rekomendasi hukum yang diberikan yakni dengan mengamandemen Undang-Undang Telekomunikasi dengan mengadaptasikan model pengklasifikasian common carrier dan information service, menambahkan ketentuan larangan pemblokiran, perlambatan akses, dan prioritisasi lalu lintas paket data tertentu berdasarkan kesepakatan harga, serta menambahkan kewajiban transparansi.

---

The controversy of Netflix blocking as an over-the-top (OTT) service by Telkom Group has made society think twice if such action degrades their freedom to choose and access the lawful content or application of their choice. Let alone the fact that there is a lack of net neutrality principle in Indonesian telecommunications regime which prohibits such action, coupling the latest development of the policy direction and telco industry side are not in favor of network neutrality spirit and given the fact that the approach that Indonesian Government takes when monitors ‘harmful’ content is far from neutral. This thesis research leverages the qualitative analysis method by analyzing how the telecommunications regime could cope with the case study of the Netflix blocking by Telkom Group. Knowing the fact that how ineffective the existing telecommunication regime is in anticipating a quo case, it can be concluded that, this said blocking activity does not fall into any form of infringement since the fact that this blocking decision is actually mandated by law, otherwise, it would be seen as different if this a quo case analyzed with the FCC’s 2015 Open Internet Order. To further anticipate this net neutrality issue, a string of recommendations offered are to amend Indonesian Telecommunications Law by incorporating common carrier and information service classification model, no-blocking, no-throttling, and no-paid prioritization rules, and also transparency rules."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan environmental management practices atau praktik manajemen lingkungan terhadap profitabilitas dan valuasi perusahaan sektor pertambangan dan pertanian di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari perusahaan yang masuk ke dalam sektor pertambangan dan pertanian berdasar sistem klasifikasi industri JASICA yang sudah terdaftar di Bursa efek Indonesia dalam kurun waktu 2011-2020. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang diolah menggunakan model panel random effect . Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, akan tetapi memiliki pengaruh negatif pada valuasi perusahaan. Hasil yang saling bertolak belakang ini dapat menjadi indikasi adanya information asymmetry antar manfaat performa lingkungan perusahaan dan investor. Karena itu, diperlukan tolak ukur objektif dan sistem pelaporan performa lingkungan terintegrasi agar jarak tersebut dapat tertutup.

---

This study aims to examine the effect of environmental management practices has on the profitability and market valuation of mining and agriculture sector companies in Indonesia. This study uses sample from companies that are included in the mining and agriculture sector based on the JASICA industrial classification system listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2020. The type of data used is panel data which is processed using a random effect panel model. The findings in this study shows that environmental management practices have a positive effect on company’s profitability, but a negative effect on its valuation. These contradictory results might be an indication of the existence of information asymmetry between the benefits of environmental performance and investors. Therefore, objective environmental performance measures and an integrated reporting system are needed so that the gap can be closed."

"Program Digital Amoeba (PDA) adalah program corporate entrepreneurship pada PT Telkom Indonesia, Tbk. Melalui program ini, karyawan Telkom dapat mewujudkan ide inovasi yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tim intrapreneur yang sukses untuk lulus dari program ini cukup panjang, yaitu 32 bulan. Oleh karenanya penting untuk diketahui potensi peningkatan dari program ini. Untuk melihat hal tersebut maka perlu ditinjau dari sisi individu intrapreneur, yaitu karakteristik psikologis dan karakteristik profesional, dan dari sisi organisasi, yaitu sistem nilai organisasi dan praktik manajemen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivismdan metode pengumpulan data mixed-method. Data primer dikumpulkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Jumlah responden kuesioner penelitian ini adalah 122 intrapreneur PDA dan ada 10 (sepuluh) narasumber wawancara penelitian yang terdiri atas manajemen PDA, para intrapreneur yang menjadi CEO startup PDA yang telah sukses, dan intrapreneur dari perusahaan lain. Pada penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik psikologis dan profesional intrapreneur, bersama-sama dengan sistem nilai organisasi dan praktik manajemen yang baik maka akan dapat mendukung kesuksesan corporate entrepreneurshipdalam perusahaan.

---

The Digital Amoeba Program (PDA) is a corporate entrepreneurship program at PT Telkom Indonesia, Tbk. Through this program, Telkom employees can realize innovative ideas that bring benefits to the company. The average time it takes for a successful intrapreneur team to graduate from this program is quite long, which is 32 months. It is therefore important to know the potential for improvement of this program. To see this, it is necessary to look at it from the individual factors of intrapreneurs, namely psychological characteristics and professional characteristics, and from the organizational factors, namely organizational value systems and management practices. This research uses post-positivism paradigm and mixed-method data collection method. Primary data were collected from questionnaires and in-depth interviews. The number of respondents to this research questionnaire was 122 PDA intrapreneurs and there were 10 (ten) interview interviewees consisting of PDA management, intrapreneurs who became CEOs of successful PDA startups, and intrapreneurs from other companies. In this study, descriptive statistical analysis and multiple linear regression were used to process quantitative data, while descriptive qualitative studies were used to process qualitative data. The results show that the psychological and professional characteristics of intrapreneurs, together with organizational value systems and good management practices, will be able to support the success of corporate entrepreneurship within the company."

