Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Umi Hidayati, Partai Populis di Amerika Serikat 1892-1896, di bawah bimbingan Ibu Magdalia Alfian MA dan lbu Siswantari MHum; 81 + vii, gambar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas kiprah Partai Populis di Amerika Serikat. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan kiprah Partai Populis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya golongan petani dan buruh. Perj uangan ini mencapai puncaknya pada pemilu 1896 dimana Partai Populis memperoleh jumlah suara yang besar. Hal ini berarti bahwa adanya dukungan yang besar dari rakyat terhadap Partai Populis khususnya pada isu-isu dan program yang dikeluarkan oleh partai ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kiprah dan peran Partai Populis telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi kepentingan rakyat khususnya golongan petani dan buruh dalam percaturan politik di Amerika Serikat. Terbukti dengan diadakannya koalisi antara Partai Populis dan Partai Demokrat yang sering disebut Popocrats yang menunjukkan adanya keseriusan partai ini dalam upayanya meraih simpati dan dukungan rakyat d.emi kemajuan internal eksternaI partai maupun bagi rakyat itu sendiri."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam menghadapi Pilkada Kota Solo tahun 2010-2015. Permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini melihat upaya yang dilakukan Jokowi dalam memperoleh kemenangan kembali pada Pilkada Solo 2010 dengan melihat berbagai kebijakan pro rakyat yang ditawarkan oleh Jokowi di periode sebelumnya. Fokus dari penelitian ini menjelaskan pengaruh kebijakan populis yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dalam persiapan beliau menghadapi Pilkada Kota Solo. Hal menarik dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana fenomena kepimpinan populis Jokowi di Kota Solo yang dianggap bentuk baru dari seorang pemimpin. Jokowi melakukan kunjungan langsung ke sejumlah tempat untuk memperoleh informasi langsung terkait permasalahan di lapangan. Penulis menggunakan teori populism. Populisme merupakan paham yang menjelaskan sebuah kondisi politik yang menempatkan masyarakat atau rakyat biasa di posisi utama. Keabsahan politik terletak pada rakyat. Populisme hadir atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi literature dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun media online lainnya. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan pro rakyat yang selama ini dilakukan oleh Jokowi ternyata mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pilkada Solo 2010. Mengacu pada persentase perolehan suara pasangan Jokowi – Rudy yang meningkat tajam hingga 90,09 % dari Pilkada periode sebelumnya. Masyarakat menilai jokowi sebagai bagian dari mereka, dan mampu mengakomodasi kepentingan rakyat demi kesejahteraan masyarakatnya.

---

This research discusses about the strategy carried out by Joko Widodo in facing the election for mayor of Solo in 2010-2015. The problem described in this research is see the efforts made by Jokowi in regaining victory in election for mayor of solo 2010 by looking at various pro-poor people policies offered by Jokowi in the previous period. The focus of this research explains the influence of populist policies that have been carried out by Jokowi in his preparation for election of Solo. The interesting thing in this research, the writer will explain how the phenomenon of Jokowi’s populist leadership in Solo is considered a new form of leader. Jokowi visited many places to obtain direct information regarding problems in the field. The author uses populism theory. Populism is an understanding that explains a political condition that places the public or ordinary people in the main position. Political legitimacy lies with the people. Populism is present on the public’s dissatisfaction with the previous government. This research uses qualitative approach method by conducting literature studies from various sources, including books, journals, and other online sources. The findings of this study are that the pro-poor people policies that have been carried out by Jokowi have been able to increase Jokowi’s electability in the election for mayor of Solo 2010. Referring to the percentage of votes acquired by Jokowi – Rudy pair, which increased sharply to 90.09 % from the previous election. People see Jokowi as part of them, and able to accommodate the importance of the welfare of the people."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai terbentuknya Yellow Vests Movement sebagai gerakan populis bottom-up di Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Dengan menggunakan konsep populisme, dapat diketahui bahwa Yellow Vests Movement dapat terbentuk karena adanya dampak berkepanjangan dari kondisi krisis berupa krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 2008-2009 serta adanya nilai anti-elitisme di masyarakat yang dapat lahir karena adanya kegagalan pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis yang ada serta terputusnya hubungan dengan masyarakat. Disaat yang bersamaan banyak tuntutan masyarakat terdahulu yang tidak direspon oleh pemerintah sehingga semakin memperkuat nilai anti-elitisme yang ada. Dengan kondisi yang demikian, sebagai sebuah gerakan populis maka tuntutan yang diajukan oleh Yellow Vests Movement semakin meluas. Mereka menuntut kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama melalui pengadaan referendum nasional sebagai bentuk kurangnya suara rakyat yang didengar selama ini.

---

This final project examines the formed of the Yellow Vests Movement as a bottom-up populist movement in France during the reign of Emmanuel Macron. This study is a qualitative study that applies literature studies as a data collection technique. By using the populist concept, it is possible to see that the Yellow Vests Movement was formed in response to the prolonged impact of the crisis, specifically the economic crisis of 2008-2009. Furthermore, the emergence of anti-elitism values in society is due to the government's failure to address the existing crisis conditions and the society's disconnection. Simultaneously, the government has failed to respond to several community demands, thereby reinforcing existing anti-elitism values. Under these circumstances, the Yellow Vests Movement demands are gaining traction as a populist movement. They demand people's sovereignty as a top priority, calling for a national referendum in response to the lack of public hearings thus far."

"Sebagai partai populis, PTI berhasil mengakhiri dominasi panjang dari Partai Dinasti Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) dan Pakistan People’s Party (PPP) yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Keberhasilan PTI didorong oleh rekam jejak populisnya, baik dalam bentuk retorika, kebijakan politik, maupun aksi di luar pemerintahan. Imran Khan selaku pemimpin PTI memanfaatkan situasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan PML-N dan PPP yang dianggap tidak kompeten dalam menangani berbagai isu korupsi, nepotisme, serta kebijakan yang tidak merata. Dalam hal ini, Imran Khan memposisikan PTI sebagai alternatif dari berbagai isu tersebut. Pada penelitiannya, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder berupa artikel, jurnal, video, dan buku terkait untuk menganalisis populisme PTI sejak awal berdiri hingga kemenangannya pada pemilihan umum 2018. Artikel ini juga akan menggunakan studi kepartaian untuk menganalisis secara deskriptif mengenai perbedaan antara PTI dengan PML-N dan PPP. Secara lebih lanjut, artikel ini akan menggunakan teori populisme (Mudde dan Kaltwasser, 2017) yang menyatakan populisme adalah fenomena politik yang muncul sebagai respons terhadap kondisi struktural tertentu dalam masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan PTI tidak hanya didasarkan pada strategi kampanye yang efektif, tetapi juga terdapat momentum dalam lanskap politik Pakistan yang memungkinkan partai populis seperti PTI mendapat sorotan publik secara signifikan hingga akhirnya memenangkan pemilihan umum tahun 2018.

---

As a populist party, PTI succeeded in ending the long dominance of the Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) and Pakistan People's Party (PPP) dynasties, which had been in power for decades. PTI's success is driven by its populist track record, both in the form of rhetoric, political policies, and actions outside of government. Imran Khan, as the leader of the PTI, took advantage of the situation of public disappointment with the PML-N and PPP governments, which were considered incompetent in dealing with various issues of corruption, nepotism, and uneven policies. In this case, Imran Khan positions PTI as an alternative to these various issues. In its research, this article uses a qualitative approach by analyzing secondary data in the form of related articles, journals, videos, and books to analyze PTI's populism from its inception until its victory in the 2018 general election. This article will also use party studies to descriptively analyze the differences between PTI, PML-N, and PPP. Furthermore, this article will use the theory of populism (Mudde and Kaltwasser, 2017), which states that populism is a political phenomenon that arises as a response to certain structural conditions in society. The findings of this research indicate that PTI's success was not only based on an effective campaign strategy but also that there was momentum in Pakistan's political landscape that allowed a populist party like PTI to gain significant public attention and ultimately win the 2018 general elections."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang media sosial berupa Twitter sebagai saluran baru dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian terungkap media sosial mampu membentuk opini publik yang mampu memengaruhi politik hukum pembuat undang-undang. Ini terbukti saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada akhirnya, media sosial membentuk produk hukum populis.

