Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Pajak Reklame Di Kota Tangerang ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya penurunan penerimaan Pajak Reklame di Kota Tangerang dan mengevaluasi kebijakan pajak reklame ditinjau dari kriteria kebijakan pajak yang baik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak reklame di Kota Tangerang dikarenakan banyak faktor, diantaranya kebijakan larangan pemasangan reklame rokok, kebijakan larangan pemasangan reklame di bahu jalan, kemudian kebijakan mengenai waktu sewa reklame yang masih tahunan, prosedur pengurusan IMB yang masih rumit. Saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan antara lain sistem perizinan online yang diharapkan memangkas waktu dan menyederhanakan prosedur yang ada. Pihak DPKD juga terus menggali potensi pajak yang terdapat di Kota Tangerang seperti di daerah Bandara Internasional Soekarno Hatta, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menertibkan reklame liar dan reklame yang telah habis masa berlaku.

---

ABSTRACT

The study entitled Evaluation of Advertising Tax Policies in Tangerang City propose to analyze the reduction in Advertising Tax revenues in Tangerang and evaluate the advertisement tax policy in terms of the criteria of a good tax policy. The approach taken in this research is qualitative by conducting in-depth interviews. The results showed that there was a reduction in advertisement tax revenue in Tangerang City due to many factors, including the prohibition policy on the installation of cigarette billboards, prohibition policy  on the installation of billboards on side of the road, then the policy regarding the rental time of billboards is still annual, IMB procedure that is still complicated. Improvements have been made, including online authorize systems that are expected to cut time and simplify existing procedures. DPKD also continues to explore the potential of taxes found in Tangerang City such as in the Soekarno Hatta International Airport area, as well as increasing taxpayer compliance by regulating illegal billboards and billboards that have expired.

"

"This research aims to evaluate the effectiveness of the Indonesian income tax incentive for apprenticeship and training programs in the form of supertax deduction (STD). This research used the post-positivism paradigm to evaluate the effectiveness of the income tax incentive policy for apprenticeship and training programs. Data were obtained using qualitative methods through in-depth interviews with relevant informants and documentation review. This research uses five criteria for evaluating policy effectiveness: the right policy, the right implementation, the right on-target, the right environment, and the right process. Based on those criteria, this study found that the income tax incentive for apprenticeship and training programs is effective. The STD incentive has met three criteria; right policy, right implementation, and right on target. Meanwhile, the right environment and process criteria still need to be fully met. Things that the Government can do to increase the effectiveness of the STD incentive policy are to increase the effectiveness of interactions between implementing actors and conduct more massive policy socialization.

---

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan untuk kegiatan pemagangan dan pelatihan dalam bentuk supetax deduction (STD). Studi ini menggunakan pendekatan post-positivism untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Data yang digunakan dalam studi ini diperoleh melalui metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan serta reviu dokumen. Studi ini menyimpulkan bahwa diantara lima kriteria untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik, yaitu tepat kebijakan, tepat implementasi, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan STD tersebut telah efektif. Insentif STD telah memenuhi kriteria tepat kebijakan, tepat implementasi, dan tepat target. Meskipun demikian terdapat kriteria tepat lingkungan dan tepat proses tidak sepenuhnya terpenuhi. Studi ini merekomendasikan perbaikan interaksi antarlembaga pemerintah serta sosialisasi yang lebih massif untuk dapat meningkatkan efektivitas kebijakan."

"Tesis ini merupakan kajian evaluasi terhadap kebijakan pengembangan SDM di sektor pariwisata secara makro, terutama pada subsektor perhotelan, dikaitkan dengan fenomena perkembangan yang terjadi dalam industri perhotelan dan pariwisata saat ini serta pada era diberlakukannya pasar bebas. Masalah pokok yang menjadi fokus dalam pembahasan tesis ini, adalah untuk mengkaji kembali apakah kebijakan pengembangan SDM di subsektor perhotelan/pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar kerja di bidang perhotelan dan pariwisata. Fokus penelitian tesis ini berisikan pembahasan tentang kebijakan pengembangan SDM di subsektor perhotelan, sehingga teori yang menyangkut kebijakan pengembangan SDM dan kepariwisataan dan perhotelan tetap merupakan substansi pokok pembahasan dalam tesis ini, sedangkan teori yang menyangkut dengan penelitian kebijakan dan evaluasi kebijakan merupakan landasan central yang dijadikan sebagai pendekatan dalam membahas masalah dalam penelitian ini. Pertimbangan dilaksanakannya penelitian ini, didasarkan kepada pemikiran bahwa subsektor perhotelan merupakan salah satu tulang punggung dalam meningkatkan devisa negara dan meningkatkan kesempatan kerja di sektor pariwisata. Sehingga dalam upaya mendorong kemajuan industri perhotelan di masa datang, diperlukan suatu kebijakan pengembagan SDM makro yang kondusif terhadap peningkatan kemampuan profesional tenaga kerja Indonesia di subsektor perhotelan. Berdasarkan kepada pendekatan penelitian tersebut diatas, maka diketahui bahwa kebijakan makro pemerintah dalam pengembangan SDM di subsektor perhotelan masih belum sepenuhnya menunjang kepada upaya pengentasan kekurangan tenaga profesional nasional di bidang perhotelan. Dalam era pasar bebas, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri perhotelan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi akademik dan profesional yang baik serta memiliki sikap mental dan perilaku yang kreatif, inovatif dan berorintasi kepada upaya pemenuhan kepuasan pemakai jasa hotel. Untuk dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional di di bidang perhotelan, terutama dalam menghadapi era pasar bebas, perlu dukungan kebijakan makro yang bersifat holistik yang menyangkut aspek iptek dan sikap mental serta didasari oleh visi dan misi yang berorintasi kepada terciptanya keunggulan SDM di masa datang."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pedoman pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard serta mengukur dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang dengan pedoman yang telah disusun. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Rancangan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang menghasilkan 7 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama yang diklasifikasikan ke dalam empat perspektif BSC. Dari 12 IKU yang ditetapkan, terdapat 5 IKU yang melampaui target, 2 IKU sesuai target, 3 IKU tidak dapat dihitung, dan 2 IKU yang tidak tercapai. Dengan menerapkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard diharapkan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang lebih komprehensif, koheren, seimbang dan terukur.

---

This research aimed to develop performance measurement guidelines with Balanced Scorecard approach and to measure and evaluate the performance of the Inspectorate of Tangerang City with guidelines that have been prepared. This research used qualitative method approach to analyze primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. This study used the balanced scorecard approach developed by Kaplan and Norton. The design of performance measurement with Balanced Scorecard approach at the Inspectorate of Tangerang City produced 7 strategic objectives and 12 key performance indicators classified into four balanced scorecard perspectives. Of the 12 KPIs specified, there are 5 KPIs that exceed the target, 2 KPIs as targeted, 3 KPIs cannot be counted, and 2 KPIs are not achieved. By implementing performance measurement with balanced scorecard approach, is expected that performance measurement on the implementation of monitoring tasks within Tangerang City Government is more comprehensive, coherent, balanced and measurable.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan para pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan SSA di Kota Bogor. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah masyarakat Kota Bogor dan juga pihak lain yang berkaitan dengan pembuat serta pelaksana kebijakan SSA di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan SSA dapat mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bogor menurut pandangan pemangku kepentingan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian akan menyarankan apakah kebijakan SSA sebenarnya perlu dilanjutkan atau tidak. Kata kunci:Kemacetan, evaluasi kebijakan, Sistem Satu Arah SSA

---

ABSTRACTThis thesis discusses how stakeholders view for the evaluation of one way system policy in Bogor City. Stakeholders in this case are the people of Bogor City as well as other parties related to one way system policy makers and implementers in the city of Bogor. The purpose of this research is to know whether one way system policy can overcome congestion problem in Bogor City according to stakeholder 39 s perspective. This research is a quantitative research with descriptive design. The results of the study will suggest whether one way system policy in Bogor City should actually proceed or not. Key words stagnancy, policy evaluation, one way system"

"ABSTRAKHukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation"

"Implementasi otonomi daerah memberikan Jawa Barat kewenangan untuk mengelola pendapatannya melalui PKB. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah, khususnya PKB. Terdapat kebijakan khusus pada PKB yang mengharuskan Jawa Barat mengalokasikan minimal 10% dari dana PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat saat berlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi efektivitas, pengalokasian dana untuk PKB di Jawa Barat berkontribusi meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai dampak terhadap tujuan adanya pengalokasia dana earmark PKB. Secara efisiensi, sumber dana earmarking PKB berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan belanja terkait infrastruktur jalan di provinsi di Jawa Barat. Lalu dimensi kecukupan, kebijakan pembagian hasil PKB sebesar 30% ke kabupaten/kota berkontribusi untuk mendanai berlanja akibat eksternalitas negatif kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten/kota. Dimensi perataan, Jawa Barat melakukan pengalokasian dana earmark PKB di tingkatan kabupaten/kota sesuai jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya di masing-masing kabupaten/kota dan adanya bantuan keuangan tambahan dari pemerintah. Dimesi responsivitas, rencana program infrastruktur jalan di Jawa Barat merupakan hasil dari musrenbang yang memang alokasi dananya salah satunya dari earmark PKB. Terakhir, ketepatan dana pengalokasian earmark KB berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Jawa Barat yang telah ditetapkan. Adapun dampak berlakunya UU No.1/2022 terhadap kebijakan earmarking PKB di Jawa Barat di antaranya penurunan penerimaan PKB di tingkat provinsi dan meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The implementation of regional autonomy has granted West Java the authority to manage its revenues through locally generated income (PAD). One significant source of PAD is local taxes, particularly the Motor Vehicle Tax (PKB). Specific policy dictates that West Java must allocate a minimum of 10% of PKB funds for road development and/or maintenance, as well as improving public transportation modes and facilities, in accordance with Law No. 28 of 2009. This study analyzes the evaluation of earmarking policy on motor vehicle tax in West Java under the Local Tax and Retribution Law. It evaluates the policy across several dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness as delineated by Dunn (2018). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through document analysis and in-depth interviews. Findings indicate that in terms of effectiveness, earmarking PKB funds in West Java has contributed to enhancing road infrastructure quality as intended. In terms of efficiency, earmarked PKB funds effectively meet the needs for infrastructure spending across the province. Regarding sufficiency, allocating 30% of PKB revenues to districts/cities helps finance mitigating negative externalities of motor vehicles in each area. In terms of equity, West Java distributes earmarked PKB funds to districts/cities based on their vehicle tax contributions, supplemented by additional financial assistance from the provincial government when necessary. In terms of responsiveness, road infrastructure planning in West Java reflects priorities set through Musrenbang, including allocations from PKB earmarks. Finally, the accuracy of earmarked PKB allocations supports the established goals of road development and maintenance in West Java. The enactment of Law No. 1/2022 has resulted in decreased PKB revenues at the provincial level and enhanced fiscal autonomy at the district/city level in West Java."

"PT. Jakarana Tama didirikan pada tanggal 20 Juni 1980, bergerak di sektor industri makanan, minuman dan tembakau khususnya memproduksi makanan mie instant, bumbu, produk makanan kaleng dan teh, berlokasi di Jakarta sedangkan pabriknya terletak di Medan dan Ciawi Bogor. Sejak awal operasinya senantiasa berupaya untuk meningkatkan omzet penjualannya secara bertahap melalui pengembangan produk yang disesuaikan dengan selera konsumen dan kekuatan modal kerjanya. Volume modal kerja perusahaan selama 7 tahun terakhir (1996 sampai dengan 2002) kecenderungan naik, yang didominir oleh perkembangan piutang usaha dan persediaan, sejalan dengan perkembangan penjualan yang mencapai rata-rata kenaikan sebesar 46,62 % per tahun. Sedangkan kenaikan tertinggi.Dasar penelitian ini melihat perkembangan penjualan selama 7 tahun terakhir yang meningkat, sejalan dengan mengingkatnya modal kerja atau aktiva lancar yang didominir oleh perkembangan piutang dagang dan persediaan, tetapi sebaliknya sales margin nya cenderung menurun, kecuali tahun 2001. Tujuan peneliti ini adalah untuk melakukan analisis/ kajian terhadap pendanaan modal kerja perusahaan selama periode penelitian. Dengan penelitian dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan modal kerja. Hasil kajian adalah merekomendasi kepada perusahaan mengenai kebijakan pendanaan modal kerja yang optimal dalam pengembangan usahanya dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT. Jakarana Tama, dengan tahapan melalui :1. Bacaan berbagai macam yang mempunyai kaftan dengan permasalahan penelitian, serta laporan keuangan periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2002.2. Wawancara dan diskusi dengan lima orang pejabat PT. Jakarana Tama meliputi Presiden Direktur, Deputy Presiden Direktur, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional dan kepala keuangan.3. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Wicaksana Overseas International Tbk meliputi Presiden Direktur dan Direktur Pemasaran.4. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Barokah Inkopontren meliputi Direktur Utama dan Direktur produksi.5. Wawancara dan diskusi dengan sepuluh orang analis dan pengelola kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Dari hasil analisis cash flow untuk periode tiga tahun mendatang menunjukkan bahwa proyeksi tahun 2003 tidak diperlukan tambahan modal kerja. Sedangkan untuk tahun 2004 dan tahun 2005 masih dibutuhkan tambahan modal kerja yaitu masing-masing tahun 2004 sebesar antara Rp.10.192 juta sampai dengan Rp. 37.345 juta, dan pada tahun 2005 sebesar antara Rp.26.361 juta sampai dengan Rp. 76.850 juta, yang dapat dipenuhi dan modal sendiri atau pinjaman bank. Dari hasil analisis rasio, proyeksi tiga tahun mendatang nampak bahwa tingkat likuiditas perusahaan di atas 200 % bila tambahan modal kerja dipenuhi dengan modal sendiri. Bila tambahan dana dipenuhi dengan pinjaman bank likuiditasnya di atas 175 %. Tingkat profitabilitas ( ROE) di atas 23,34 % bila dipenuhi dari modal sendiri. Sedangkan bila dipenuhi dari pinjaman bank mencapai ROE di atas 25,35% (lebih tinggi). Profit margin di atas 3,90 %, bila dipenuhi dengan pinjaman bank di atas 3,48 %. Tingkat efisiensi dari persediaan dan pengumpulan piutang relatif sebanding antara kedua sumber dana yaitu berturut-turut sebesar 10 % dan 9 %.Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, disarankan kepada perusahaan agar kekurangan dana modal kerja sebagai pendukung atas rencana kerja di kemudian hari dengan peningkatan penjualan yang optimal dan perolehan laba yang optimal pula dapat dipenuhi dari pinjaman bank mengingat ROE dapat dicapai pada tingkat yang optimal dan pinjaman dapat memberikan kontribusi pada return on equity, sehingga ROE > R01.Implikasi dari solusi diatas yaitu perusahaan harus lebih selektif dalam memilih bank yang akan dijadikan partner usaha baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih terkendali, efektif dan efisien serta tepat waktu."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas terutama produk manufaktur, dimana kriteria keberhasilan dalam memasuki persaingan global adalah tuntutan kualitas yang tinggi, harga yang bersaing dan waktu penyerahan yang tepat. Kunci untuk memenuhi kriteria tersebut adalah kemampuan dalam penguasaan iptek dan kemampuan litbang dalam melakukan inovasi teknologi maupun teknik produksi. Kebijaksanaan iptek sejak PJPT I menetapkan sasaran untuk dapat menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan iptek guna menunjang kebutuhan peningkatan teknologi produk maupun teknik produksi di sektor industri. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan iptek dengan memilih studi kasus pengembangan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) mengingat PUSPIPTEK adalah merupakan realisasi program operasional kebijaksanaan iptek nasional guna mencapai sasaran yang dicanangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah potensi yang ada khususnya. sumberdaya, program serta kelembagaan iptek yang ada sudah memadai dan didayagunakan secara optimal didalam menunjang industrialisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan data lapangan dengan studi dokumentasi. Data lapangan diperoleh melalui observasi langsung ddan wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan penelitian ini. Studi dokumen mencakup kebijaksanaan, peraturan, laporan teknis dan informasi tertulis lain yang berkaitan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengukur hasil kebijaksanaan iptek, membandingkan kesesuaian serta seberapa jauh penyimpangan dari tujuan yang dicanangkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan sarana dan prasana penelitian, pengembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia dikawasan PUSPIPTEK cukup berhasil. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan PUSPIPTEK terlihat belum efektif dan efisien, dan hasil kegiatan operasional meliputi jasa teknik, penelitian dan pelatihan masih jauh daripada memadai. Hal tersebut terjadi akibat pendayagunaan sumberdaya belum optimal oleh karena kurangnya koordinasi, promosi, informasi ke pihak pemakai teknologi (sektor industri) dan adanya kendala dalam sistim perbendaharaan negara. Sedangkan pada tingkat nasional kebijaksanaan iptek belum banyak berperan dalam menarik minat industri untuk menanam modal pada kegiatan ristek. Kebijaksanaan iptek dinilai masih dalam taraf pengembangan sisi suplai saja dan hasil yang diharapkan masih belum memadai. Penelitian ini antara lain merekomendasikan agar di kawasan PUSPIPTEK diterapkan satu manajemen terpusat yang menangani masalah promosi kemampuan riset dan pengembangan, pemasaran pelayanan jasa teknis penelitian dan pelatihan, promosi paten yang ditemukan, publikasi internal maupun eksternat, agar semua potensi yang ada di PUSPIPTEK dapat didayagunakan secara optimal. Sedangkan untuk lingkup nasional perlu dilakukan usaha agar terbentuk pola kemitraan antara industri dengan litbang, sehingga kebutuhan industri akan jasa teknik maupun hasil penelitian dapat secepatnya diantisipasi oleh lembaga litbang, dan dilain pihak program penelitian yang dilakukan litbang lebih berorientasi pasar. "

"An evaluation on the policies on public health workers as health workers as health professionals / Muswandar, Purnawan Junadi"