"Kontroversi tindakan pemblokiran akses layanan over-the-top (OTT) Netflix oleh Grup Telkom membuat masyarakat berpikir kembali apakah pemblokiran tersebut menghambat kebebasan mereka dalam memilih dan mengakses konten atau aplikasi pilihan mereka yang sah. Terlebih fakta bahwa ketiadaan prinsip netralitas internet dalam kerangka hukum telekomunikasi Indonesia yang melarang tindakan pemblokiran tersebut. Fakta tersebut ditambah dengan kecenderungan arah kebijakan telekomunikasi dan sektor industri telekomunikasi yang tidak mendukung semangat netralitas internet, serta mengingat fakta bahwa pendekatan yang diambil Pemerintah Indonesia ketika mengawasi peredaran konten yang dinilai ‘berbahaya’ sering kali jauh dari prinsip netral. Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menganalisis bagaimana kerangka hukum telekomunikasi dapat mengatasi kasus pemblokiran Netflix oleh Grup Telkom. Mengetahui bagaimana tidak efektifnya kerangka hukum telekomunikasi Indonesia saat ini dalam mengantisipasi kasus a quo, dapat disimpulkan bahwa, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum karena keputusan pemblokiran ini sebenarnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebaliknya, akan terlihat berbeda jika kasus a quo dianalisis dengan Open Internet Order 2015 sebagaimana diberlakukan oleh Federal Communications Commission Amerika Serikat. Demi mengantisipasi permasalahan terkait netralitas internet yang akan datang, beberapa rekomendasi hukum yang diberikan yakni dengan mengamandemen Undang-Undang Telekomunikasi dengan mengadaptasikan model pengklasifikasian common carrier dan information service, menambahkan ketentuan larangan pemblokiran, perlambatan akses, dan prioritisasi lalu lintas paket data tertentu berdasarkan kesepakatan harga, serta menambahkan kewajiban transparansi.

---

The controversy of Netflix blocking as an over-the-top (OTT) service by Telkom Group has made society think twice if such action degrades their freedom to choose and access the lawful content or application of their choice. Let alone the fact that there is a lack of net neutrality principle in Indonesian telecommunications regime which prohibits such action, coupling the latest development of the policy direction and telco industry side are not in favor of network neutrality spirit and given the fact that the approach that Indonesian Government takes when monitors ‘harmful’ content is far from neutral. This thesis research leverages the qualitative analysis method by analyzing how the telecommunications regime could cope with the case study of the Netflix blocking by Telkom Group. Knowing the fact that how ineffective the existing telecommunication regime is in anticipating a quo case, it can be concluded that, this said blocking activity does not fall into any form of infringement since the fact that this blocking decision is actually mandated by law, otherwise, it would be seen as different if this a quo case analyzed with the FCC’s 2015 Open Internet Order. To further anticipate this net neutrality issue, a string of recommendations offered are to amend Indonesian Telecommunications Law by incorporating common carrier and information service classification model, no-blocking, no-throttling, and no-paid prioritization rules, and also transparency rules. "

"Pada masa pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang kesulitan dalam mempertahankan kinerja perusahaannya—tidak terkecuali pada perusahaan rintisan. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja, perubahan cara bekerja, dan tekanan lebih besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mempengaruhi kesejahteraan psikologis karyawan. Sedangkan, kesejahteraan karyawan juga memiliki dampak terhadap kinerja karyawan yang akhirnya berdampak juga pada kinerja perusahaan. Salah satu solusi adalah melalui implementasi praktik manajemen sumber daya manusia (SDM) berdasarkan teori AMO (ability-motivation-opportunity) yang mampu menjadi prediktor kesejahteraan psikologis karyawan. Teori Determinasi Diri digunakan untuk menyediakan penjelasan lebih lanjut atas dinamika internal karyawan pada praktik manajemen SDM serta korelasinya dengan kesejahteraan psikologis karyawan. Dalam mengukur persepsi praktik manajemen SDM, penelitian ini menggunakan adaptasi dari alat ukur Gardner (2011). Sedangkan, adaptasi alat ukur Ryff (1989) untuk mengukur kesejahteraan psikologis karyawan. Responden berupa 200 karyawan perusahaan rintisan di wilayah Jakarta. Desain penelitian ini yaitu kuantitatif dan korelasional yang dianalisis menggunakan Pearson Correlation. Hasil menunjukkan adanya hubungan antara praktik manajemen SDM dan kesejahteraan psikologis karyawan perusahaan rintisan Jakarta. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan melibatkan variabel mediasi atau moderasi serta melakukan penelitian longitudinal untuk menjelaskan lebih lanjut dinamika dalam jangka panjang.

---

During the COVID-19 pandemic, many companies struggled to maintain good performance in their business—including startup companies. The sudden employment termination and change in working arrangement caused bigger pressure to boost the company’s performance that affected employees’ psychological well-being (PWB). Whereas, employees’ PWB affected employees’ performance (and in the long run, the company’s performance). One of the solutions is through the implementation of human resource management practices (HRMP) based on the ability-motivation-opportunity theory which can be a predictor of psychological well-being. The Self-Determination theory used to provide further explanation of employees’ internal correlation between HRMP with employees’ PWB. This study used instruments from Gardner (2011) to measure the perception of HRMP. Meanwhile, Ryff's (1989) instrument was used to measure the employees' PWB. Respondents were 200 Jakarta-based startup companies’ employees. The research design that is used was quantitative and correlational methods analyzed with Pearson Correlation. Results showed there was a correlation between HRMP and startup companies’ employees’ PWB. Further research needs to be done by mediation or moderation variables. Longitudinal research can be considered to describe the dynamics in the long term further."