---

ABSTRACTThis thesis discusses social media such as Twitter as a new channel in the public participation in the formation of legislation. From the research revealed social media is able to shape public opinion can influence legal political legislators. This is evident when the House of Representatives (DPR) suspended a change in the law No. 30 of 2002 on Corruption. In the end, social media form a populist legislation."

"Skripsi ini membahas mengenai Alternative for Germany AfD sebagai partai radikal kanan populis di Jerman pada pemilihan umum tahun bundestag 2013 dan tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mencoba menganalisis kegagalan AfD pada pemilihan umum tahun 2013 dan keberhasilan AfD pada pemilihan umum tahun 2017 dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemilih terhadap partai tersebut, yaitu 1 kondisi ekonomi Jerman, 2 laju imigrasi, dan 3 ketidakpuasan politik. Penelitian ini menggunakan konsep partai radikal kanan populis, tesis the demand side, dan teori protes politik untuk membantu penulis dalam menganalisis ketiga faktor tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ketika kondisi perkonomian yang buruk terjadi bersamaan dengan peningkatan laju imigrasi, ketidakpuasan politik masyarakat meningkat sehingga menciptakan protest vote atau protes pemilih yang berdampak positif pada peningkatan suara partai radikal kanan populis.

---

This paper covers Alternative for Germany AfD as a populist radical party in Germany during the bundestag election of 2013 and 2017. By using qualitative methods, this study attempts to analyze AfD 39 s failure in the 2013 elections and the success of AfD in the elections of the year 2017 seen from factors affecting voter support for the party, namely 1 German economic conditions, 2 immigration rate, and 3 political dissatisfaction. This research uses the concept of radical right Populist Party, the demand side thesis, and political protest theory to assist writer in analyzing these three factors. The study find that when the economic conditions of a country 39 s economy in a bad conditions occur along with an increase in the rate of immigration, the political dissatisfaction of society increases so as to create a protest vote or voter protest which positively impacts the improvement of radical rightist Populist Party."

"Penelitian ini membahas mengenai dampak usulan kebijakan mengenai imigran terhadap perolehan suara Partai Demokrat Swedia dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa bagaimana usulan kebijakan mengenai imigran berdampak pada perolehan suara Partai Demokrat Swedia pada pemilu tahun 2014. Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan teori populisme dari Cas Mudde. Keberhasilan partai populis berdasarkan teori populisme bergantung pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Hasil penelitian ini menemukan bahwa usulan kebijakan Partai Demokrat Swedia berdampak pada perolehan suara partai ini. Pada pemilu 2014 terdapat permintaan untuk alternatif kebijakan mengenai imigran yang disebabkan oleh adanya kegagalan kebijakan imigran dan integrasinya. Permintaan terhadap alternatif kebijakan juga terjadi karena adanya konvergensi partai-partai mainstream terkait usulan kebijakan mengenai imigran. Partai Demokrat Swedia mengalami keberhasilan dari sisi penawaran melalui usulan kebijakan mengenai imigran yang ditawarkan partai ini. Partai ini memiliki usulan kebijakan mengenai imigran yang berbeda dari partai-partai mainstream dimana partai ini ingin membatasi jumlah imigran yang masuk. Peningkatan perolehan suara partai ini dalam pemilu 2014 menjadi bentuk keberhasilan Partai Demokrat Swedia dalam memberikan usulan kebijakan alternatif mengenai imigran.

---

This research discusses the impact of policy proposal concerning immigrants on Sweden Democrat`s votes in the election. The following research uses qualitative method and analyzes how policy proposal impacts Sweden Democrat`s votes in 2014 election. In the analysis, the author uses populism theory by Cas Mudde. Based on the theory, the success of populist party depended on the demand and supply side. The result of this research found that Sweden Democrat`s policy proposal has an impact on this party`s votes. In 2014 election there is a demand for alternative policy concerning the immigrants caused by immigration and integration policy failure. The demand for alternative policy also caused by the convergence of mainstream parties on policy proposal concerning immigrants. The Sweden Democrats succeeded on the supply side through their policy proposal concerning immigrants offered by this party. This party had a different policy proposal concerning immigrants than what other parties had where this party wanted to limit the number of immigrants. The increase of this party`s vote in 2014 election was a Sweden Democrat`s success in offering alternative policy proposal concerning immigrants."

"Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono."