Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKarya tulis ini dilatarbelakangi keresahan penulis akan marak nya perdebatan oleh beberapa kalangan tentang hubungan agama dan negara, banyak pendapat yang menyatakan bahwa semua yang dipermasalahkan semata-mata hanya untuk kepentingan politik saja, sedangkan urusan agama dan negara memang tidak akan terlepas dari pemikiran politik Islam yang ada di setiap masa nya. Jurnal ini membahas pemikiran politik Islam dari masa klasik dan modern. Pemikiran politik yang difokuskan dalam jurnal ini adalah hubungan agama dan negara menurut pandangan Islam melalui sejarah dan pendapat tokoh-tokoh politik Islam, serta bentuk pemerintahan yang terkandung dalam pemikiran islam pada masa klasik, pertengahan, maupun modern. Pembahasan tentang pemikiran politik yang tersaji pada jurnal ini akan disandingkan dengan tipologi politik modern sebagai perbandingan layak atau tidak nya hal tersebut menjadi pembeda antara perihal agama dan negara dalam membentuk konsep kenegaraan yang berlandaskan pemikiran para tokoh politik Islam. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang membandingkan pemikiran-pemikiran tokoh politik Islam dari berbagai macam sumber. Penulis, pada jurnal yang telah tersusun ini menyimpulkan bahwa tidak ada pemikiran politik yang mutlak memisahkan urusan agama dan kenegaraan, bahkan di sebuah negara sekuler sekalipun.

---

ABSTRACTThis paper is motivated by the anxiety of the writer that there will be widespread debate by some groups about the relationship between religion and state, many opinions state that all the issues are solely for political purposes, while religious and state affairs will not be separated from Islamic political thinking exist in every period. This journal discusses Islamic political thinking from classical and modern times. The political thinking focused in this journal is the relationship between religion and state according to Islamic views through the history and opinions of Islamic political figures, as well as the forms of government contained in Islamic thought in the classical, middle and modern times. The discussion of political thought presented in this journal will be juxtaposed with modern political typologies as a worthy comparison or not, which is a distinction between matters of religion and state in shaping state concepts based on the thoughts of Islamic political leaders. The method used is a descriptive analysis method that compares the thoughts of Islamic political figures from various sources. The author, in this compiled journal, concludes that there is no absolute political thought that separates religious and state affairs, even in a secular state."

"ABSTRAKDisertasi ini dilatarbelakangi fenomena implementasi kekuasaan tradisional dalam politik modern di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur oleh elit suku Dayak Ma rsquo;anyan. Mereka membentuk Kabupaten Barito Timur untuk mengenang kejayaan masa lalu dan memunculkan kembali simbol kekuasaan masa lalu melalui pembangunan gedung pemerintah, motto dan lambang daerah, melantik secara adat gubernur dan bupati serta memberi gelar pemimpin suku sebagai wujud legitimasi religius. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan 1 bagaimana pemikiran politik suku Dayak Ma rsquo;anyan tentang kekuasaan, 2 sifat dan sumber kekuasaan, 3 hubungan penguasa-rakyat dan legitimasi kekuasaan, serta 4 bagaimana pengaruh pemikiran politik kekuasaan tradisional terhadap elit masa kini?Teori utama penelitian ini ialah teori kekuasaan, yang didukung teori sumber kekuasaan, legitimasi religius, hubungan penguasa-rakyat, desentralisasi dan otonomi daerah, elit dan politik etnik, dan penguatan tradisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep yang bisa menjelaskan realitas sosial secara analitis. Kesimpulannya, kekuasaan tradisional yang mempengaruhi implementasi kekuasaan politik modern dan membentuk politik etnik karena kuatnya ikatan kultural, lalu mengangkat elit modern menjadi patron dan penjaga nilai-nilai kultural untuk menjadi kekuatan pemersatu. Tahun 1930an-1950an kepentingan mereka direpresentasi organisasi lokal Pakat Dayak dan partai politik lokal Partai Persatuan Dayak. Kini kekuasaan tradisional dihidupkan guna merepresentasi kepentingan mereka.Penelitian ini menemukan orang Dayak Ma rsquo;anyan sudah egaliter, mengenyam pendidikan formal, menganut agama Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Mereka masih mempraktekkan kekuasaan tradisional prosedural yaitu pelantikan pemimpin secara adat dudus dan memberi gelar pemimpin suku kepada bupati dan gubernur, membentuk Dewan Adat Dayak dan Dusmala untuk memperjuangkan kepentingan. Mereka memiliki ketergantungan kepada pemimpin politik sebagai patron yang merepresentasi kepentingan mereka. Agama Kristen dianut mayoritas orang Dayak Ma rsquo;anyan menjadi kekuatan politik di samping kekuatan etnik dalam politik lokal di Barito Timur. Desentralisasi dan otonomi daerah memberi kesempatan luas bagi fenomena politik seperti ini. Kata kunci: Pemikiran Politik, Kekuasaan, Elit Masa Kini, Suku Dayak Ma rsquo;anyan, Politik Modern, Desentralisasi, dan Kekuatan Politik.

