Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Solichin Salam
Menindjau masalah polygami : menghidangkan pendapat 200 sardjana dan tjerdik pandai Indonesia
Djakarta: Tintamas Indonesia, 1959
297.431 SOL m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Naufala Bamasymus
Peran notaris dalam melindungi hak-hak istri pada perkawinan poligami melalui perjanjian perkawinan menurut pasal 29 undang-undang no. 1 tahun 1974
" Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap manusia. Dari sudut pandang agama, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah karena melalui perkawinan akan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyakarat. Unit-unit keluarga adalah pondasi yang membentuk suatu negara. Bentuk perkawinan yang umum dikenal ada dua, yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Perkawinan poligami mengindikasikan suatu keadaan dimana seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang istri. Praktek poligami yang berlangsung di masyarakat sampai dengan saat ini masih ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16305
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erika Nurul Jauhary
Tinjauan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin berpoligami dari pengadilan (Analisis kasus Putusan Nomor Z/Pdt/2004/PJAS)
" Pada 1974 Indonesia memiliki undang-undang mengenai perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi landasan hukum perkawinan untuk bangsa Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paua dasarnya berasaskan monogami tetapi di dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat suatu pengecualian sehingga asas monogami bergeser menjadi asas monogami tidak mutlak, hal ini berdampak membawa peluang bagi para pria untuk melakukan poligami. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16488
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andrea Arimurti
Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama terhadap pembagian harta bersama dan hak-hak isteri kedua : studi kasus putusan pengadilan tinggi agama Pekanbaru nomor 42/pdt.g/2017/pta.pbr = Legal consequences resulted by the annulment of polygamous marriage by the first wife towards the division of matrimonial property and the second wife's rights : case study on the verdict of Pekanbaru religious high court no. 42/pdt.g/2017/ pta.pbr
" Penyimpangan yang terjadi demi memenuhi keinginan suami untuk menikahi lebih dari seorang isteri, terkadang dilakukan dengan melakukan pemalsuan dokumen isteri pertama agar suami bisa menikah tanpa izin. Tesis ini membahas pembatalan perkawinan poligami dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.42/Pdt.G/2017/ PT.Pbr yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang No.532/Pdt.G/2016/PA.Bkn. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak isteri kedua; pembagian harta bersama dan harta warisan dengan isteri pertama selama perkawinan. Penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54496
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Halimah Sa`diyah
Perlindungan terhadap harta bersama istri dalam hal perkawinan poligami
" Trend perkawinan poligami sudah semakin meluas dalam masyarakat, namun mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami belum ada peraturan yang mengatur secara rinci. Dalam hal ini apakah notaris dapat mengantisipasi dengan membuat akta kesepakatan antara para pihak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak isteri atas harta bersama dalam perkawinan poligami. Sehubungan dengan itu penelitian dilakukan untuk memperoleh data secara nyata mengenai perlakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami, dengan rnenggunakan field research metodh {metode penelitian lapangan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18960
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atin Wirantika
Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi) = Cancellation of unauthorized polygamy marriage stated by his first wife after the death of a husband (Study of the Sukabumi Religious Court Ruling Number 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)
" Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya yang sudah meninggal, perkawinan kedua suaminya dilakukan sebelum ia meninggal. Permasalahan penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sukabumi perkara nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi disamping itu pertimbangan hakim pada kasus tersebut dibandingkan dengan kasus serupa dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkiya Laili Maghfirah
Pembatalan perkawinan kedua karena poligami tanpa adanya izin istri pertama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan No. 43/Pdt.G/2014/PN.BTM = Cancellation of second marriage due to polygamy without first wife permission reviewed from law number 1 of 1974 on marriage: the analysis of decree number 43/Pdt.G/2014/PN.BTM
"
Perkawinan poligami merupakan bentuk pengecualian atas asas monogami dalam Undang ndash; Undang Perkawinan, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang ndash; Undang Perkawinan. Dalam melaksanakan suatu perkawinan poligami, salah satu syarat yang diwajibkan oleh Undang ndash; Undang Perkawinan adalah adanya izin dari istri/istri-istri dari suami yang akan beristri lebih dari seorang. Izin dari istri/istri ndash; istri tersebut adalah syarat wajib ketika seorang suami akan mengajukan permohonan untuk berisitri lebih dari ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Suryani
Izin pengadilan untuk suami menikah lagi karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan
" Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 209 K/AG/1994, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 48/1993/PTA., JK, jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1107/Pdt.G/92/PA.JT., adalah salah satu contoh dari permasalahan di dalam poligami. Di dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip yang dianut dalam perkawinan adalah perkawinan monogami, artinya seorang pria (suami) hanya boleh beristeri seorang wanita. Namun, secara bersamaan undang-undang, juga memberikan memberikan kesempatan kepada seorang pria (suami) untuk menikah lagi ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14513
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niken Rahayu
Implikasi hukum penggunaan dokumen atau keterangan palsu dalam perkawinan poligami menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
" Perkawinan poligami di Indonesia belakangan terlihat di permukaan dan menjadi wacana dalam pergaulan hidup masyarakat dengan diberikan penganugerahan poligami award kepada pelaku poligami yang dipandang sukses dalam rumah tangga dan pekerjaan, yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra dengan pemberian award tersebut, hal ini telah membuktikan bahwa sesungguhnya perkawinan poligami ini telah lama terkurung dalam wilayah perdebatan yang tidak ada habishabisnya. Undang-undang telah mengatur syarat-syarat yang telah ditentukan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16399
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Garinindya Elrizqitia
Akibat hukum terhadap harta bersama dari pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Plk) = Due to marital property against law of forgery identity in marriage polygamy. (Analysis of Religion Court Adjudication No. 183/Pdt.G/2012/PA.Plk)
" Praktik poligami tidak lepas dari beberapa permasalahan, salah satunya pemalsuan identitas. Tindakan tersebut menimbulkan masalah saat pembagian harta bersama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melihat bahwa harus ditelusuri pengertian poligami dan harta bersama menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta melihat pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang memalsukan identitas agar dapat menganalisis dengan jelas ketentuan poligami dan pembagian harta bersama sesuai hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 ... "
2014
S53648
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>