Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agaknya, Surat Keputusan Kapolri nomor 737 tahun 2005tentang Perpolisian Masyarakat tidak bertendensi seperti itu. Namundemikian, karakter dasar CP yang longgar dan fleksibel, mau tidakmau akan terlihat pula dalam konsep Polmas tersebut. Alhasil, selalu(diupayakan) ada jawaban bagi setiap masalah. Sedemikian rupasituasinya sehingga Polmas akan juga terlihat sepcrti bisa berbuat apasaja dimana saja dan kapan saja.Dalam kaitan ltu, penulis akan mengupas 5 (lima) hal yangmenjadi perhatian pribadi penulis, dan dapat diyalkini, konsep Polmaspasti juga dapat mencarikan jalan keluarnya. Bagaimana kira-kira jalankeluar tersebut?"

"Tesis ini memuat hasil penelitian manajemen sekuriti fisik PT Semen TonasaPangkep. Sebagai perusahaan obyek vital nasional, PT Semen Tonasamenghadapi resiko tinggi terhadap potensi gangguan kemanan. Penciptaan rasaaman di PT Semen Tonasa sangat tergantung pada penyelenggaraan manajemensekuriti fisik perusahaan dengan atau tapa menggunakan jasa pengamanan.Penelitian ini mencoba mengungkap dan menganalisa efektivitas penyelenggaraanmanajemen sekuriti fisik PT Semen Tonasa dan kendala yang dihadapai.Berdasarkan analisa tersebut dicoba menawarkan manajemen sekuriti fisik yangideal untuk diterapkan di PT Semen Tonasa. Penelitian dilakukan denganmenggunakan pendekatan kualitatif berfokus pada etnografi, pendekatan yuridismanajerial dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori-teori terkaitbidang : Manajemen, CPTED, Sekuriti Fisik, CCTV, Community Developmentdan Analisis SWOT. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih terjadipeningkatan gangguan keamanan terhadap perusahaan, terutama pencurian danunjuk rasa. Hal ini terjadi karena sistem manajemen sekuriti fisik di PT SemenTonasa belum secara efektif mengintegrasikan fungsi-fungsi unit-unit sekuritiinternal Perusahaan dan Kepolisian. Dengan demikian disarankan supaya PTSemen Tonasa mengintensifkan dan memberdayakan unit sekuriti internal daneksternal melalui program-program pelatihan. Sementra kepolisian disarankanlakukan operasi khusus mengatasi kasus kejahatan melalui penerapan Polmas danmembentuk FKPM dalam rangka menciptakan kemitraan dengan masyarakatsekitar.

---

Sement Tonasa Company. As a nasional vital company, PT Semen Tonasa faces a

high risk of potential security breach. The creation of peace and secure conditions

of PT Semen Tonasa depends very much on the effectiveness of the

implementation of physical security management with or without the support of

external security services (Satpam). The research tries to reviel the effectiveness

of the current physical security management of PT Semen Tonasa and its

constraints. Based on this analyses, the researcher tries to offer a suggestion for an

ideal physical security management to be implemented at PT Semen Tonasa. The

research was cunducted by using qualitative approach focuses on ethnography

through managerial juridical and was descriptively analysed by using related

theories and principles, among other in the fields of Management, CPTED,

physical scurity, CCTV, Community Development and SWOT analysis. The

results of the research show that there has been an increasing number of cases of

security threats such as thefts and demonstrations. Thase have been due to the

ineffective functions integration of internal and eksternal security units and of

police. Therefore it is recommended to intensify and empower those security units

through training program. At the some time police is adviced to conduct a special

operation programs against crimes by implemanting community policing and

FKPM, as the way to develop partnership among the management and

surrounding communities, and Sulselbar Regional Police"

"Rujukan utama yang dipergunakan adalah tulisan Kapolri sertabahan terjemahan Community Policing Consortium dan TOR yangdisusun Panitia. Judul yang diminta dari sava adalah ?aspek yuridis danimplementasi penegakan hukum (khususnva dalam Sistem PeradilanPidana - CJS).Alih bahasa "community policing" dengan adanya buku Kapolri adalah "Perpolisian Masyarakat" disingkat "Polmas". Alih bahasa ini menunjukkan pada bentuknya sebagai suatu lembaga atau pranata (kata benda), namun dalam hal yang dimaksud adalah gaya atau aktivitas-nya."

