Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan semakin berkembangnya praktek pelayanan medis dan berkembangnya ilmu teknologi serta industri peralatan medis maka semakin meningkat pula risiko penggunaannya , dimama disamping hubungan hukum diantara pasien dengan dokter semakin berkembang dan luas warga masyarakatpun kewajibannya semakin sadar pula akan hak-hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan terjadinya banyak tuntutan atau gugatan oleh pasien terhadap dokter apabila dokter melakukan kesalahan di dalamm menjalankan profesinya atau disebut Malpractice. Lahirnya tanggung jawab dokter terhadap pasien atas/dalam hal terjadinya. Malpractice adalah apa bila seorang pasien mengajukan gugatan terhadap dokter yang bersangkutan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita pasiennya, misalnya: akibat kelalaian dokter, si pasien menjadi lumpuh atau meninggal dunia. Untuk menemukan bahwa seorang dokter dapat dituntut oleh pasien apabila ia melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Tanggung Jawab Dokter atas Malpractice medis ini menurut bidang hukum perdata, dapat digugat untuk mengganti kerugian baik secara langsung atau tidak langsung. Pada prakteknya masih banyak kasus Malpractice yang tidak sampai kepengadilan , sehingga tidak memuaskan pada pasien yang dirugikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu disarankan agar ada kerjasama yang baik antara pihak aparat hukum dengan aparat ke dokteran agar kasus Malpractic dapat ditangani demi menjamin kepastian hukum."

"Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga.This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam?s monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi UU No.5/1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah berlaku efektifselama 12 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manaimplementasi strategi komunikasi yang telah dijalankan oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha untuk mengubah perilaku pelaku usaha yang bersaing tidak sehatmenjadi sehat sesuai dengan UU No.5/1999. Metode penelitian yang digunakanadalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampelsecara random. Survei dilakukan terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam KamarDagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPada dasarnya, implementasi UU No.5/1999 telah memberikan implikasi yang cukupsignifikan terhadap situasi usaha yang terjadi di lapangan, hanya saja ada pemahamanpelaku usaha terhadap konsep-konsep persaingan yang dimuat dalam UU No.5/1999masih sangat terbatas.

---

ABSTRACTThis research was motivated by the existence of the Law No.5/1999 about LawConcerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competitionwhich was effective for 12 years. This study aims to determine the extent ofimplementation of communication strategies that have been run by the Commissionfor The Supervision of Business Competition Republic of Indonesia (KPPU RI) tochange the behavior of competing businesses unfair to be fair according to the LawNo.5/1999. The method used is descriptive quantitative survey approach with randomsampling. The survey was conducted of businesses who are members of the Chamberof Commerce and Industry (KADIN) of DKI Jakarta. The results showed thatbasically, the implementation of Law No.5/1999 has significant implications for thesituation that occurred in the field of business, it's just no understanding of thebusiness to the concepts of competition contained in the Law No.5/1999 is still verylimited."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit. Tujuan dari tugas khusus adalah untuk mengevaluasi masalah terkait pengobatan yang diterima pasien di ruang ICU menggunakan metode SOAP dan klasifikasi PCNE V8.02."

"Praktik Kerja Profesi (PKP) di Puskesmas Kecamatan Setiabudi bertujuan agar mahasiswa profesi Apoteker dapat memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker di Puskesmas, memiliki pengalaman praktis dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas, dan mengetahui gambaran nyata terkait permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan praktik kefarmasian di Puskesmas. PKP di Puskesmas Kecamatan Setiabudi dilaksanakan selama 2 minggu. Tugas khusus yang diberikan pada saat PKP di Puskesmas Kecamatan Setiabudi adalah berupa kegiatan pengidentifikasian obat-obatan dengan nama obat rupa dan ucapan mirip (NORUM) di Unit Pelayanan Farmasi Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Penulisan laporan PKP ini didasarkan atas penelusuran pustaka dan juga pengamatan serta praktik langsung di Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Kegiatan PKP yang telah dilaksanakan menjadikan mahasiswa memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker di Puskesmas serta mengetahui cara mengidentifikasi obat-obatan NORUM di Unit Pelayanan Farmasi Puskesmas Kecamatan Setiabudi.

---

Internship at Setiabudi Health Center aims to make Pharmacist students can understand the duties and responsibilities of Pharmacists in the management of health center, have practical experience in practicing pharmacy at health center, and know the real picture related to problems in the implementation of pharmaceutical practices at health center. Internship at Setiabudi Health Center is held for 2 weeks. Identification of drugs with look-alike sound-alike (LASA) is the special assignment that given by Pharmacist at Setiabudi Health Center. The writing of this report is based on literature review and also observations and direct practices at Setiabudi Health Center. Internship at Setiabudi Health Center make Pharmacist students understand the duties and responsibilities of Pharmacists in hospital and know how to identify drugs with LASA at Pharmacy Service Unit Setiabudi Health Center."