Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary:Covering important subjects in energy economics, with particular attention paid to oil, natural gas, and nuclear energy, this book is suitable for undergraduate and/or graduate students, and for those with a serious interest in energy economics"

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena kelangkaan pupuk urea tabur dengan cara menelusuri faktor yang melatarbelakangi. Berawal dari deskripsi intermediate factors, sampai pada implementasi dan formulasi kebijakan yang mengatur, sebagai main factors. Sesuai pendekatan Ekonomi Politik yang digunakan, bertujuan: (1) menjelaskan peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, (2) menjelaskan pra-kondisi yang melatarbelakangi wajah ambiguitas kebijakan dilihat dari mekanisme koordinasi yang digunakan, (3) menjelaskan implikasi kebijakan tersebut terhadap kinerja pelaku distribusi dan konsumen. Satuan analisisnya ialah Kebijakan Distribusi Pupuk di Indonesia. Datanya diperoleh melalui indept interview dengan informan terpilih (?purposive") dari policy makers, untuk mewakili departemen dan pelaku distribusi yang terlibat ("snowball.), sehingga representatif untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Jawaban tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia didasarkan atas visi dan misi departemen dan atau pelaku distribusi yang diwakili. Kedua, pra-kondisi yang melatarbelakangi formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, meliputi: (1) Pupuk dan beras merupakan komoditas bersifat "vital dan strategis". (2) Diharapkan distribusi pupuk memenuhi kriteria enam tepat. (.3) Para petani tidak semestinya diperlakukan sebagai "obyek". (4) Asumsi yang dianut policy makers ialah, pupuk "bukan komoditas komersial, melainkan barang yang didistribusikan". (5) Mempertahankan "rente ekonomi" yang dinikmati oleh departemen dan pelaku distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu "sebagian" dari fee, handling fee dan biaya distribusi yang disediakan. (6) Tanggung jawab utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta (7) heterogenitas visi dan misi atau orientasi nilai policy makers. Kinerja konsumen (petani). Kenaikan harga dasar pupuk urea yang diikuti kenaikan harga dasar gabah tidak menguntungkan petani. Jadi, harapan petani tidak tercapai dan memposisikan memenuhi kebutuhannya dalam batas subsistensi. Disamping itu, meneguhkan superioritas pelaku distribusi, dibandingkan inferioritas petani dalam melakukan jual-beli komoditas input dan output pertanian. Selanjutnya, produsen pupuk (PT PUSRI) diuntungkan dengan tanggung jawab "formal" menyalurkan pupuk sampai lini IV karena hanya menyediakan sampai lini III. Sementara itu KUD berada pada posisi kunci, sekaligus krusial, karena menerima imbal tanggung jawab "aktual" penyediaan pupuk setelah lini III. Akibatnya, resiko ketidakefektifan distribusi pupuk sesuai kriteria enam tepat ditujukan kepada KUD. Kemudian, peran swasta dalam distribusi pupuk "mengaburkan asumsi" bahwa pupuk bukan komoditas komersial dan HET yang ditetapkan hanya berlaku di atas kertas. Rekomendasi penelitian: (1) Untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk diperlukan terobosan kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan tetap departemen dan pelaku distribusi pupuk Indonesia. (2) Diperlukan insentif dari pemerintah kepada petani, terutama kemudahan memperoleh pupuk sesuai prinsip enam tepat. (3) Campur tangan langsung pemerintah diarahkan untuk menindaklanjuti fungsi regulasi dan pengendalian yang dilakukan dan kebijakan yang mendukung harus tepat waktu. (4) Perlu dilakukan institusional arrangement pada berbagai level, agar terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab departemen dan atau pelaku distribusi pupuk, balk secara formal maupun secara aktual."

"ABSTRAKTesis ini dikembangkan terutama untuk membuktikan bahwa dalam era menuju globalisasi yang diwarnai oleh demokratisasi, liberalisasi dan deregulasi ini, pemerintah Indonesia tampaknya tetap berusaha untuk mempertahankan proteksi terhadap beberapa komoditi yang dianggap strategis. Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan yang dipakai yaitu, pendekatan ekonomi politik, yang menekankan pada bidang politik, atau penulis sebut sebagai mashab politik. Yaitu analisa distribusi kekuasaan dalam pasar, suatu pendekatan yang belum banyak digunakan oleh mereka yang berasal dari disiplin ilmu politik di Indonesia. Kekhususan pendekatan ini terletak pada penggunaan parameter-parameter tata niaga seperti mobilisasi, alokasi dan distribusi, yang dianatisis melalui paradigma politis. Artinya menyangkut proses pembentukan kebijakan dan interaksi kekuatan antar aktor dan institusi dalam tata niaga dan pasar tepung terigu. Berkaitan dengan pendekatan tersebut beberapa pertanyaan mendasar dipakai sebagai acuan untuk menjawab: siapa aktor/pelaku ekonomi dan politik yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan di Indonesia, sehingga mempengaruhi terbentuknya kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu seperti yang ada sekarang. Apa dan bagaimana struktur/institusi, peraturan-peraturan dan koalisi-koalisi yang ada atau yang dibentuk oleh para aktor tersebut, yang memungkinkan diberlakukannya tata niaga tadi. Tesis ini juga menjawab pertanyaan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi kebijakan yang menghambat atau memperlambat pelaksanaan liberalisasi tepung terigu. Yang pertama adalah karena negara tumbuh menjadi kekuatan yang dominan setelah periode 1965. Dengan dominasi tersebut negara dapat menunjuk langsung aktor yang mengoprasionalisasikan tata niaga tepung terigu, menutup kompetisi untuk umum melalui peraturan DNI, dan menggeser monopoli bidang ini dari negara kepada swasta. Kedua, karena struktur tata niaga yang monopolitis tersebut telah menghasilkan rente ekonomi yang luar biasa, yang menyebabkan kelompok Salim memperoleh kesempatan untuk membangun suatu industri vertikal dan horizontal antara BOGASARI dan INDOFOOD, yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi pangan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ketiga, karena rente ekonomi yang dihasilkan tersebut telah pula mendatangkan keuntungan politis bagi penguasa, yaitu ikut mendukung pembiayaan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan legitimasi mereka. Antara lain program pengentasan kemiskinan, kampanye, seminar, dan berbagai kongres dari kelompok kelompok korporatis penguasa dan lain-lain. Tesis ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep pluralisme yang sering disebut sebagai karakteristik yang menunjukan berlangsungnya proses demokratisasi, cenderung tidak berlaku di Indonesia. Karena pluralisme berbagai kelompok yang tumbuh di Indonesia pada kenyataannya adalah dibentuk oleh negara, sebagai `kosmetik' penghias demokrasi, tetapi sesungguhnya hanya merupakan perpanjangan tangan dari penguasa untuk mewujudkan tujuan-tujuan kekuasaan politik dan ekonomi mereka. Temuan dari tesis ini dengan demikian mungkin akan dianggap sebagai suatu sinisme dari keadaan sosial politik ekonomi di Indonesia, tetapi data yang terungkap dalam tesis ini paling tidak membenarkan dugaan-dugaan yang selama ini ada dalam benak banyak pengamat."

"Suatu catatan yang dapat dikemukakan dalam kaitan dengan proses industrialisasi yang telah berjalan lebih dari dua dasawarsa terakhir ini adalah mengenai gejala kurang adanya keserasian dalam perubahan struktural antara industri besar dan industri menengah serta industri kecil. Gejala ini mengakibatkan terjadinya ancaman terhadap kelangsungan hidup berbagai industri kecil di satu pihak, dan di lain pihak terjadi kesenjangan yang melebar pada tingkat investasi yang ada. Kenyataan ini, akhirnya menimbulkan permasalahan dualisme struktural di sektor industri. Gejala yang tidak sehat tersebut bila dibiarkan akan mengganggu jalannya pembangunan, terutama vitalitas sektor industri itu sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tercipta keterpaduan dalam proses pertumbuhan berbagai skala industri dengan dianjurkannya dilaksanakan program keterkaitan sistem bapak-anak angkat di sektor industri. Serangkaian kebijaksanaan deregulasi belakangan ini, dalam berbagai ukuran, tidak dapat dipungkiri telah memberikan hasil yang amat menggembirakan. Namun kekhawatiran mulai muncul manakala hasil tersebut diukur berdasar pada "berapa" yang telah diperoleh oleh masing-masing kelompok masyarakat. Bertolak dari uraian di atas, maka penulis mencoba meneliti tentang distribusi pendapatan di antara pengusaha industri besar, industri menengah, dan industri kecil dengan memilih subsektor industri tenun songket dan train jumputan di Palembang, dan subsektor industri baton dan tegel di Gresik. Berdasarkan pemikiran dan kenyataan di atas, pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana distribusi pendapatan di antara para aktor produsen, baik di Palembang maupun