"Perubahan paradigma yang terjadi di museum dewasa ini mengubah orientasi museum dari koleksi kepada kepentingan masyarakat. Museum selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam menyajikan koleksi dan pengetahuannya, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pengalamannya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Museum Polri sebagai museum institusi tidak hanya berperan memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada anggota Polri, namun juga bagi masyarakat luas terutama yang berhubungan dengan tugas Polri sebagai petugas penegak hukum di negara Republik Indonesia. Permasalahan-permasalahan sosial yang sering muncul di masyarakat terutama tindak kenakalan remaja dalam penanganannya, memberikan tugas kepada Museum Polri agar dapat mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada masyarakat melalui pameran dan program edukasinya. Pendekatan pemolisian masyarakat dengan mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat, mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi dan mencegah tindak kenakalan remaja. Penanganan kenakalan remaja dengan pendekatan pemolisian masyarakat disajikan di Museum Polri dengan pendekatan teori belajar konstruktivis, mengingat bahwa pengunjung yang datang ke museum telah memiliki pengetahuan sebelumnya. Dengan teori ini museum berusaha menyajikan pameran dan program edukasinya agar masyarakat bertambah informasi dan pengetahuannya serta memecahkah permasalahan kenakalan remaja di sekitar mereka. Dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penyajian penanganan kenakalan remaja dengan pendekatan pemolisian masyarakat melalui pameran dan program edukasi di Museum Polri merupakan bentuk tanggung jawab museum untuk selalu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada masyarakat.

---

The paradigm shift that occurred in the museum today changes the orientation of the museum collection to the public interest. Museum always pay attention to the needs of society in presenting the collection and knowledge, with the aim of providing education and experience in order to improve the quality of life. As an institution, the Indonesian National Police (INP) Museum does not only serve to provide knowledge and experience to the members, but also for the public at large, especially those related to police duties as a law enforcement officer in Indonesia. Social problems that often arise in the community especially the handling of juvenile delinquency acts assigned tasks to the NIP Museum in order to communicate these issues to the public through exhibitions and educational programs.

Community Policing approach by promoting partnerships between police and communities, seeking various ways to address and prevent acts of juvenile delinquency. The INP Museum presents the handling of juvenile delinquency with the Community Policing approach by using constructivist learning theory approach, considering that the visitors who come to the museum have had prior knowledge. With this theory, the museum tries to present exhibitions and educational programs in order to increase the information and knowledge society and solve the problems of juvenile delinquency around them.

From the analysis and discussion conducted in this study, it can be said that the presentation of the handling of juvenile delinquency with the Community Policing approach through exhibitions and educational programs at the INP Museum is a form of museum responsibility for communicating their knowledge to the community."

"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Optimalisasi Program Kepolisian Bhayangkara FC Sebagai Wujud Pemolisian Masyarakat dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Polmas” penting untuk meningkatkan citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Program kebijakan “Polmas” menuntut adanya hubungan saling menguntungkan antara anggota polisi dan anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini adalah tugas dari kepolisian, untuk menjalankan fungsinya membangun kemitraan (partnership) dengan anggota masyaraat dalam menunjang kinerja Polri pada umumnya, khususnya memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keberhasilan penerapan polmas dalam bidang olahraga dan ekonomi, memahami proses peningkatan Kamtibmas melalui kehadiran Bhayangkara FC, memahami cara kerja pengoptimalan polmas dalam program Kepolisian Bhayangkara FC dalam meningkatkan kesehateraan masyarakat, serta memahami kendala-kendala dalam pengoptimalan program kepolisian Bhayangkara FC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi pasif, wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data(data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa program polmas telah berhasil dilakukan khususnya dalam bidang olahraga sepakbola dan ekonomi. Jika dilihat dari tinjauan optimalisasi sebuah program organisasi maka dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada yakni meningkatkan kapasitas atau kemampuan SDM dalam konteks ini adalah anggota masyarakat melalui Bhayangkara FC, maka dapat dikatakan bahwa organisasi kepolisian sudah optimal dalam menjalankan polmas. Sedangkan mengenai tugas, anggota klub sepakbola Bhayangkara FC yang juga adalah anggota kepolisian harus melakukan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kamtibmas.

