Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas serta terdiri atas penduduk yang jumlahnya sangat besar. Penduduk-penduduk tersebut tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, sampai dengan daerah-daerah terpencil. Berangkat dari hal tersebut, peran bank perkreditan rakyat menjadi sangat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga fokus pelayanan bank perkreditan rakyat ialah melalui regulasi terkait permodalan bank perkreditan rakyat. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan kepemilikan asing pada bank perkreditan rakyat di Indonesia dan implikasinya dalam hal bank perkreditan rakyat dimiliki oleh bank umum konvensional yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan kini perlu dipahami secara principal-based, yang mana kepemilikan saham oleh pihak asing pada bank umum konvensional pemilik bank perkreditan rakyat diperbolehkan selama tidak mengendalikan bank perkreditan rakyat yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat implikasi bagi kedua bank tersebut. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah untuk kedepannya, peraturan perundang-undangan perlu diatur secara detail demi memberikan kepastian hukum.

---

Indonesia is a country which has a broad territory and consists of a very large population. Its citizens are spread to various regions, even to the remote areas. In accordance to that condition, the role of rural banks is very important for the distribution of welfare of the people in Indonesia as it aims to provide services to the people are domiciled in remote areas. One of the government's efforts to maintain the focus of rural banks is by enacting regulations related to the capital structure of rural bank. This thesis discusses the regulation of foreign ownership in rural banks in Indonesia and its implications in the case of a rural banks owned by a conventional commercial bank in which there is foreign ownership therein. This research is conducted using a normative juridical legal research form with a descriptive-analytical typology. The data used in this paper include secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research, it can be concluded that the current regulation also needs to be understood on a principal-based basis, in which foreign ownership of shares in conventional commercial bank who owns a rural bank is allowed as long as they do not have control over the rural bank, and hence there are no implications for both the conventional commercial bank and the rural bank. The recommendation conveyed in this research is that regulation needs to be made more detail in order to provide legal certainty."

"Perjanjian utang-piutang atau loan agreement adalah suatu perjanjian perdata antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti lahirnya dan hapusnya. Para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat berbeda status personalnya, sehingga menimbulkan masalah HPI. Ketika terjadi wanprestasi, kemudian juga akan timbul permasalahan forum mana yang berwenang untuk mengadili dan hukum apa yang akan berlaku untuk mengadili perkara tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perkara-perkara wanprestasi yang berasal dari perjanjian utang-piutang yang tidak berjalan sebagaimana seperti yang diperjanjikan antara para pihak yang berbeda status personalnya. Kemudian salah satu pihak menggugat pihak lainnya di Pengadilan Indonesia.

---

A Loan agreement is an agreement between two or more legally competent individuals or entities on borrowing a sum of money by one person, company, government, and other organization from another. The lender will get another sum of money or other certain profit paid as compensation for the loan. Loan agreement in Indonesia is regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code). It regulates how the agreement begins and when it completes. The parties of a loan agreement can come from different countries. This will create international private law issue. When a loan agreement is not enforced as it has been agreed, breach of contract occurs. Some questions will appear like which court has the competence to adjudicate the case and which law should govern the case. This thesis will explain about a breach of contract cases related to a loan agreement where the parties come from different countries, then one of the parties conducted a lawsuit againts the other in Indonesian court."