Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 62 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hening Hapsari Setyorini
Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor di pengadilan niaga: Studi kasus No.03/PKPU/2005/PN.Niaga.JKT.PST
" Penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua cara ini pada hakekatnya berbeda baik dari segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. PKPU berbeda dengan Kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitor pailit untuk meFnbayar seluruh utang-utang debitor pailit secara adil merata dan berimbang dibawah pengawasan seorang hakim pengawas, dalam PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18476
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mewengkang, Belinda Martha Silvia
Analisis kriteria proposal rencana perdamaian yang cukup terjamin dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) = Analysis of proposal accord plan criteria that adequate assured in postponement of debt settlement obligation (PKPU)
" PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal 285 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwasannya pengadilan dapat menolak suatu rencana perdamaian apabila pelaksanaan perdamaiannya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Belinda Martha Silvia Mewengkang
Analisis Kriteria Proposal Rencana Perdamaian Yang Cukup Terjamin Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) = Analysis of Proposal Accord Plan Criteria that Adequate Assured in Postponement Of Debt Settlement Obligation (PKPU)
" PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal 285 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwasannya pengadilan dapat menolak suatu rencana perdamaian apabila pelaksanaan perdamaiannya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Mega Victoria
Urgensi Penerapan Kebijakan Moratorium PKPU Dan Kepailitan Bagi Sektor Perbankan = The Urgency of Implementation of Moratorium on PKPU and Bankruptcy Policy to Banking Sector
" Dengan adanya tren kenaikan permohonan PKPU dan Kepailitan maka terdapat wacana Pemerintah Indonesia akan melakukan Moratorium PKPU/Kepailitan. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan pertama bagaimana pengaturan PKPU dan Kepailitan di Indonesia bagi sektor perbankan di masa Pandemi Covid - 19, kedua bagaimana pengaturan Moratorium PKPU dan Kepailitan di Singapura dan Inggris, dan ketiga bagaimana kebijakan yang ideal dalam mengatur Moratorium PKPU dan Kepailitan di Indonesia agar dapat mengakomodir kepentingan sektor perbankan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Ebenezer
Tinjauan yuridis perlindungan hukum kreditor hak istimewa dalam PKPU: studi kasus PT. Bakrie Telecom = Juridical review of legal protection for creditor with priority right within suspension of obligation for payment of debts: case study PT. Bakrie Telecom
" ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kreditur dengan hak istimewa dalam PKPU, dengan studi kasus PT Bakrie Telecom. Pasal 1137 KUHPerdata telah mengatur secara jelas bahwa kedudukan tagihan terhadap kas negara merupakan tagihan yang diutamakan pembayarannya karena merupakan tagihan dengan hak istimewa. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan negara dalam hal ini piutang negara yang tidak dibayarkan oleh PT Bakrie Telecom melalui Kominfo. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok perasalahan adalah ... "
2016
S64865
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Himarasmi Jyesthaputri Aji
Implementasi Kepastian Dan Perlindungan Hukum Para Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Implementation of Certainty and Legal Protection for Creditors in the Process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) (Decision Case Study No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
" Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor, dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya, upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur proses beracara, sehingga perkara kepailitan yang sedang terjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan marwah dari UU K-PKPU itu sendiri yang menghendaki terselesaikannya sengketa dengan cepat dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Raditya Alaiddinsyah Tanjung
Penerapan Mekanisme Persetujuan Rencana Perdamaian dalam PKPU terhadap Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PT Asiapac Pancamakmur Abadi = Implementation of the Peace Plan Approval Mechanism in PKPU to the Ratification of the Peace Agreement (Homologation) of PT Asiapac Pancamakmur Abadi
" Homologasi merupakan pengesahan yang dilakukan Pengadilan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitur tentang skema pembayaran selama jangka waktu tertentu. Pengadilan harus memperhatikan bahwa tidak terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian. PT Griya Prima Pratama telah mengajukan permohonan PKPU atas dasar PT Asiapac Pancamakmur Abadi telah tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam masa PKPU, rencana perdamaian memerlukan persetujuan dari kreditur konkuren dan kreditur separatis. Pemungutan suara dalam Putusan Nomor ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Santanu Wijaya
Analisis PT. Pooling Asset sebagai alternatif penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): studi kasus putusan perdamaian Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada = Analysis of PT. Pooling Asset as an alternative settlement penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): case study verdict accord Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
" Suatu usaha tidak selalu berjalan baik sesuai dengan tujuannya, dan sering kali keadaan keuangannya keuntungan kerugian, dan hingga tidak sanggup membayar utang-utangnya. Penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang mengalami kesulitan dalam membayar imbalan bagi hasil/keutungan bulanan kepada mitra usaha dalam bentuk Modal Penyertaan. PT. Pooling Asset merupakan rekonstruksi hukum untuk penyelesaian kewajiban dengan mitra usaha melalui mekanisme pengakuan utang piutang dengan Cipaganti Group berdasarkan Hasil ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44996
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldo Aditya Pratama
Pelaksanaan Restrukturisasi Utang Di Luar Ketentuan UUK-PKPU (Tinjauan Kasus Restrukurisasi Utang PT TPPI) = The Implemetation of Debt Restructuring Outside the Provisions of UUK-PKPU (Case Review of TPPI?s Debt Restructuring)
" ABSTRAK
Kepailitan maupun jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Apabila perusahaan tidak melakukannya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Peraturan Kepailitan meski memberikan citra hukum positif, tetapi dalam prakteknya penyelesaian utang melalui jalan ini berpeluang untuk merugikan debitur maupun kreditur. Alasan sederhananya, dari perspektif pihak debitur sendiri ada kendala sosio psikologis berupa rasa malu yang besar apabila ... "
Universitas Indonesia, 2012
S43145
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmatullah
Kedudukan trustee sebagai pihak yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur sebagai pihak penerbit obligasi yang berbasis ekuitas (Equity Linked Bonds) : tinjauan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst = The position of trustee for the asking partyrequest suspension of payment (PKPU) to debtor in the bond issuer based equity (Equity Linked Bonds) : review decision Number 53/Pdt.Sus PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
" Tesis ini membahas mengenai konsep dan kedudukan Trust dalam sistem hukum Common Law dan Civil Law, serta kedudukan Trustee sebagai Pihak yang Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu konsep Trust adalah pranata yang unik dalam sistem hukum Common Law karena keberadaannya yang mengenal kepemilikan ganda (dual ownership) yaitu legal ownership dan beneficiary ownership, dimana pranata ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42906
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>