---

ABSTRACTThis dissertation is based on the implementation of traditional power that is evident in Central Kalimantan and East Barito District. Its main focusison the modern elites rsquo; use of traditional values in gaining power. This study a ims to answer four main questions: 1 the political thought of the Dayak Ma rsquo;anyan Tribe on power; 2 the characteristics and sources of power; 3 theruler-people relationship and its correlation to the legitimacy of power; and 4 the effect of traditional power politics towards modern elites.This research uses the power theory as the main theory. It is supported by the traditional power source theory, religious legitimacy theory, ruler-people theory, decentralization and regional autonomy theory, ethnic elite and politics theory, as well as tradition reinforcement theory. This research is characterized as descriptive-analytical, and the data is collected through literary study that is related to traditional values and in-depth interview with several traditional and modern elites.In conclusion, traditional power greatly affects the implementation of modern politics, for the strong cultural bond in the society leads the modern elites to use an ethnical-political approach. In addition, the traditional elites elect the modern elites as patron and keeper of cultural value that serves as a unifying driving force. During the 1930s-1950s, the interests of the modern elites are represented by two local organization Pakat Dayak, and local political parties which are Partai Persatuan Dayak. Now, traditional power is being brought back to life in order to represent modern leadership.The principal findings of this research reveal that the Dayak Ma rsquo;anyan Tribe are now egalitarian in nature, have received formal education, and adheres three different faiths Islam, Christianity, and Kaharingan Hindu . However, they still practice procedural traditional power in electing their leaders and giving the titles to governors and regents. Moreover, the modern elites also form institutions such as Dewan Adat Dayak and Dusmala as a tool of power. The people depends on the political leaders as patron that represents their interests. Aside from traditional power, the Christian faith that is adhered by the majority of the DayakMa rsquo;anyan tribe is also a political power. Decentralization and regional autonomy may contribute to the existence of this political phenomenon. Keywords: Political Thinking, Modern Elites, Dayak Ma rsquo;anyan Tribe, Modern Politics, Decentralization, and Political Power. "

"Tesis ini menfokuskan kajian penelitian pada pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam dan dan beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi. Pemikiran Politik yang di maksud di sini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik Mohammad Natsir dalam hal ini, merupakan Vtihad politik Mohammad Natsir dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang berlangsung.Kajian ini dilakukan guna menemukan penyebab dan faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam. Penelitian ini dilakukan juga guna menjelaskan aspek-aspek yang menjadi kontroversi dalam pemikiran politik Mohammad Natsir. Selain itu penelitian juga mencoba menjelaskan konsep negara Islam menurut pemikiran Mohammad Natsir dan implikasi serta proyeksi ke depan pemikiran tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Hermeneutika. Hermeneutika adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi. Hermeneutika yang dimaksud penulis di sini adalah understanding process of understanding (Proses pemahaman terhadap sebuah pemahaman). Dalam kaitan ini penulis mencoba menginterpretasikan teks yang terdapat di dalam sumber data utama (buku tulis dan catatan) yang ditulis secara langsung oleh Mohammad Natsir dan juga sumber data sekunder berupa catatan orang lain mengenai pemikiran Mohammad Natsir. Melalui metode ini penulis berupaya menjelaskan apa makna dari tafsir teks-teks dalam sumber data utama maupun sumber data sekunder tersebut, sehingga penulis dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam teks.Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pemikiran Mohammad Natsir tentang Negara Islam menjadi kontroversial karena hasil interaksi Mohammad Natsir dengan Iingkungan sosio-historis yang melingkupi kehidupannya. Sementara itu, dalam konsep Negara Islam, Natsir berpendapat bahwa suatu negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut Negara Islam ataupun berdasarkan Islam, tapi negara disusun sesuai dengan ajaran-ajaran Islam baik dalam teori maupun praktiknya sehingga bagi Natsir negara berfungsi sebagai alat atau perkakas bagi berlakunya hukum Islam. Dengan demikian Islam menjadi tujuan dan negara adalah alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Namun pandangan Natsir ini ternyata sangat kontradiktif dengan sikap Natsir yang bersikeras men]adikan Islam sebagai dasar negara. Natsir berkeyakinan, negara sebagai kekuatan eksekutif mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum dan menjamin terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan Islam. Di sini negara berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada. Tanpa adanya negara sulit diharapkan adanya ketaatan pada hukum-hulcum itu Dengan demikian pendekatan Natsir terhadap pelaksanaan syariat atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat menekankan pada pendekatan legal formal. Artinya ia menganggap perlu adanya kekuasaan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya yang diperlukan untuk, dalam batas-batas tertentu, memaksa individu untuk patuh dan taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada peneliti ilmu politik agar dapat menyempurnakan pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir yang belum memenuhi tuntutan masyarakat modern dalam bemegara, terutama konsep tentang demokrasi. Sedangkan kepada para Praktisi politik penulis menyarankan agar dapat mengambil pemikiran Mohammad Natsir yang berhubungan dengan konsep negara sebagai "alat" dan pemikiran liberalnya tentang bolehnya mengadopsi sistem pemerintahan apa saja asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam."