Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

ABSTRAK

Nama                        :    Resha Ayu Putri Belinawati

Program Studi          :    Ilmu Lingkungan

Judul                        :    Studi Masyarakat Desa Jelegong Mengenai Pencemaran Sungai Citarum, Terkait Posisi Pemerintah Daerah Jawa Barat Dalam Menghadapi SDGs 6.3 Air dan Sanitasi.

.

Pencemaran sungai Citarum sudah menjadi isu dunia, sungai Citarum adalah satu dari sepuluh sungai yang paling tercemar di dunia. Beberapa kebijakan telah dibuat oleh pemerintah daerah Jawa Barat dalam upaya menanggulangi pencemaran sungai Citarum, namun masih terjadi hingga saat ini. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan tujuan global yaitu SDGs, setiap negara harus mencapai dari tujuan tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah Jawa Barat menangani pencemaran yang terjadi di sungai Citarum. Riset ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk menghadapi SDGs, khususnya dalam penanganan sungai Citarum. Metode riset yang digunakan adalah teori sistem politik, pembagunan berkelanjutan,  teori studi komparatif, ekologi politik, dan sustainability. Hasil riset yang didapat Pemerintah Daerah Jawa Barat telah memiliki peraturan mengenai pencemaran sungai Citarum, namun hingga saat ini sungai Citarum masih tercemar. Kesimpulan yang didapat Pemerintah Daerah Jawa Barat masih dikatakan kurang, khususnya dalam hal pengawasan.

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Citarum, SDGs 6.3, Sistem Politik, Ekologi Politik

 

---

ABSTRACT

Name                        :    Resha Ayu Putri Belinawati

Study Program         :    Environmental Science

Title                          :    Community Study Jelegong Village A Pollution Of Citarum River, Related To The Position Of The West Java Government In The Effort Of Facing SDGs 6.3 Water and Sanitation

 

Pollution of the Citarum River has become a world issue, where the Citarum River is one of the ten most polluted rivers in the world. Several policies have been made by the West Java regional government in response to the Citarum river pollution but still occur today. At present Indonesia is faced with the global goal of SDGs, where each country must achieve that goal. The problem in this research is how the West Java Regional Government handles pollution that occurs in the Citarum River. This research aims to analyze the extent of the role of the Java Barat Regional Government in dealing with SDGs, especially in handling the Citarum River. The research methods used are political system theory, sustainable development, comparative study theory, political ecology, and sustainability. The results of the research obtained by the West Java regional government have regulations regarding pollution of the Citarum River, but until now the Citarum River is still polluted. The conclusions obtained by the West Java Regional Government are still said to be lacking especially in terms of supervision.

 

Keyword: Sustainable Development, Citarum, SDGs 6.3, Political System, Ecological Politic 

"

"Pengambilan sumber daya alam tanpa henti memerlukan kontrol dan pengawasan oleh pemerintah dan penegak hukum. Kontrol penambangan tersebut diperkuat kebijakan aturan kepala daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan administrasi perizinan tambang dan minimnya penindakan kepada pengusaha tambang ilegal. Berdasarkan fakta tesebut, reformasi tata kelola tambang harus segera dilaksanakan sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengganti kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi pemerintah dengan politik ekologi, serta pemahaman level birokrasi perizinan tambang dari aktor-aktor yang terlibat sebagai narasumber penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penyusunan model berbasis kerangka kerja model Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R). Hasil dari penelitian ini berupa konsep kerangka perbaikan peraturan tambang mineral bukan logam dan batuan, baik secara substansi maupun regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya penindakan kepada mafia tambang oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, guna mencegah kerugian negara dari sektor sumber daya alam.

---

The relentless extraction of natural resources requires control and supervision by the government and law enforcement. These restrictive controls are strengthened by regional head regulations. The problem in this research is the widespread supervision of mining licensing administration and minimal action against illegal mining entrepreneurs. Based on these facts, mining governance reform must be implemented immediately as an effort to improve the environment and compensate for state financial losses. The aim of the research is to analyze the government's perception of ecological politics, as well as the level of understanding of the mining licensing bureaucracy from the actors involved as research sources. The method used is a qualitative method with in-depth interview techniques and model preparation based on the Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R) model framework. The results of this research are a concept for a framework for improving non-metallic mineral and rock mining regulations, both in substance and in applicable regulations. The conclusion of this research is that it is necessary to take action against the mining mafia by law enforcement officials and local governments, in order to prevent state losses from the mining natural resources sector."

"Penelitian etnografi ini mengungkap bagaimana Orang Rimba merespon kebijakan zonasi atas Taman Nasional Bukit Duabelas di Jambi yang merupakan tempat hidup komunitas ini. Lebih khusus lagi, penelitian ini mengungkapkan bagaimana respon tersebut diwujudkan dalam tindakan perlawanan dalam kehidupan sehari-hari dan ke hadapan publik luas. Dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan berbagai perlawanan bergaya Scottian yang sifatnya terselubung, anonim, perorangan, tak terkoordinasi dan tanpa perencanaan. Sementara itu, perlawanan yang ditunjukkan ke hadapan publik luas merupakan perlawanan yang terbuka, konfrontatif, dan terorganisir yang terbentuk melalui proses artikulasi kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Penelitian berperspektif politik ekologi ini menempatkan perlawanan Orang Rimba sebagai wujud dari kekuasaan yang digunakan sebagai strategi dalam usaha mencapai tujuan. Dengan demikian Orang Rimba diperlihatkan sebagai komunitas yang memiliki kuasa dan berdaya untuk tidak begitu saja menerima internalisasi nilai-nilai, gagasan-gagasan, serta praktek-praktek penguasaan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan konservasi dan perlindungan alam, misalnya negara atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

---

This ethnographic research try to describe response of the Orang Rimba community to the zoning policy of Bukit Dua Belas National Park in Jambi. Specifically, how their responses are actualized as resistance form in their daily life and to the wider society.

In the daily life, the resistance is articulated in Scottian form as a silent and veiled resistance, anonymous, individually, and not formally organized. In the other hand, the Orang Rimba also perform a non Scottian resistance as a result of articulation and collaboration with other parties. This kind of resistance are confrontative and organized.

With its perspective of political ecology, the research describe that the resistance actions are their actualization of power using as a strategy in order to achieve their objectives. This research also describe how the Orang Rimba is not merely a passive community in accepting values, ideas, and practices of conservation."