di Gresik? Untuk menjawab pertanyaan ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, meliputi bahasan struktur jaringan dan struktur sumber daya, yang mencakup sub bahasan bentuk-bentuk hubungan eksternal dan dinamika hubungan antara aktor di sisi produksi dengan aktor di sisi hulu dan hilir, serta hubungan antar sesama aktor produsen. Juga dibahas pengaruh berbagai macam intervensi pihak luar, khususnya intervensi bapak angkat, terhadap perubahan power ekonomi aktor dalam hubungan pertukaran. Tujuan pembahasan hal-hal tersebut adalah pertama untuk memberikan gambaran tentang struktur jaringan dan struktur sumber daya sebagai konteks di mana aktor-aktor tersebut melakukan transaksi pertukaran; kedua, untuk memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan di antara para aktor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertanyaan kedua, apa strategic action yang dipilih dan digunakan para aktor tadi dalam konteks struktur industri tersebut, dan bagaimana implikasi strategi yang telah dipilih terhadap perubahan distribusi pendapatan dan perubahan struktur industri tersebut ? Untuk itu akan dibahas mekanisine hubungan dependensi terhadap pihak lain, strategi yang digunakan oleh setiap aktor dalam bersaing dan melakukan pertukaran dengan aktor lain. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang hambatan yang dihadapi setiap aktor dalam memilih dan menjalankan strategic action akibat perbedaan tingkat sumber power (ekonomi) yang dimiliki. Pertanyaan ketiga, bagaimana perbedaan karakteristik makrostruktur masyarakat industri Palembang dengan Gresik ? Untuk itu dibahas hubungan antara substruktur dengan superstruktur dalam konteks hubungan pertukaran. Tujuannya ialah mengidentifikasi karakteristik jaringan interorganisasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa baik di pasar pembelian maupun penjualan ada sejumlah faktor yang menimbulkan banyak kesulitan bagi para aktor produsen, baik di Palembang maupun di Gresik. Pengaruh sangat kuat atas kedua Jenis pasar itu adalah hambatan yang disebabkan oleh kekuatan perantara. Kekuatan perantara ini mengakibatkan aktor produsen berada pada posisi "tergantung", dalam arti mereka tidak dapat mengetahui alternatif usaha lain dalam pasar pembelian dan pasar penjualan. Ketergantungan para aktor ini karena orang perantara mampu memadu fungsi-fungsi sebagai kreditor sekaligus pembeli untuk menjamin kedudukan monopolinya. Kekuatan pasar dalam tangan perantara dapat mengakibatkan "eksploitasi" pengusaha kecil dan sebagian menengah, sehingga perusahaan ini hampir tidak dapat menaikkan modal dan produktivitasnya ke tingkat yang diinginkan. Selain itu, kekuatan pasar dalam tangan perantara menghalangi pengusaha kecil dan menengah untuk mencoba atas usaha sendiri mencari pasar bahan baku dan pasar penjualan yang baru. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk belajar dari, percobaan-percobaan dengan pasar ini, seperti mencoba berbagai teknologi dan siasat pemasaran yang lain. Pada saat yang sama terjadi pula variasi hubungan antar sesama produsen. Namun dasar dan variasi tersebut dan akibatnya tetap sama, yakni ketergantungan pabrik skala kecil kepada pabrik skala besar, dan dominasi pabrik skala besar terhadap keputusan-keputusan panting di pabrik skala kecil. Struktur jaringan seperti ini membatasi jumlah alternatif 'strategi yang mungkin bisa dipilih oleh setiap aktor produsen. Kian tergantung seorang aktor pada aktor lain, makin sedikit alternatif strategi yang dapat dipilihnya. Juga derajat ketergantungan pada pihak lain mempengaruhi perspektif yang bisa dipilih. Makin tergantung kepada aktor lain, kian pendek perspektif strategi yang bisa dipilih. Faktor penentu kunci semua hubungan tersebut adalah besar kecilnya peluang yang ditimbulkan oleh derajat ketergantungannya. Besar-kecilnya peluang inilah yang akhirnya menentukan apakah pabrik, baik di Palembang maupun di Gresik, bisa hidup pada tarap sekedar "survival" atau dapat berkembang pada tarap antisipasi dan pemupukan modal. Di Lain pihak, intervensi pemerintah maupun pihak swasta tidak mampu menciptakan peluang ekonomi yang merata untuk setiap aktor. Malahan berbagai program bantuan dan pembinaan yang telah diberikan kian meneguhkan dominasi pabrik seala besar dan para perantara terhadap pabrik skala kecil. Dengan sistem ekonomi terbuka seperti saat ini, sering kali bidang usaha yang ditekuni oleh aktor produsen kecil bila mempunyai daya tarik pasar maka setiap waktu bisa dimasuki oleh pendatang baru, bahkan oleh industri menengah dan besar. Hal ini bisa terjadi karena selama ini belum ada Undang-undang anti monopoli. Padahal dengan UU anti monopoli bisa menjamin terwujudnya "keseimbangan berusaha" karena UU anti monopoli mencegah praktik dominasi dari pengusaha besar terhadap pengusaha yang lebih kecil. Juga hingga kini belum adanya UU perlindungan terhadap industri kecil yang menjamin terwujudnya "reservation scheme" bagi pengusaha industri kecil. Dengan belum adanya kedua UU tersebut, maka belum ada yang mampu menjamin adanya "kepastian berusaha" bagi pengusaha industri kecil."