---

The aim of this study is to gain a description about Program Optimalization of Bhayangkara FC as e concrete Community Policing Police Program in enhancing community orders dan security. The optimalization of ‘CP’ is crucial for increasing the image of the police in the eyes of the society members, particularly in giving trustworthy to the society members as an officially credibel apparatus. Program of “CP” requires a mutual relation between police members and society members. In this thesis context, CP is part of Indonesian Police to play its role to build up partnership with the society members to support the performance of the Indonesian Police in general, and to give the society members in orders and regularities, in particular. This study is to trace the successes of CP in the field of sports and economics, to comprehend the processes of orders and regularities toward the existence of Bhayangkara FC, to comprehend the CP optimalization to upgrade the wealth the society members, as well as to comprehend the obstacles of program optimalization of Bhayangkara FC untuk in order to support the the wealth of the society members. This research is conducted by adopting a qualitative-descriptive approach where data and facts were gathered based upon the research findings in the field to be described. In this research, data source are determined purposively using data gathering toward passive observation, interviews with research informants, and document study. Meanwhile, data analyzed by data reduction, data display and conclusion and verification. The research findings in this study are CP programs were successfully run, particularly in sports and economy. From the perspective of organization program optimalization through human resources, it is undoubtedly verifiable that Indonesian Police has optimally succeeded in running the CP program. Whilst in doing the duties, Bhayangkara FC members, being also police members, still have to give services in orders and regularities to the society members."

"Tesis ini memuat gambaran atau deskripsi tentang tingkat efektifitas penerapan kebijakan program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Promoter” penting untuk merubah citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Pokok permasalahan penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil pimpinan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Promoter, memahami proses kesiapan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kebijakan program “Promoter” dan Polmas, memahami kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, memahami tingkat efektifitas penerapan “Promoter” dalam kinerja Bhabinkamtibmas, dan juga menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan “Promoter”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan dilapangan yang kemudian dideskripsikan. Adapun temuan penelitian ini bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Pandeglang sudah mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) maupun di dalam SOP Bhabinkamtibmas. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas disetiap wilayah dilakukan melalui beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan sambang (door to door). Sedangkan kegiatan yang bersifat adaptif dan kreatif juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui kegiatan tiga pilar dan problem solving. Jika dikaitkan dengan konsep Polmas dimana salah satu karakteristik Polmas ialah bekerja sama dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi tertentu untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah dengan sinergitas tiga pilar, maka apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang sudah melaksanakan tugas pemolisian masyarakat (Polmas).

---

This Thesis research is to obtain an description of the effectiveness of the application of “Promoter” Policy in supporting the success of Pandeglang Bhabinkamtibmas Police duties in order to develop public security and order. The application of the "Promoter" policy is important to change the image of Indonesia National Police in the public, especially in giving trust to the community as a credible law enforcement institution. This research aims to explore the action that taken by the chief in supporting the successful implementation of “Promoter” policies, understanding the process of Bhabinkamtibmas preparation in carrying out their duties in line with “Promoter” and community policing policies, understanding the performance of Bhabinkamtibmas members in carrying out their duties, understanding the effectiveness of the promoter application in performance of Bhabinkamtibmas, and also explore the factors that influence performance of Bhabinkamtibmas in implementing the "Promoter" policy. This research was conducted with a qualitative. Descriptive approach where data and facts were collected based on findings in the field which were then described. The findings of this study are that Bhabinkamtibmas in the Pandeglang district police area has implemented the main duties and functions of Bhabinkamtibmas Police as regulated in the National Police Chief Regulations. Community development activities to maintain Public security and order in each region are carried out through several routine activities such as counseling and door to door visit. While the activities that are adaptive and creative are also carried out by Bhabinkamtibmas through three government pillars activities and problem solving. If related to the concept of Community Policing where one of the characteristics of Community Policing is working with certain segments of the community who are in a certain position to help reduce or overcome problems with the synergy of the three pillars, then what has been done by the Pandeglang Bhabinkamtibmas Police has carried out the task of community policing."